oleh

Komisi I DPRD Malaka Minta Pj. Kades Weulun Transparan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

WEOE, TIMORline.com-Komisi I DPRD Malaka meminta Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Weulun Yanuarius Tae Seran untuk transparan kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, Pj. Kades Yanuarius diminta melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa.

Permintaan itu terungkap saat tatap muka dan diskusi antara Komisi I DPRD Malaka dengan Pj. Kades Yanuarius bersama masyarakat Desa Weulun di Kantor Desa Weulun, Kamis (21/01/2021) siang.

Komisi I DPRD Malaka terdiri dari Henri Melki Simu selaku Ketua Komisi I dari Partai Golkar, Hendrikus Fahik Taek dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Frederikus Seran dari Partai NasDem, Jemianus Koe dari Partai Golkar, Benny Chandradinata dari Partai Gerindra dan Bernadette Luruk Seuk dari Partai Hanura.

Tatap muka dan diskusi itu dipimpin Hendrikus Fahik Taek, salah satu anggota Tim Komisi I DPRD Malaka yang kesehariannya adalah Wakil Ketua DPRD Malaka.

Kantor Desa Weulun. Gambar diambil Kamis (21/01/2021). (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Selaku pimpinan diskusi, Hendrikus menjelaskan, kedatangan mereka di desa itu untuk memenuhi janji Komisi I DPRD Malaka. Ini terkait pengaduan masyarakat Desa Weulun yang mendatangi Kantor DPRD Malaka sehari sebelumnya, Rabu (20/01/2021).

Saat itu, masyarakat Desa Weulun mengungkap beberapa hal berkaitan dengan kepemimpinan Pj. Kades Weulun Yanuarius Tae Seran. Antara lain kegiatan fisik pengadaan air bersih bagi masyarakat, anggaran Covid-19 dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

Penjelasan singkat Hendrik, begitu Hendrikus Fahik Taek biasa disapa, memberi kesempatan untuk tanya jawab. Dalam sesi ini, sedikitnya ada empat orang penanya, yakni Bei Gabriel, Lius, Hendri dan Anis.

Bei Gabriel meminta kehadiran anggota Dewan di Desa Weulun bisa memberi solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di desanya. Sebab, selama ini mereka mengalami kebuntuan dalam berbagai hal membangun desanya.

“Kami butuh pemimpin yang tahu kebutuhan kami. Kami butuh pemimpin yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami ingin membangun desa kami lebih maju”, tandas Bei Gabriel.

Lius, salah seorang pemuda setempat, menyatakan, selama kepemimpinan Pj. Kades Yanuarius, tidak pernah ada musyawarah baik musyawarah tingkat dusun maupun musyawarah tingkat desa.

Baca Juga:  297 KPM Kelurahan Tenukiik-Belu Terima Bantuan JPS

“Kalau pun ada musyawarah harus diakui karena memang mungkin saja ya. Sebab, saya tidak hadir”, tandas Lius bernada menyindir.

Hal lain yang disoroti Lius adalah padat karya. Dalam hal ini, utamanya adalah masyarakat dilibatkan dalam kegiatannya. Antara lain, pengerjaan embung untuk pengadaan air bersih bagi masyarakat. Tetapi, menurut Lius, selama kepemimpinan Pj. Kades Yanuarius, masyarakat Desa Weulun tidak pernah dilibatkan dalam padat karya.

“Kami baru tahu ada kegiatan padat karya pembuatan embung untuk pengadaan air bersih setelah melihat ekscavator kerja embung. Tetapi, siapa yang kerja, kami tidak tahu. Awalnya bilang Albert dari Weoe yang kerja tetapi sekarang tidak jelas siapa yang kerja”, kata Lius.

Lius juga mempertanyakan rekomendasi kepala desa bagi warga yang mau berobat ke Puskesmas atau rumah sakit. Sebab, dalam pengalamannya, saat neneknya mau berobat, rekomendasi yang dibutuhkan untuk berobat itu tidak didapatkan dari kepala desa. Sebab, selain kepala desa tidak ada di tempat, stempel kepala desa juga tidak jelas siapa yang simpan.

Sebab, menurut Lius, siapa yang simpan stempel terjadi saling lempar tanggungjawab antara Pj. Kades dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

“Kami menangkap kesan Pj. Kades menyulitkan masyarakat”, demikian Lius.

Hendri, pemuda lainnya, mengharapkan Pj. Kades Yanuarius dan perangkatnya bersama seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat bersatu-padu bahu-membahu membangun Desa Weulun.

Pj. Kades Yanuarius diharapkan transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga, penggunaan anggaran desa perlu dimusyawarahkan bersama dengan BPD dan masyarakat.

Bagi Hendri, bila penggunaan dan pengelolaan anggaran desa tidak sesuai dengan peruntukkannya, apalagi rencana penggunaan anggaran hanya diketahui dua atau tiga orang, misalnya hanya diketahui kepala desa dengan bendahara desa atau kepala desa dengan sekretaris desa, mustahil desa ini maju.

“Percuma, anggaran itu tidak ada manfaatnya bagi masyarakat”, tandas Hendri.

Merespon keluh-kesah warga, Hendrik Fahik meminta Pj. Kades Yanuarius untuk transparan dalam pengelolaan keuangan desa dan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

Baca Juga:  Kapolri Lepas 40.366 Bhabinkamtimas Sebagai Tracer Penyebaran Covid-19
Wakil Ketua DPRD Malaka Hendrikus Fahik Taek saat bincang-bincang dengan masyarakat Desa Weulun seusai tatap muka dan diskusi di Kantor Desa Weulun, Kamis (21/01/2021). (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Sehingga, masyarakat merasa memiliki dan menjadi bagian dari pembangunan desa. “Masyarakat tentu tidak menginginkan alokasi anggaran pemerintah pusat dan daerah tidak ada manfaatnya sama sekali bagi masyarakat”, tandas Hendrik.

Soal rekomendasi kepala desa untuk melakukan pengobatan di Puskesmas dan rumah sakit, anggota Komisi I seperti Benny Chandradinata dari Partai Gerindra dan Henri Melki Simu dari Partai Golkar berharap tidak menjadi regulasi di tingkat desa yang menyulitkan masyarakat.

“Regulasi yang ada dan sudah berjalan selama ini adalah orang yang berobat di rumah sakit atau Puskesmas cukup membawa KTP Elektronik Kabupaten Malaka. Di KTP itu, alamat yang bersangkutan jelas: RT, RW dan Desa. Kenapa mesti ada rekomendasi lagi. Itu kan kita menyulitkan masyarakat. Urusannya malahan panjang, selamatkan masyarakat yang sakit atau membiarkannya mati”, kata Benny setengah bertanya.

Pj. Kades Weulun Yanuarius Tae Seran di hadapan Tim Komisi I DPRD Malaka dan masyarakat Desa Weulun yang hadir memadati Kantor Desa, menjelaskan kalau selama menjabat Pj. Kades selalu transparan dalam pengelolaan keuangan desa.

Yan, begitu akrabnya Pj. Kades Yanuarius Tae Seran, mengaku selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan musyawarah baik musyawarah di tingkat dusun maupun desa.

Tetapi, Yan mengakui, masyarakat belum dilibatkan dalam kegiatan fisik pembangunan desa. Sebab, kegiatan fisik belum ada.

Menurut Pj. Kades Yan, saat ini memang sedang ada kegiatan fisik pembuatan embung sebagai pengadaan air bersih bagi masyarakat Desa Weulun. Tetapi, kegiatannya menggunakan alat berat berupa ekscavator.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, Pj. Kades Yan menjelaskan, dilakukan secara transparan. Antara lain anggaran Covid-19 sekira Rp27 juta dikembalikan ke kas daerah. Tunjangan BPD sudah dibayar. Hanya, untuk operasional belum dibayar karena tidak ada laporan perjalanan dinas.

“Kalau ada laporan perjalanan dinas, silahkan dibuat, kita bayarkan operasionalnya. Anggarannya ada”, tandas Yan.

Yan mengungkapkan, untuk kegiatan fisik, dalam musyawarah disepakati, upah Hari Orang Kerja atau HOK bagi tukang Rp70.000,00, sedangkan buruh Rp60.000,00.

Baca Juga:  Malam Ini, Kemenpar RI Gelar Konser Musik Perbatasan Atambua

Dalam kepemimpinan Kades sebelumnya, ada anggaran sitaan Kejaksaan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Malaka sekira Rp150 lebih juta.

“Ada juga kegiatan pengadaan laptop dan printer. Barangnya ada, dicatat sebagai inventaris desa”, tandas Yan.

Dalam sesi klarifikasi atas penjelasan Pj. Kades Yan, Lius yang adalah pemuda setempat, mengatakan, ada anggaran pengadaan laptop dan printer. Tetapi, fisik barangnya ada atau tidak, tidak jelas.

“Laptop itu siapa yang simpan, apakah bendahara desa atau sekretaris desa, tidak tahu”, katanya.

Masih dalam sesi yang sama, anggota Komisi I DPRD Malaka Henri Melki Simu dari Partai Golkar, mengingatkan masyarakat setempat untuk menghadiri rapat atau musyawarah di desa kalau diundang kepala desa. Sebab, menurut Henri, dalam banyak pengalaman, masyarakat tidak hadir rapat kalau diundang kepala desa.

“Setelah ada keputusan musyawarah desa baru bilang tidak ada musyawarah. Yang seperti ini, kepala desa harus punya strategi untuk menghadirkan masyarakat mengikuti musyawarah. Masyarakat juga kalau sudah diundang untuk rapat, jangan menghindar untuk mencari-cari kesalahan kepala desa. Semua kita harus duduk bersama”, tandas Henri.

Tatap muka dan diskusi ini dihadiri puluhan warga. Baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Mereka duduk memadati ruang rapat kantor desa. Bahkan, ada warga yang mengikuti jalannya rapat dari halaman depan dan pelataran kantor desa.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar