oleh

Notaris NTT Minta Perlindungan Presiden, Menkumham, Kejagung dan Komisi III DPR RI

KUPANG, TIMORline.com-Para Notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta perlindungan Presiden, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi III DPR RI.

Selain meminta perlindungan para pejabat negara tersebut, INI dan IPPAT Wilayah NTT itu juga melakukan aksi tutup kantor selama tiga hari terhitung Kamis-Sabtu (21-23/01/2021).

Aksi tutup kantor dan minta perlindungan dari para pejabat negara di pusat itu sebagai bentuk solidaritas  para Notaris/PPAT atas kasus yang menimpa rekan Notaris/PPAT mereka, Theresia Koroh Dimu, SH, MKn. Kini, Theresia  ditahan dengan status tersangka pada Kejaksaan Tinggi  NTT dalam kasus penjualan aset tanah negara di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

“Kami sangat kecewa atas penetapan  teman  seprofesi kami sebagai tersangka dalam kasus pelljual-beli tanah di Labuan Bajo”, tandas Ketua IPPAT NTT Emmanuel Mali, SH, MH kepada wartawan di Restorant Nelayan Kupang, Rabu (20/1/2021).

Anggota Majelis Kehormatan Notaris (MKN) NTT ini menyebutkan, MKN NTT telah melakukan sidang dan memeriksa Theresia Koroh Dimu. Tetapi, MKN  tidak menemukan adanya pelanggaran atau hasil kerjanya cacat hukum.

“Setelah dilakukan penelusuran terhadap proses pembuatan hingga pendaftaran akta jual-beli tanah yang dilakukan Ibu Theresia Koroh Dimu,  MKN tidak menemukan adanya pelanggaran atau kesalahan formil. Sebab,  Notaris/PPAT hanya mempunyai tanggungjawab formil bukan material seperti KTP palsu, surat palsu, kuitansi palsu, surat lurah palsu, dan tandatangan palsu”, tandas Emanuel Mali.

“Seluruh PPAT keberatan atas penetapan tersangka terhadap teman kami. Sehingga, kami telah mendaftarkan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kupang. Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan hal itu dengan bijaksana. Kami sama sekali tidak mengintervensi tetapi sangat menghargai apa yang dilakukan bapak/ibu di Kejaksaan. Tetapi, khusus teman kami yang sedang ditahan, dia hanya sebatas menjalankan profesi sesuai amanat undang-undang,” kata Eman, begitu akrabnya.

Baca Juga:  Kesan Pertama Kadis PMD NTT Lihat Produk Marungga Asal Kufeu: Waooo, Langsung Jatuh Hati pada Pandangan Pertama

Praperadilan sendiri telah didaftarkan di PN Kupang dengan Nomor 2/P/Pra/2021/PNKupang oleh Theresia Koroh Dimu, SH, MKn. “Semua rangkaian proses praperadilan akan diurus  tim legal yang akan mengawal kasus tersebut untuk memperjuangkan hak tetapi akan membatasi diri secara prosedural dan profesional”, katanya.

Eman menjelaskan, jika Theresia Koroh Dimu melakukan kesalahan maka yang mengadili adalah Majelis Kehormatan Notaris dan melakukan sidang secara bertahap dan kemudian memberikan izin kepada Kejaksaan untuk diperiksa sebagai saksi.

Ketua INI NTT Albert Wilson Riwu Kore, SH mengatakan, Theresia Koroh Dimu tidak mempunyai alasan mendasar untuk menolak pembuatan akta jual-beli. Notaris juga tak masuk dalam perjanjian yang dibuat  para pihak.

“Pada saat dokumen diserahkan kepada rekan kita Theresia Koroh Dimu dalam kondisi bersertifikat dan proses penerbitan sertifikat dilakukan oleh instansi resmi yakni Badan Pertanahan Negara (BPN). Sehingga, pejabat PPAT hanya melaksanakan tugas dan tidak masuk dalam hal materiial,” kata Albert.

Menurut Albert, materi secara formil hanya membuat akta dengan menuangkan  kepentingan antara penjual dan pembeli di dalam akta jual beli. Tidak ada kepentingan apa pun untuk terlibat dalam rekayasa membuat surat keterangan palsu atau surat apa pun.

“Notaris atau PPAT sebatas melakukan proses formil saja. Mengenai materiil, Notaris tidak punya kapasitas untuk mencari tahu. Jika ada sertifikat atau data palsu, proses lebih lanjut menjadi pidana umum,” katanya.

Ketua PPAT Kabupaten  Kupang/anggota Majelis Kehormatan Notaris NTT Yerak A. Bobilex Pakh, SH, MKn  menegaskan, salah satu kewenangan PPAT adalah  membuat akta jual beli yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Di sana diatur  syarat-syarat jual beli, yakni harus ada objek, subyek dan klausul.  Sehingga, PPAT kemudian melakukan cross check kembali ke BPN.

Baca Juga:  Kecelakaan Maut Beruntun Terjadi di Umasaker-Malaka

“Pengecekan bertujuan jika di kemudian hari ada sengketa, Notaris tidak bisa melakukan proses berikutnya,” kata Bobi.

Bobi menjelaskan, tugas dan kewenangan PPAT untuk memberikan bantuan hukum kepada BPN karena BPN tak memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta jual beli.

“PPAT hanya menuliskan berdasarkan keterangan yang diberikan dan dituangkan ke dalam minuta akta atau akta asli”, demikian Bobi.

Theresia Koroh Dimu sendiri diangkat sebagai Notaris pada t 2013. Selama ini, menurut catatan IPPAT NTT, Theresia belum pernah diberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar