oleh

Kejagung perlu Klarifikasi Alasan Kejati NTT Masuk dalam Sengketa Lahan Pemkab Mabar

Catatan: Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) RI perlu mengklarifikasi keterlibatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dan Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengintervensi sengketa pemilikan lahan yang diklaim sebagai milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) dengan instrumen tindak pidana korupsi. Padahal, lahan yang diklaim belum punya alas hak dan masuk dalam  ruang lingkup Pengadilan Perdata.

Masuknya Penyidik Kejati NTT dalam sengketa perdata, jelas sebagai intervensi kekuasaan yang melampaui batas wewenang Kejaksaan. Terlebih-lebih, menggunakan instrumen penyidikan Tipikor dalam perselisihan pemilikan lahan yang bersifat Perdata, belum tuntas proses pemilikannya, namun dikemas seolah-olah Pemkab Mabar Pemegang Hak yang sah.

Modus intervensi kewenangan Penyidik Tipikor ini diharapkan agar ketika Penyidik menjerat pihak lain sebagai tersangka pelaku korupsi, Pemkab Mabar akan dengan mudah memperoleh haknya atas lahan 30 Ha dimaksud melalui instrumen penyidikan Tipikor yaitu lahan dinyatakan dirampas untuk negara dengan takaran kerugian Rp3 triliun.

Intervensi Kejagung menarik untuk dicermati, terlebih-lebih karena Kejagung menerapkan “Standar Ganda” ketika ada klaim Pemerintah atas pemilikan lahan yang dikuasai pihak swasta.

Sebagai misal, di NTT, Kejagung bersikap pasif terhadap kasus lahan Besipae di TTS, lahan Paumere di Ende dan lahan Pantai Pede di Mabar.

Dalam kasus klaim pemilikan lahan Kementerian BUMN seluas 30 Ha yang dikuasai Mohamad Rizieq Shihab, Kejagung absen, tidak pro-aktif dengan kekuatan penuh. Sementara dalam klaim pemilikan lahan 30 Ha milik Pemkab Mabar, Kejagung turunkan tim Penyidik Kejati NTT dengan kekuatan penuh, dan dengan instrumen penyidikan tipikor, meski tanpa alas hak Pemkab Mabar.

Dramatisasi Isu Korupsi
Hal yang aneh adalah Kejati NTT mendramatisir isu korupsi di atas lahan yang belum menjadi milik Pemkab Mabar. Mungkin untuk bayar PBB saja tidak. Sebab, Pemkab Mabar tidak punya alas hak. Tetapi, Kejaksaan malahan mendramatisir kerugian negara secara fantastik sebesar Rp3 triliun. Ini jelas fiksi yang dipublish seolah-olah Pemkab Mabar pemiliknya.

Baca Juga:  DPRD TTU Bersikeras Tolak Pameran Pembangunan

Bupati Mabar Gusti Ch. Dula sendiri telah berusaha keras untuk memperkuat posisi pemilikan Pemkab Mabar, termasuk telah melarang BPN Mabar, Camat/PPAT, Para Kepala Desa se-Kecamatan Komodo melayani masyarakat melakukan transaksi Peralihan Hak dalam bentuk apa pun atas lahan tersebut kecuali untuk Pemkab Mabar, itu pun belum berhasil.

Dengan upaya Gugatan Perdata ke Pengadilan, dapat dipastikan siapa yang jadi pemilik, bukan dengan penyidikan tipikor. Itu jelas langkah yang sangat ilusif. Kejagung harus berkaca pada pengalaman memidanakan seorang debitur Bank Pemerintah dalam kasus kredit  pemilikan lahan “Rumah Hantu” di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Kejagung menggunakan instrumen Tipikor. Namun lagi-lagi Kejagung kalah di Mahkamah Agung, sehingga “Rumah Hantu” yang sudah dinyatakan dirampas untuk negara dibatalkan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara Perdata.

Potensi Komersialisasi Jabatan
Dalam kasus klaim pemilikan lahan 30 Ha di Megamendung yang dikuasai Rizieq Shihab, Kemeneg BUMN menghadapi sendiri, tanpa ikut campur Kejaksaan. Namun hal kontroversi terjadi di NTT. Sebab, Kejaksaan di NTT sangat aktif dalam klaim pemilikan lahan Pemkab Mabar seluas 30 Ha dengan instrumen penyidikan Tipikor.

Di sini terkesan ada aroma kriminalisasi dan komersialisasi jabatan pada oknum Penyidik Kejaksaan. Sementara, target akhir soal pemilikan lahan hanya “pepesan kosong” karena tidak didukung Alas Hak atau Akta Peralihan Hak atas nama Pemkab Mabar dan belum ada putusan Pengadilan Perdata yang memastikan siapa pemilik lahan 30 Ha dimaksud.

Dalam kasus lahan 30 Ha milik Pemerintah di Megamendung, Kementerian BUMN menyatakan bahwa hal yang dilakukan pihak Rizieq Shihab merupakan Tindak Pidana Penggelapan hak atas barang tidak bergerak, dengan tuduhan “Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP, Perpu No. 51 Tahun 1960 dan atau Pasal 480 KUHP. (*)

Komentar