oleh

Pengobatan Gratis Pakai KTP-e di Malaka perlu Rekomendasi Kepala Desa, Ini Alasannya

BETUN, TIMORline.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT) terhitung 1 Januari 2021 akan menertibkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) untuk pengobatan gratis.

Langkah penertiban itu dilakukan dengan memberi wewenang kepada para kepala desa untuk menerbitkan rekomendasi bagi warganya yang akan berobat menggunakan KTP-e.

Hal ini ditegaskan Calon Bupati (Cabup) Malaka Periode 2021-2026 Nomor Urut 2 dr Stefanus Bria Seran, MPH saat berkampanye di Kecamatan Wewiku, Kamis (03/12/2020).

Kampanye di wilayah ini berlangsung di dua desa, yakni Desa Badarai dan Desa Halibasar dengan sebaran masing-masing dua titik.

Kedatangan Pasangan Calon (Paslon) SBS-WT di wilayah ini disambut meriah ribuan massa. Mereka datang menggunakan kendaraan roda dua, empat dan enam. Bahkan, ada yang datang dengan hanya berjalan kaki. Baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.

Sebagian massa yang menghadiri kampanye Paslon SBS-WT di Laensukabi, Kamis (03/12/2020). (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Dalam orasi politiknya, Cabup SBS menjelaskan, program pengobatan gratis menggunakan KTP-e Kabupaten Malaka dilakukan Pemkab Malaka sebagai penjaminan kesehatan masyarakat Malaka.

Selama memimpin Kabupaten Malaka Periode 2016-2021, pengobatan gratis ini sudah dinikmati masyarakat Malaka. Tetapi, bila menang Pilkada 9 Desember 2020, SBS akan melakukan penertiban. Penertiban itu dilakukan dengan rekomendasi pengobatan gratis dari kepala desa.

Tetapi, SBS menegaskan, pengobatan gratis menggunakan KTP-e di Puskesmas tidak perlu rekomendasi kepala desa. Rekomendasi itu hanya untuk mereka yang opname di rumah sakit.

“Saat masuk rumah sakit tunjukkan KTP-e tetapi saat keluar selain tunjukkan KTP-e harus ada juga rekomendasi kepala desa. Kalau tidak ada rekomendasi kepala desa, silahkan bayar sendiri”, ujar SBS disambut tepukan tangan meriah massa kampanye yang hadir.

Mengapa rekomendasi kepala desa itu penting, SBS beralasan, kepala desa lebih tahu siapa warganya yang sebenarnya dan tinggal di mana. Sehingga, rekomendasi kepala desa itu tidak diberikan kepada semua orang, apalagi kepada sembarang orang. Sebab, warga desa yang mendapat rekomendasi itu harus terlibat dalam pembangunan desa.

Baca Juga:  Jambore Sekami se-Dekenat Malaka, Vikjen KA: Jadilah Cahaya bagi Sesama

Antara lain, mengikuti kegiatan Jumat Bersih di desa. Ibu-ibu rajin timbang anak di Posyandu. Anak-anak  harus mendapat imunisasi di Puskesmas. Ibu-ibu hamil pun harus rajin periksakan kesehatannya di Puskesmas sehingga tidak mengalami kesulitan saat melahirkan.

Alasan lainnya, sebut Cabup SBS, rekomendasi Kades itu dibutuhkan untuk menghindari fraut atau kecurangan penggunaan KTP-e Kabupaten Malaka untuk pengobatan gratis. Sebab, KTP-e Kabupaten Malaka sering disalahgunakan orang-orang tidak bertanggungjawab dengan cara meminjam KTP-e milik tetangga untuk berobat.

Bahkan, ada orang di luar Kabupaten Malaka mengurus KTP-e di Malaka tetapi tinggalnya di luar Malaka. Saat sakit, mereka datang berobat di fasilitas kesehatan di Malaka menggunakan KTP-e Malaka.

Paslon SBS-WT dan tim kampanye disuguhi sirih-pinang di Laensukabi, Kamis (03/12/2020). (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Cabup SBS menegaskan, rekomendasi kepala desa untuk pengobatan gratis menggunakan KTP-e Kabupaten Malaka ini mulai berlaku efektif terhitung 1 Januari 2021.

Tetapi, Cabup SBS mengingatkan, kepala desa jangan memanfaatkan rekomendasi itu untuk mendapat keuntungan, misalnya memungut biaya atau urusan pemilihan kepala desa.

“Kalau ketahuan ada kepala desa begitu, nanti urusan dengan saya”, tandas Cabup SBS.

Pengobatan gratis menggunakan KTP-e Kabupaten Malaka ini merupakan program unggulan SBS-DA (Daniel Asa/almarhum, red) dalam Periode 2016-2021. Sebagai Cabup yang masih memimpin, SBS bersama Calon Wakil Bupati (Cawabup)-nya Wendelinus Taolin atau WT berkomitmen untuk melanjutkan program itu dalam Periode 2021-2026.

“SBS-WT akan lanjutkan program ini tetapi berikan kami kepercayaan dengan memilih Nomor 2 pada 9 Desember 2020 ini”, pinta Cabup SBS.

Pengobatan gratis menggunakan KTP-e Kabupaten Malaka ini dapat dilakukan di semua Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Malaka.

Selain di Malaka, pengobatan serupa dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mgr Gabriel Manek, SVD Atambua dan RSUD Prof Dr WZ Johannis Kupang.

Baca Juga:  Posko SBS-WT Diserang Tim SN-KT, Dua Orang Jadi Korban

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

 

Komentar