oleh

KPK Ingkar Janji Terapkan Hukuman Mati bagi Juliari Batubara dkk

JAKARTA, TIMORline.com-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingkar janji menerapkan hukuman mati bagi Juliari Batubara dkk.

Sebab, KPK ternyata hanya mengenakan sangkaan pasal suap selaku penerima, sesuai ketentuan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Ardian dan Harry ditempatkan selaku pihak pemberi suap hanya dikenakan sangkaan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU No. 20, Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Petrus dalam rilisnya yang diterima TIMORline.com, Minggu (21/12/2020) malam mengatakan, KPK menjerat Juliari Batubara dkk hanya dengan pasal suap juga aneh. Sebab, semua unsur pidana dan syarat bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi. Dengan demikian, KPK dipastikan tidak akan menerapkan pasal pidana mati sesuai harapan publik dan komitmen Ketua KPK RI Firli Bahuri.

Padahal, menurut Petrus, sesuai temuan penyidik KPK, diperoleh fakta bahwa kebijakan untuk korupsi dana bansos pandemi covid-19 didesain Juliari Batubara dkk. Caranya dengan merekayasa pendirian PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) dan beberapa PT lainnya pada Juli dan Agustus 2020.

“Rekayasa pendirian perusahaan-perusahaan itu sebagai sarana untuk menyamarkan korupsi sekaligus pencucian uang”, tandas Petrus.

Menurut Petrus, bila KPK hanya menerapkan pasal suap sebagai patokan dann mengabaikan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, ini pertanda KPK sedang berinvolusi menuju arah kemerosotan sistemik.

“Semangat OTT untuk menerapkan hukuman mati serta merta merosot dan hanya menerapkan pasal suap dengan ancaman pidana ringan”, katanya.

Advokat Peradi itu menduga KPK memiliki agenda terselubung untuk meloloskan pelaku dari ancaman pidana mati.

Baca Juga:  Tiga Putra NTT Dilantik Jadi Ps Kapolres Malaka, Sarai dan Nagekeo

Publik bisa bertanya ada apa dengan KPK, ko berubah dari galak mau menghukum mati, lalu merosot dan loyo hanya mengenakan pasal suap yang ancaman pidananya ringan bagi Juliari Batubara dkk”, tanya Petrus.

Petrus sendiri mempertanyakan hukuman mati yang dinyatakan pimpinan KPK. Soalnya, pimpinan KPK beberapa kali menyatakan komitmennya untuk menghukum mati tersangka pelaku korupsi di saat negara menghadapi bahaya pandemi Covid-19. Namun pada saat bersamaan, KPK menyatakan hanya menerapkan pasal suap terhadap Juliari Batubara dkk.

“Pernyataan-pernyataan itu jelas mengecewakan publik karena lunturnya idealisme dan suburnya pragmatisme dalam penyidikan KPK. Yang dibuat mati KPK bukan koruptornya tetapi semangat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi karena setiap operasi tangkap tangan atau OTT sumber informasinya dari masyarakat”, demikian Petrus.

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar