oleh

PT Sinar Mas Land Tbk Dinilai Tidak Memiliki Data Valid

TANGERANG, TIMORline.com-Pengacara Bonifansius Sulimas, SH, M.H menilai pihak Humas PT Sinar Mas Land Bumi Serpong Damai (BSD) Tbk tidak memiliki data valid tentang kronologi pembayaran angsuran pembelian kavling selama kurang lebih dua tahun yang berujung pada Buy Back Guarantee (BBG) oleh PT Bank Permata Tbk kepada PT Sinar Mas Land BSD.

Akibatnya, pernyataan Corporate Communication and Public Affair, Panii Himawan dalam memberikan klarifikasi ke beberapa media online terkesan kontradiksi dengan kenyataan di lapangan.

Menurutnya, Bank Permata melakukan BBG ke PT Sinar Mas Land BSD City bertujuan melindungi investasi konsumen atas nama FX. Agus Handoko (FAH). Padahal, konsumen ini mengalami keterlambatan pembayaran angsuran ke Bank Permata.

Sebagai konsumen, FAH memesan lahan kavling di Kluster Kirena Blok A5 No 1 BSD dengan fasilitas KPR di Bank Permata. Selama dua tahun pembayaran cicilan ke Bank Permata tidak mengalami hambatan atau tidak ada tunggakan keterlambatan. Namun sekira akhir 2019 kewajiban FAH sempat tersendat selama empat bulan. Kewajiban sebagai konsumen selanjutnya membayar seluruh denda dan kewajibannya dilunasi dengan baik. Tetapi, niatnya untuk mendapat keringanan pembayaran tidak disetujui pihak bank walaupun dia telah mengajukan permohonan keringanan.

Selanjutnya, PT Bank Pernata melakukan Buy Back Guarantee (BBG) kepada PT Sinar Mas Land BSD yang berarti utang dari konsumen tadi dibayar lunas oleh pihak PT Sinar Mas Land. Anehnya, saat dilakukan BBG itu, pihak bank maupun PT Sinar Mas Land tidak melibatkan, atau bahkan tidak membicarakan terlebih dahulu dengan FAH selaku konsumen.

Pihak Humas PT Sinar Mas Land BSD City sebagaimana diberitakan media, menyatakan tidak mempunyai kuasa untuk menghadirkan konsumen saat dilakukan BBG.

Baca Juga:  Kejar Bintang Lima, RST Wirasakti Kupang Kaji Banding Akreditasi di Malaka

“Hal ini justru tidak menghargai FAH sebagai nasbah di Bank Permata”, tandas Bonifansius.

Menurut Bonifansius, jika tidak mempunyai kuasa, mengapa pihak PT Sinar Mas Land, Tbk meminta konsumen membayar sisa utangnya. Padahal, sesuai dengan perjanjian dengan Bank Permata, FAH akan melunasi utangnya ke bank hingga 2022.

Dijelaskan, PT Sinar Mas Land BSD di satu pihak menyatakan prihatin dengan nasib konsumen yang membeli lahan. Tetapi, perusahaan ini mengirim surat ke konsumen dengan nomor 110/LGL – LIT/ X/ 2020 yang isinya menyatakan segera melunasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan cara BBG.

“Pernyataan seperti itu kontradiksi dengan pernyataan pihak PT Sinar Mas Land terhadap konsumen,’’ kata Bonifansius.

Konflik hukum antara FAH selaku konsumen (pembeli) kavling, PT Bank Permata dan PT BSD ini mestinya dilaporkan ke pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk dapat diselesaikan.

Pengamat perbankan Umar Ulin misalnya menyarankan kasus seperti ini perlu dilaporkan ke OJK agar dapat diselesaikan dengan batas waktu antara 20-30 hari.

Buntut perbuatan kedua PT ini, yakni Sinar Mas Land dan Bank Permata, Bonifansius selaku kuasa hukum FAH melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Persidangan dijadwalkan dimulai 15 Desember mendatang .

Penulis: Konradus R. Mangu
Editor: Cyriakus Kiik

Komentar