oleh

Tindakan Penertiban Baliho FPI dan Rizieq Shihab Beralasan Hukum

Catatan: Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)

POLEMIK tentang operasi penertiban baliho FPI bergambar Rizieq Shihab dengan pesan-pesan provokatif yang terpasang di seantero Jakarta dan tempat-tempat lainnya, oleh aparat TNI, bukan hanya sekedar pro dan kontra, tetapi juga mulai menghakimi  institusi TNI.

Sebagaian pihak menyatakan, tugas menertibkan baliho atau apa pun lainnya (bangunan liar, kebersihan dan keindahan kota) adalah tugas aparat Satpol PP atau aparat Ketertiban Kota dari Pemda yang bukan menjadi urusan tugas  dan wewenang TNI.

Sementara sebagian pihak menyatakan, mendukung pelaksanaan tugas TNI menertibkan baliho Rizieq Shihab, dengan argumentasi bahwa TNI berwenang menertibkan baliho karena salah satu tugas TNI antara lain membantu tugas pemerintahan di daerah, apalagi terkait baliho Rizieq Shihab, Pemda terkesan membiarkan baliho Rizieq Shihab yang berkonten provokatif terpasang secara liar di mana mana.

Pandangan lain mengatakan, yang hendak ditertibkan aparat TNI adalah pesan-pesan provokatif pada baliho Rizieq Shihab yang berisi pesan SARA, pesan kebencian, fitnah, intoleransi dan berpotensi mengganggu keharmonisan antarwarga masyarakat, mengganggu kohesivitas masyarakat yang beragam dan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Konstitusional Wewenang TNI
Di dalam ketentuan Pasal 30  UUD 1945, dikatakan, ‘tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan  rakyat semesta . . . yang akan diatur dengan Undang-Undang’.

Peraturan organik dari ketentuan Pasal 30 UUD 1945 adalah UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, yang di dalam Pasal 5 dan Pasal 7 disebutkan, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Baca Juga:  Enam Hal Catatan Bupati Malaka dalam Pidato HUT RI ke-74

Keputusan politik negaranya adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, yang dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Tugas pokok TNI, selain perang menurut Pasal 7 UU No. 34 Tahun 2004, Tentang TNI, antara lain:  mengamankan obyek vital nasional strategis, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, dll.

Dengan demikian, apa yang dilakukan TNI Khususnya Pangdam Jaya menertibkan baliho-baliho Rizieq Shihab yang terpasang di berbagai lokasi di Jakarta dan di tempat-tampat lain, adalah tugas TNI “selain perang” sehingga sangat beralasan dan berlandaskan hukum.

Apalagi konten pesan-pesan dalam baliho Rizieq Shihab berpotensi memecah persatuan dan kesatuan, mengganggu kohesivitas sosial masyarakat beragam dan mengancam kedaulatan bangsa.

Apa yang dilakukan Pangdam Jaya untuk DKI Jakarta, terkait penertiban baliho Rizieq Shihab, adalah implementasi dari kebijakan dan keputusan politik negara, seperti yang diatur di dalam norma, standar, kriteria dan prosedur sesuai UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Oleh karena itu, jangan “hakimi” Prajurit dan institusi TNI. Sebab, apa yang dilakukan TNI terkait penertiban baliho Rizieq Shihab, adalah bukti pengabdian TNI untuk negeri, bukan pengkhianatan sebagaimana dituduhkan Jenderal TNI Purn. Gatot Nurmantyo. (*)

Komentar