oleh

Pokja MPM Nilai Ada Indikasi Pembiaran Penanganan Kasus TPPO di Polres Ngada

BAJAWA, TIMORline.com-Tim Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) kembali melakukan investigasi dan pendampingan hukum atas perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di wilayah hukum Polres Ngada Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Greg R. Daeng, SH dari Tim Pokja MPM selaku kuasa hukum korban Susi Susant Wangkeng atau SSW, dalam laporan tertulis yang diterima TIMORline.com, Senin (11/01/2021) menjelaskan, laporan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Penyidik Ipda Jack Sanam, terkait perkembangan hasil penyidikan perkara TPPO yang berlangsung di ruang kerja KBO Polres Nagekeo, Selasa (29/12/2020).

Adapun Perkara TPPO dimaksud telah terdaftar dalam registrasi Laporan Polisi Nomor
STPL/81/VIV/2018/NTT/Res Ngada, dan telah menetapkan dua orang tersangka, masing-masing berinisial SM selaku perekrut lapangan asal Mbay dan ER selaku penerima dan pengantar, mantan anggota DPRD Ende.

Dalam laporan ini, Pokja MPM memaparkan informasi hasil penanganan perkara dan kendala yang dihadapi tim penyidik yang menyebabkan proses penanganan perkara tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya, sejak 2018.

Selain itu, laporan ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada korban selaku pihak yang menuntut keadilan atas pelanggaran hak-haknya oleh para pelaku dan kepastian hukum penanganan perkara yang dilakukan pihak penyidik Polres Ngada.

Hasil Koordinasi
Pertama, dalam pertemuan yang dilakukan selama dua jam, Ipda Jack Sanam menjelaskan tentang kasus dugaan perkara TPPO dengan korban SSW, hingga Januari 2021 masih berstatus tahapan penyidikan oleh Unit Tipiter Polres Ngada. Hal ini
berarti sudah berlangsung selama 3 tahun terhitung sejak perkara ini dilaporkan.

Kedua, terkait penetapan tersangka, telah dilakukan pada 2019, setelah penyidik yang saat itu dipimpin langsung oleh Ipda Jack Sanam bersama Bripka I Made Parta, mengumpulkan sejumlah bukti permulaan yang cukup dan telah menetapkan dua tersangka, yakni SM dan ER.

Baca Juga:  Dinas PMD Malaka Adakan Bursa Pertukaran Inovasi Desa Klaster II

Ketiga, bahwa perkara a quo pada 2019, secara otoritas ditangani penyidik terpisah/Kanit Tipiter y ang baru. Hal ini dikarenakan Ipda Jack Sanam ditugaskan untuk mengikuti pendidikan perwira.

Keempat, pada 2019, penyidik pembantu atas nama Bripka Made Parta, yang sejak awal bersama Ipda Jack Sanam menangani perkara a quo, dipindahkan ke Polsek Riung dengan alasan kedinasan.

Kelima, sepeninggalan Ipda Jack Sanam dan Bripka I Made Parta, berdasarkan perkembangan informasi yang diperoleh pihak kuasa hukum korban dari lpda Jack Sanam, pihak penyidik dari Unit Tipiter Polres Ngada baru menaikkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Bajawa pada awal 2020.

Keenam, ketika mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), pihak penyidik Unit Tipiter Polres Ngada tidak menyertakan pelimpahan Tahap I berupa berkas perkara, padahal sudah ada
penetapan tersangka yang dilakukan.

Ketujuh, pada 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Bajawa mengembalikan SPDP kepada pihak Polres Ngada tanpa adanya arahan atau pun petunjuk yang perlu dilengkapi atau ditindaklanjuti oleh pihak penyidik yang menangani perkara a quo.

Kedelapan, tidak ada keterangan resmi yang diberikan kepada pihak Korban/Kuasa Hukum oleh penyidik Unit Tipiter Polres Ngada tentang perkembangan informasi penanganan perkara, termasuk alasan mengapa tidak melimpahkan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan Negeri Bajawa.

Kesembilan, pada 2020, setelah kembali dari diklat keperwiraan, Ipda Jack Sanam dipindahtugaskan ke Polres Nagekeo, seiring dengan pembentukan Resort definitif di wilayah tersebut.

