oleh

Kadinsos Malaka Usulkan Bidang Penanganan Fakir Miskin dan 12 Pendamping ke Kemensos

BETUN, TIMORline.com-Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Malaka Folgensius Fahik, sejak pekan lalu, mengusulkan Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) dan 12 Pendamping Sosial ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Kadinsos Folgensius kepada media di kantornya, Selasa (26/01/2021) siang, menjelaskan, selama ini Bidang PFM tidak ada. Sehingga, Pendamping Sosial menjadi Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan di Bidang Pemberdayaan.

Usulan itu sudah dikirim ke Kemensos dan sudah disampaikan dalam Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malaka pekan lalu”, kata Folgen, begitu akrabnya Folgensius Fahik.

Folgen menampik adanya pemberitaan media bahwa 12 pendamping sosial di instansinya diberhentikan. “Dua belas pendamping itu tidak diberhentikan tetapi digabung ke Bidang Pemberdayaan karena selama ini Bidang PFM tidak ada”, katanya.

Dijelaskan, tugas pokok dan fungsi Pendamping Sosial di Bidang PFM adalah antara lain melakukan pendataan orang miskin, orang gila, lanjut usia, dan sejenis. Nantinya, para pendamping itu yang mengurus bantuan sosial (bansos) bagi fakir miskin seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa sembako, mie dan telur setiap bulan.

Menurut Folgen, kepala dinas hanya mengusulkan Pendamping Sosial ke Kemensos dengan jumlah yang dibutuhkan daerah. “Wewenang kepala dinas hanya mengusulkan pendamping dan berapa jumlahnya ke Kemensos tetapi tidak berwewenang sedikit pun untuk memberhentikannya”, tandas Kadis Folgen.

Kabupaten Malaka sendiri terdiri dari 12 kecamatan. Sehingga, Pendamping Sosial yang dibutuhkan Kabupaten Malaka 12 orang dengan rasio satu kecamatan satu pendamping.

Para pendamping ini berada di Bidang PFM. Tetapi, bidang ini belum ada sehingga selama ini para pendamping itu menjadi Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) di Bidang Pemberdayaan.

“Apabila Ibu Mensos menyetujui pembentukan Bidang Penanganan Fakir Miskin atau PFM di Dinsos Kabupaten Malaka, 12 pendamping sosial yang selama ini menjadi TKSK di Bidang Pemberdayaan dikembalikan ke Bidang PFM”, demikian Kadis Folgen.

Baca Juga:  Pemkab Malaka dan Pemkot Depok Punya Masalah yang sama Dalam Pelayanan KTP-e

Sejak Kabupaten Malaka terbentuk menjadi daerah otonom sendiri pada 2013, Dinas Sosial yang seharusnya terdiri dari empat bidang, salah satu bidang di antaranya tidak ada sampai dengan saat ini, yakni Bidang PFM.

Urusan fakir miskin menjadi urusan Bidang Pemberdayaan. Selain Bidang PFM dan Pemberdayaan, dua bidang lainnya adalah Bidang Perlindungan dan Penanganan Bencana.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar