oleh

Double Standard Penegakkan Hukum dalam Kasus Tanah Pemerintah Vs Rizieq Shihab di Bogor dan Alm. Haji Adam Djuje dkk di Manggarai Barat

Catatan: Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Pemerintah bersikap “Double Standard” atau “Standar Ganda” dalam Penegakkan Hukum. Ini karena pemerintah bersikap beda terhadap suatu kelompok tertentu pada dua atau lebih kasus yang sama.

Pada kasus klaim pemilikan Pemerintah atas lahan 30 Ha di Megamendung, Bogor, Jawa Barat (Jabar) dan klaim pemilikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) atas lahan 30 Ha di Toro Lema Labuan Bajo, berbeda.

Di Jawa Barat, sikap Pemkab Bogor terhadap Rizieq Shihab terkait penguasaan 30 Ha lahan milik PTPN VIII lebih beradab dan sesuai prosedur. Sebab, mekanisme penyelesaian yang ditempuh adalah mekanisme Perdata dan Administratif diawali dengan Somasi agar Rizieq Shihab segera mengosongkan lahan 30 Ha di Megamendung, Bogor, dengan bukti SHGU No. 299 tanggal 4 Juli 2008 a/n. PTPN VIII.

Sedangkan di NTT, dengan kasus posisi yang sama, sikap Pemerintah berbeda secara paradoksal, yaitu Kejaksaan Tinggi NTT menerapkan upaya hukum menuntut pertanggungjawaban Pidana Korupsi dengan dalil lahan seluas 30 Ha di Toro Lema, Batu Kalo, adalah milik Pemkab Mabar. Padahal, Pemkab Mabar tidak memiliki alas hak dan bukti Peralihan Hak.

Penyalahgunaan Wewenang
Jika di Megamendung, Bogor, Jawa Barat klaim Pemerintah atas lahan 30,91 Ha yang dikuasai Rizieq Shihab adalah milik PTPN VIII melalui upaya perdata dan administratif, di Manggarai Barat, NTT, klaim Kejaksaan Tinggi NTT atas lahan 30 Ha sebagai milik Pemkab Mabar yang dikuasai beberapa pihak, justru menggunakan upaya hukum Pidana Korupsi.

Padahal, sengketa dan penyelesaiannya masuk ruang lingkup hukum perdata, Kejaksaan diperlukan fungsinya sebagai Pengacara Negara, itu pun jika diminta Pemkab Mabar. Di sinilah letak penyalahgunaan wewenang terjadi, tidak ada korelasi antara dalil kerugian negara yang fiktif dan pemilikan Pemkab juga fiktif. Bahkan, tidak sesuai dengan wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga:  La Ode Ida: Pemerintah Jangan Gegabah Pindahkan Ibukota Negara

Dari sejumlah dokumen yang diverifikasi dan divalidasi, terungkap fakta bahwa Pemkab Mabar bukanlah pemilik lahan 30 Ha di Toro Lema, Batu Kalo. Hal itu berdasarkan testimoni dua mantan Bupati Manggarai (Gaspar Ehok dan Anton Bagul) dan satu mantan Bupati Mabar (Fidelis Pranda), serta berdasarkan pernyataan Bupati Gusti Ch. Dula bahwa Pemda Mabar bukanlah pemilik lahan.

Dalil Kejaksaan Tinggi NTT mengkualifikasi pemilikan 30 Ha lahan sebagai Tindak Pidana Korupsi karena ingin melindungi masyarakat kecil, merupakan pernyataan yang selama ini hanya enak didengar di telinga publik NTT karena kasus-kasus besar selalu tidak tuntas dieksekusi.

Potensi Kriminalisasi
Kejaksaan Tinggi NTT harus transparan, Bupati Gusti Ch. Dula juga harus terbuka dan tegas, agar tidak ada yang terjebak dalam apa yang disebut kriminalisasi, yaitu menyulap yang perdata menjadi pidana, dan apa “urgensi dan itikad” menuntut pertanggungjawaban pidana, jika Pemkab Mabar bukan atau belum jadi pemilik.

Apa yang tengah diperjuangkan Kejaksaan Tinggi NTT dalam kasus ini sebetulnya merupakan “pepesan kosong” karena dalil menyelamatkan Keuangan Negara dan demi melindungi masyarakat kecil adalah sebuah “ilusi”. Sebab, kata kuncinya pada bukti pemilikan lahan a/n. Pemkab Mabar “fiktif” sementara masyarakat kecil di atas lahan kelak diusir dan terancam dibui.

Karena itu, timbul dugaan ada cukong besar yang sedang berspekulasi ingin menguasai 30 Ha lahan di Toro Lema, pascaproses pidana korupsi selesai. Ini  beralasan, karena Kejaksaan nampak hiperaktif dengan aksi publisitas yang tinggi saat turun ke lapangan, namun abai memperkuat posisi pemilikan Pemkab Mabar, yang masih terbuka lebar untuk diperjuangkan melalui upaya perdata.

Selama penyidikan, publik NTT berhak tahu tentang apa outputnya. Namun hal itu tidak diperoleh, kecuali publik hanya dicekoki dengan berita yang bersifat memfitnah, berita yang tidak mendidik dilihat dari aspek pendidikan politik bagi masyarakat NTT. Karena itulah publik NTT berharap Kajati NTT realistis dalam menegakan hukum secara “on the track” dalam kasus ini. (*)

Komentar