Kesepuluh, setelah bertugas di Polres Nagekeo, pada akhir 2020 lpda Jack Sanam dikirimkan berkas perkara a quo oleh pihak penyidik Unit Tipiter Polres Ngada. Pengiriman beekas itu untuk kepentingan pelimpahan penanganan perkara dimaksud oleh pihak Polres Nagekeo dengan pertimbangan locus delictie

Baca Juga:  Di Belu, Kasus Kematian Ibu dan Bayi Cenderung Fluktuatif

Kesebelas, setelah menerima berkas perkara a quo, Kapolres Nagekeo bersama jajaraannya, termasuk lpda Jack Sanam melakukan gelar perkara guna merespon berkas yang dilimpahkan tersebut.

Dari hasil gelar perkara didapat kesimpulan bahwa perkara tersebut meskipun locus delictie-nya berada di Nagekeo tetapi masih menggunakan Kop Penyidikan Polres Ngada.

Selain itu, belum ada petunjuk dari JPU Kejakasaan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa perkara a quo diperbolehkan untuk dilimpahkan penyidikannya ke Polres Nagekeo, mengingat perkara ini sudah dalam status penyidikan, sehingga otomatis harus melalui arahan atau petunjuk JPU.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak kuasa hukum korban, saat ini jabatan Kanit Tipiter Polres Ngada yang mana selaku unit yang menangani perkara ini secara langsung, tidak ada atau kosong. Akibat dari proses penyidikan yang terkesan tidak serius ini, korban bersama kuasa hukumnya merasa sudah dilanggar haknya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas kejahatan yang terjadi serta membawa kerugian bagi korban.

Temuan Kejanggalan
Ada beberapa kejanggalan dalam perkara ini, yakni:

Pertama, tidak adanya keseriusan dari Unit Tipiter Polres Ngada untuk menangani perkara perdagangan orang, khususnya perkara yang dialami korban SSW, meksipun sudah ditetapkan dua orang tersangka.

Kedua, ketidakseriusan Penyidik Unit Tipiter Polres Ngada dibuktikan dengan SPDP yang dikirimkan kepada JPU cukup lama, yakni hampir satu tahun lebih, terhitung sejak penetapan tersangka pada 2019.

Bukti lain yakni penyidik Unit Tipiter Polres Ngada tidak mengirim berkas perkara kepada JPU.

Penyidik Unit Tipiter Polres Ngada dinilai sengaja melempar tanggungjawab kepada Polres Nagekeo dengan alasan Locus Delictie, dan tanpa koordinasi dengan JPU.

Selain itu, Kapolres Ngada dengan sengaja memindahkan penyidik pembantu ke Polsek Riung dengan alasan kedinasan.

Baca Juga:  Bupati Malaka Lantik Tiga Penjabat Kades dan Puluhan Pejabat di Pantai Lo'odik

Ketiga, para tersangka tidak pernah ditahan terhitung sejak status mereka ditetapkan.

Keempat, kosongnya jabatan Kanit Tipiter Polres Ngada.

Nota Tuntutan
Berdasarkan berbagai koordinasi dan kejanggalan yang timbul dalam penanganan perkara ini, Tim Pokja MPM menuntut beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, mendesak Kapolres Ngada untuk segera melanjutkan penyidikan Perkara Pidana Nomor: STPL/81/VII/2018/NTT/Res Ngada dan menetapkannya dalam agenda penanganan perkara prioritas dalam waktu 30 hari.

Kedua, mendesak Kapolres Ngada untuk segera menangkap dan menahan dua Tersangka, yakni SM dan ER.

Ketiga, mendesak Kapolres Ngada untuk segera berkoordinasi dengan Kejakasaan Negeri Bajawa guna pelimpahan berkas perkara dan penyerahan Tersangka untuk kepentingan proses penyidikan dan penuntutan berdasarkan rujukan pada Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: ST/225/VI/2017/BARESKRIM tentang Tata Cara Pengiriman SPDP.

Keempat, mendesak Irwasum Mabes Polri dan Irwasda Polda NTT untuk memeriksa Kapolres Ngada, Kasat Reskrim dan penyidik Perkara Nomor: STPL/81/VIl/2018/NTT Res Ngada, karena diduga melakukan penggelapan penanganan perkara (undue delay).

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar