oleh

Anggota PPWI Diingatkan Tidak Sebarkan Berita yang Membahayakan Keamanan Negara

KUPANG, TIMORline.com-Warga Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) diingatkan untuk tidak menyebarkan berita yang membahayakan keselamatan bangsa dan keamanan negara maupun persatuan dan kesatuan bangsa.

Peringatan ini disampaikan Dewan Pengurus Nasional PPWI melalui Maklumat PPWI yang dikeluarkan di Jakarta dan diterima redaksi TIMORline.com di Kupang, Sabtu (02/01/2021).

Maklumat PPWI ini dikeluarkan menyusul dikeluarkannya Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/1/I/2021, tertanggal 1 Januari 2021, tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Sebagai respon atas Maklumat Kapolri ini, Dewan Pengurus Nasional PPWI mengeluarkan Maklumat tertanggal 2 Januari 2021 sebagai imbauan bagi seluruh anggota PPWI, Pewarta Warga dan masyarakat umum di mana pun berada untuk membaca, memahami, mengerti, dan memedomani 10 Kode Etik Pewarta Warga PPWI.

Mengutip Pasal 1 Kode Etik PPWI, Dewan Pengurus Nasional PPWI mengimbau Pewarta Warga tidak menyiarkan berita yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara maupun kesatuan dan persatuan bangsa.

Maklumat PPWI ini dikeluarkan di Jakarta pada Sabtu, 2 Januari 2021 dan disampaikan kepada khalayak umum untuk dimaklumi dan menjadi referensi bersama.

Maklumat PPWI ini ditandatangani
Dewan Pengurus Nasional PPWI Wilson Lalengke selaku Ketua Umum) dan Fachrul Razi selaku Sekretaris Jenderal.

Berikut Sepuluh Kode Etik Pewarta Warga Indonesia:

1. PEWARTA WARGA tidak menyiarkan berita yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara maupun kesatuan dan persatuan bangsa.

2. PEWARTA WARGA tidak diperkenankan menyiarkan karya jurnalistik melalui media massa apapun yang bersifat cabul, menyesatkan, bersifat fitnah ataupun memutarbalikkan fakta.

3. PEWARTA WARGA tidak diperkenankan menerima imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas beritanya.

Baca Juga:  Pemprop NTT Pertimbangkan serius Pembatasan di Perbatasan Timor Leste selama Dua Bulan

4. PEWARTA WARGA menjaga dan menghormati kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita-berita yang dapat merugikan nama baik seseorang atau pihak tertentu.

5. PEWARTA WARGA dilarang melakukan tindakan plagiat atau mengutip hasil karya pihak lain dengan tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila kenyataannya nama maupun identitas sumber berita tidak dicantumkan, maka segala tanggung jawab ada pada PEWARTA WARGA yang bersangkutan.

6. PEWARTA WARGA diwajibkan menempuh cara yang sopan dan terhormat dalam memperoleh bahan karya jurnalistik, tanpa paksaan ataupun menyadap berita dengan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

7. PEWARTA WARGA diwajibkan mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang ternyata tidak akurat, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan hak jawab.

8. Dalam memberitakan peristiwa yang berkaitan dengan proses hukum atau diduga menyangkut pelanggaran hukum, PEWARTA WARGA harus selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dengan prinsip jujur, dan menyajikan berita secara berimbang.

9. PEWARTA WARGA harus berusaha semaksimal mungkin dalam pemberitaan kejahatan susila (asusila) agar tidak merugikan pihak korban.

10. PEWARTA WARGA menghormati dan menjunjung tinggi ketentuan embargo untuk tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita telah dinyatakan sebagai bahan berita yang “Off The Record”.

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar