oleh

Data Penerima Bansos Tumpang Tindih, KPK Ingatkan Mensos Tri Rismaharini

JAKARTA, TIMORline.com-Data penerima Bantuan Sosial (Bansos) dikabarkan tumpang tindih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bereaksi.

KPK mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk meningkatkan akurasi data penerima Bansos. Data dimaksud meliputi kualitas penerima bantuan, transparansi, maupun pemutakhiran.

Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, pihaknya terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial penanganan Covid-19 pada 2021. Karena itulah KPK akan segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran Bansos.

Sebab, skemanya sudah diubah, dari sembako menjadi bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos untuk meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna, serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Ipi sebagaimana diberitakan jpnn.com, Selasa (05/01/2021).

Meski demikian, KPK mengingatkan, di Kemensos masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan bansos. Salah satunya terkait akurasi data penerima bansos.

“Terkait pengelolaan data di Kemensos, pada akhir 2020, KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan,” kata Ipi.

Dia menambahkan, KPK juga menemukan tumpang tindih penerima bansos. Berdasarkan pencocokan yang dilakukan di internal Kemensos, masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako atau BPNT.

Demikian juga, berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah, KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait Covid-19 seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa.

Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan ini, KPK mendorong kecocokan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos.

KPK juga merekomendasikan Mensos Risma dan jajarannya memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data.

Baca Juga:  YPTI, YPII dan Pemkab Malaka Evaluasi Pelaksanaan STBM

“Untuk perbaikan sistem administrasi penyelenggaraan bansos, tahun ini KPK akan melanjutkan kajian terkait bansos,” demikian Ipi.

Editor: Cyriakus Kiik
Sumber: jpnn.com

Komentar