oleh

Presidium Kongres Rakyat Flores Menilai Protes INI/IPPAT Bukti Kejati NTT Salah Jalan

KUPANG, TIMORline.com-Presidium Kongres Rakyat Flores menilai protes Ikatan Notaris (INI)/Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan bukti Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT salah jalan.

Bahkan, INI/IPPAT tidak hanya protes tetapi berlanjut dengan aksi tutup kantor selama tiga hari berturut-turut. Kedua organisasi profesi ini juga berencana meminta perlindungan Presiden, Menkumham, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi III DPR RI.

Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores (KRF) Petrus Selestinus dalam rilisnya yang diterima redaksi TIMORline.com di Kupang, Jumat (22/01/2021), mengatakan, Kejati NTT salah jalan terbukti dengan penetapan salah satu anggota Notaris NTT Theresia Koroh Dimu di Kota Kupang sebagai tersangka dugaan korupsi kasus 30 Ha lahan Toro Lema di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

“Protes penetapan Theresia Koroh Dimu dan aksi tutup kantor Notaris dan PPAT ini merupakan upaya membangun solidaritas dan kepedulian menjaga harga diri dan kehormatan profesi Notaris dan PPAT di wilayah NTT”, tandas Petrus.

Menurut Petrus, Notaris/PPAT seharusnya hanya boleh dijadikan Saksi Fakta tentang peristiwa hukum apa yang terjadi di hadapannya saat pembuatan Akta. Sebaliknya, bila kemudian ada protes dan aksi mogok tutup kantor tidak memberikan pelayanan kepada publik, itu bentuk perlawanan terhadap Kejati NTT. Sebab, Kajati NTT sudah salah jalan.

“Kejati NTT keblabasan, sewenang-wenang dan tidak adil. Dia (Kejati NTT, red) hanya memilih kasus-kasus tertentu atas dasar pertimbangan subjektif Dr. Yulianto, SH, MH dan dengan bukti-bukti yang sangat sumir”, katanya.

Mengutip pesan Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) INI dan IPPAT, Pemerintah Pusat dan Forkompimda seluruh Indonesia di Sentul, Bogor pada 13 Nopember 2019, Petrus meminta para Kajati dan Kapolda seluruh Indonesia agar para Jaksa dan Polisi tidak mencari-cari perkara.

Baca Juga:  Polsek Kobalima dan Koramil 1605-05  Amankan Sajam Penonton ETMC

“Jangan menggigit orang yang benar, jangan pura-pura salah gigit, jangan menakut-nakuti dan memeras birokrat, kepala daerah dan pelaku usaha yang berinovasi  membangun bangsa ini”, tandas Petrus.

Advokat Peradi itu menilai sikap Dr. Yulianto, SH, MH dan Kejaksaan Tinggi NTT menetapkan Notaris/PPAT Theresia Koroh Dimu sebagai tersangka dugaan korupsi kasus tanah Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat sudah di luar akal sehat publik.

Sebab, banyak kasus korupsi di NTT yang penanganannya mangkrak. Banyak pula kasus lahan yang diklaim Pemerintah Daerah atau Pusat dikuasasi pihak ketiga. Bahkan, tidak kurang dari 79 kasus korupsi dilaporkan ke KPK, namun Kejaksaan Tinggi NTT tidak memberikan perhatian untuk melakukan penindakan.

“Kita dukung pemberantasan korupsi di NTT. Kita tagih utang janji Kajati-Kajati NTT sebelumnya yang pindah tanpa pertanggungjawaban. Kajati baru yang datang pun visi dan misinya tidak jelas, hanya mewariskan perkara korupsi lama yang tidak tertangani, tanpa alasan jelas. Padahal, prinsip hukum Tipikor adalah perkara korupsi harus didahulukan penanganannya dari perkara yang lain”, kata Petrus.

Lebih jauh Petrus komit tetap kritis jika pemberantasan korupsi yang dilakukan hanya sekedar kedok, sekedar aksi sesaat untuk sebuah sensasi, hanya tebang pilih, memilih kasus yang dinilai empuk untuk sekedar gertak sambal demi mengisi pundi-pundi pejabat.

“Yang sangat disayangkan, pejabat Kajati yang bersangkutan pensiun atau dimutasi ke pos baru atas nama prestasi, padahal minus prestasi”, demikian Petrus.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar