oleh

Sidang Perdana Buy Back Guarenatee FAH, PT Bank Permata Tidak Hadir

TANGERANG, TIMORline.com-Firdario Diptra, SH selaku kuasa hukum F.X. Agus Handoko atau FAH melakukan upaya hukum dengan melakukan pendampingan terhadap kliennya. Sehingga, kliennya tetap memiliki hak untuk tetap menyelesaikan masalah hukum yang timbul sesuai dengan kesepakatan sebelumnya pada saat awal ia melakukan proses kredit pemesanan pembelian tanah melalui fasilitas KPR di kawasan milik pengembang perumahan.

Tetapi, pada sidang perdana dua perusahaan yang digugat, yakni PT Sinar Mas Land BSD Tbk dan PT Bank Permata Tbk, salah satu di antaranya absen, yakni PT Bank Permata, Tbk. Sedangkan PT Sinar Mas BSD diwakili dua orang penasihat hukum.

Hal ini diungkapkan Diptra, SH, salah satu anggota tim penasehat hukum yang tergabung dalam Boy Sulimas, SH, MH Associates berkaitan dengan gugatan kliennya FAH selaku konsumen.

Gugatan itu ditujukan kepada dua perusahaan besar, yakni PT Sinar Mas Land Bumi Serpong Damai Tbk dan PT Bank Permata Tbk selesai mengikuti sidang perdana gugatan terhadap dua perusahaan teesebut di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (15/12/2020).

Dalam pemberitaan media sebelumnya, FAH sebagai konsumen diperlakukan tidak adil oleh pihak PT Bank Permata yang melakukan Buy Back Guarenatee/BBG (Perjanjian Penjaminan Pihak Ketiga) dengan PT Sinar Mas Land Tbk yang tidak diketahui oleh FAH sebagai konsumen.

Bahkan, BBG itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau secara sepihak. FAH sendiri adalah nasabah PT Bank Permata. Karena itulah, bila Bank Permata melakukan BBG berarti pihak PT Sinar Mas Land BSD sudah harus melunasi seluruh sisa utang milik FAH.

Batas waktu pelunasan utang ke Bank Permata direncanakan dicicil hingga 2022. Sehingga, BBG itu seharusnya berujung pada upaya pelunasan sisa kewajiban FAH lebih cepat kepada pihak PT BSD.

Baca Juga:  PT Sinar Mas Land Tbk Dinilai Tidak Memiliki Data Valid

Awalnya, FAH melakukan pembelian sebidang tanah di Cluster Kirena Park Blok A5 no 1 BSD kepada pihak pengembang, PT Sinar mas Land Bumi Serpong Damai (BSD). Luasnya 162 meter persegi.

Ada pun harga kavling tersebut mencapai Rp1.240.756.000 atau Rp1,240 miliar dengan melakukan pembayaran jadi Rp10 juta, uang muka pertama Rp362.756.000, dan pelunasan KPR Rp868 juta. Pembayaran ini dilakukan menggunakan fasilitas KPR dengan batas waktu 2017-2022.

Selama waktu pembayaran, konsumen atau pembeli lahan selalu kooperatif dengan membayar cicil ke PT Bank Permata. Dua tahun pertama konsumen melakukan kewajiban membayar ke bank berjalan lancar.

Namun sampai dengan awal 2020, pembayaran angsuran ke bank mengalami hambatan sampai dengan empat bulan. Hal ini disebabkan pengerjaan proyek di luar kota yang tidak lancar. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 menyebabkan pemasukkan pendapatan konsumen merosot sehingga menunggak sampai empat bulan. Tetapi, konseumen tetap melakukan pembayaran angsuran yang terlambat.

Kuasa hukum FAH lainnya, Bonifansius Sulimas, SH, MH seusai sidang perdana tersebut mengatakan, sidang tersebut hanya melakukan kelengkapan relaas kedua pihak yang digugat, yakni PT Sinar Mas Land BSD selaku Tergugat I dan PT Bank Permata Tbk selaku Tergugat II. Tetapi, Tergugat II tidak hadir dengan alasan tidak mengenal nasabah yang diwakili penasihat hukum Bonifansius Sulimas SH, MH.

Bonifansius mensinyalir kasus seperti yang ditangani saat ini bukan hanya FAH sendiri tapi masih banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat BBG yang dilakukan perusahaan seperti PT Bank Permata tanpa sepengetahuan konsumen.

Sidang akan dilanjutkan Selasa (22/12/2020) dengan agenda akan menghadirkan Tergugat II yang tidak hadir saat sidang perdana itu.

Penulis: Konradus R. Mangu
Editor: Cyriakus Kiik

Komentar