oleh

Pemkab Lampung Barat Diduga Serobot Tanah Warga, Ramli Mengadu ke DPD-RI

JAKARTA, TIMORline.com– Ramli (58), warga Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Pasalnya, tanah warisan orangtuanya seluas dua hektar diduga dicaplok alias diserobot Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat sejak 2012. Laporan Ramli diterima langsung  Ketua Komite I DPD-RI H. Fachrul Razi, MIP di ruang penerimaan tamu DPD-RI di rumah dinas Ketua DPD-RI, Jl. Denpasar No. 12 Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kepada Senator Fachrul Razi asal Aceh ini, Ramli menceritakan segala hal tentang tanahnya, baik tentang asal-muasal tanah warisan orangtuanya itu maupun dugaan penyerobotan yang dilakukan  Pemkab Lampung Barat. Tidak hanya itu, Ramli menceritakan kalau pihaknya sudah melakukan berbagai upaya persuasif terhadap Pemkab Lampung Barat untuk mendapatkan tanahnya, termasuk meminta ganti-rugi, jika Pemkab Lampung Barat memerlukan tanah tersebut.

“Terakhir, saya dijanjikan bertemu Bupati Lampung Barat H. Farosil Mabsus, SPd, Nopember 2020 lalu. Saya sudah ke sana, seharian menunggu di kantornya, tapi malahan dia tidak datang menjumpai saya,” ujar Ramli yang datang bersama Sekjen Topan-RI Edi Suryadi dan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, saat menemui Senator Fachrul Razi.

Ramli juga menceritakan, pada  2016, Pemkab Lampung Barat membangun pagar keliling tanah Pemkab, termasuk di dalamnya tanah dia yang dua hektar itu. “Waktu mereka sedang bangun pagar yang melintas ke tanah saya, saya datang dan meminta pemborongnya menghentikan pembangunan pagar itu. Namun, Pemkab meminta agar saya mengizinkan untuk kelanjutan pembangunannya. Mereka berjanji akan menyelesesaikan pembayaran ganti rugi tanah tersebut. Tetapi sampai hari ini hanya janji kosong saja,” tambah Ramli kesal.

Baca Juga:  Hasil Monitoring Tim Gugus Tugas Covid-19, Masyarakat NTT perlu Tahu Ini
Tanah yang diduga diserobot  Pemkab Lampung Barat seluas dua hektar. (Foto: PPWI Nasional).

Dari penelusuran lapangan, diperoleh informasi kalau Pemkab Lampung Barat diduga sudah mengajukan anggaran pembebasan tanah milik Ramli dan keluarganya melalui APBD Lampung Barat beberapa tahun lalu. Hal itu sejalan dengan anggaran proyek pembangunan pagar keliling tanah milik Pemkab Lampung Barat. Namun, entah mengapa dan bagaimana, anggaran pembebasan lahan tersebut hingga saat ini belum diterima Ramli.

“Diduga dananya sudah digunakan untuk pilkada dan/atau pileg oleh bupati terdahulu ataupun yang menjabat saat ini. Sekarang, saat Pak Ramli mendesak pembayaran tanahnya, Pemkab jadi bingung cara menganggarkan dana pembebasan tanah itu lagi. Pasti jadi temuan, ada indikasi korupsi,” kata narasumber yang tidak ingin dimediakan namanya .

Merespon pengaduan tersebut, Ketua Komite I DPD-RI Fachrul Razi yang terkenal vokal membantu masyarakat yang terzolimi selama ini, telah mengirimkan surat resmi kepada Bupati Lampung Barat. “Kita sudah surati Bupati Lampung Barat. Kita minta Pemkab  segera menyelesaikan persoalan tanah Pak Ramli ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut, segera diundang saja pemilik tanah dan selesaikan,” ungkap Fachrul saat diminta konfirmasinya terkait pengaduan Ramli, melalui WhatsApp-nya, Sabtu, 16 Januari 2021.

Ketika dihubungi  pemilik tanah terkait kelanjutan penyelesaian pembebasan tanahnya setelah disurati Ketua Komite I DPD-RI, Bupati Lampung Barat H. Farosil Mabsus, S.Pd berjanji merespon sesegera mungkin surat dari DPD-RI tersebut. Menurut Ramli, Bupati Lampung Barat itu cukup kuatir jika masalah tanah yang terletak di Jl. Teuku Umar, Liwa, Lampung Barat, Propinsi Lampung, tersebut diperpanjang dan dilaporkan ke instansi berwenang.

Dugaan penyerobotan tanah keluarga Ramli ini sudah berlangsung cukup lama, yakni sejak kepemimpinan Bupati Lampung Barat periode sebelumnya (2012-2017). Pada saat itu yang menjabat sebagai bupati adalah Drs. Mukhlis Basri, MM, kini menjabat  anggota DPR-RI dari Partai PDI Perjuangan.

Baca Juga:  Balon Bupati Petahana dan Balon Wabup asal Undana Berpelukan dan Foto Bersama saat Daftar di Partai Nasdem

“Mukhlis Basri ini adalah abangnya Bupati Lampung Barat periode 2017-2022 saat ini. Jadi, bisa diduga ada persekongkolan antara mereka soal dana ganti-rugi tanah Pak Ramli itu. Mungkin sudah terpakai dananya,” imbuh narasumber yang minta namanya tidak dimediakan.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada konfirmasi langsung dari Bupati Lampung Barat dan para pihak terkait lainnya. Namun, Ramli mengatakan pihaknya siap melaporkan Bupati Lampung Barat itu ke pihak berwajib atas dugaan penyerobotan tanahnya. (APL/Red)

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar