oleh

Pelarangan FPI Bukti Presiden Pro Rakyat sekaligus Hadiah Tahun Baru 1 Januari 2021 untuk Rakyat

JAKARTA, TIMORline.com-Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mengapresiasi Keputusan Pemerintah berupa Larangan Kegiatan dan Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

Tetapi, secara de facto, kegiatan-kegiatannya terus berjalan. Hal ini bertentangan dengan hukum, mengganggu ketertiban umum dan kohesivitas sosial masyarakat.

“Keputusan Pemerintah ini merupakan suatu penantian panjang, yang akhirnya datang juga sebagai hadiah Tahun Baru 1 Januari 2021 bagi seluruh rakyat Indonesia dari Presiden Jokowi. Ini merupakan bukti Presiden pro rakyat dengan mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat dan profesi, selama dua tahun terakhir”, kata Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus dalam rilisnya yang diterima redaksi, Rabu (30/12/2020) malam.

Petrus mengakui, Larangan Kegiatan dan Penghentian Kegiatan FPI sangat melegakan masyarakat Indonesia, karena membangkitkan rasa percaya diri, kehormatan dan kedaulatan NKRI.

Namun Pemerintah diminta tidak boleh hanya berhenti pada sanksi Administratif semata, melainkan perlu ditindaklanjuti dengan proses menuntut pertanggungjawaban secara pidana terhadap Pengurus dan anggota FPI Rizieq Shihab, dkk.

Mengutip salah satu butir Keputusan Larangan Kegiatan dan Penghentian Kegiatan FPI dalam Diktum Kedua, Petrus mengatakan, pada kenyataannya FPI masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.

Atas Diktum ini, Petrus menegaskan, Pemerintah perlu meindaklanjuti, dengan proses pidana, dengan mekanisme pertanggungjawaban secara pidana, melalui instrumen pasal 59 ayat (3) huruf a, c, d, pasal 59 ayat (4) dan pasal 82A UU No.16 Tahun 2017 Tentang Ormas.

“Keputusan larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI akan memberi legitimasi yang tinggi kepada Pemerintahan Presiden Jokowi dalam memasuki tahun kedua periode kedua kepemimpinannya, terutama dalam tugas membangun jati diri dan karakter bangsa”, tandas Advokat Peradi ini.

Baca Juga:  12 September, Keluarga Besar Maumere Jakarta Gelar Webinar Nasional

Menurut Petrus, keputusan Larangan Kegiatan dan Penghentian Kegiatan FPI merupakan bagian dari program revolusi mental yang kelak menjadi sebuah legacy bagi bangsa ini, legacy bagi kaum minoritas yang selama ini jadi bulan-bulanan kesewenang-wenangan FPI, dan bagi generasi muda Indonesia ke depan.

FAPP mencatat, beragam elemen dari berbagai daerah lintas ormas, seperti BANSER, ANSOR, Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), TPDI, Forum Aspirasi Indonesia Untuk Kebangsaan (FAI-UK), Aliansi Indonesia Timur Bersatu (ITB), Laskar Merah Putih, Solidaritas Merah Putih (SOLMET), Persatuan Pecalang Bali, Forum Aliansi Masyarakat Sunda, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), dan lainnya, semuanya satu suara dari Sabang sampai Marauke, menuntut pembubaran Ormas Intoleran dan Radikal khususnya HTI dan FPI.

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar