oleh

Petrus Selestinus: Penegakkan Protokol Covid-19 Tidak Boleh hanya Pemanis Bibir

-Pariwisata-56 views

KUPANG, TIMORline.com-Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian No. 6 Tahun 2020 Tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 18 Nopember 2020, tidak boleh hanya sekedar pemanis di bibir atau penglipur lara atau hanya sekedar gertak sambal dari Istana.

Apalagi Instruksi Mendagri dimaksud merupakan produk politik hasil rapat terbatas Kabinet dan arahan dari Presiden Jokowi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar memberikan teguran dan sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus melalui rilisnya yang diterima redaksi TIMORline.com  di Kupang, Rabu (25/11/2020).

Menurut Petrus, Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020 tersebut tidak boleh dipisahkan dengan peristiwa di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri resepsi pernikahan putri Rizieq Shihab di Jln. Petamburan Jakarta Pusat, 14 Nolember 2020 lalu. Saat itu,  ribuan masa turut hadir, sehingga Anies Baswedan dianggap telah melanggar protokol Covid-19.

“Publik menunggu sikap tegas  Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian terkait  ketidakpatuhan Anies Baswedan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19, yang merupakan hukum positif, sekaligus agar Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020 tidak menjadi macan ompong atau hanya gertak sambal”, katanya.

Petrus mencatat tiga point  menarik dari enam point Instruksi Mendagri dimaksud, yakni :
a. Kepala Daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol Covid-19 termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan;
b. Diingatkan kepada Kepala Daerah tentang kewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 67); dan,
c. Sanksi berupa pemberhentian Kepala Daerah (pasal 78) UU No. 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintah Daerah.

Baca Juga:  50 Peserta 'Didoktrin' soal KB dan Stunting di Malaka

Konsistensi Presiden dan Mendagri
Petrus lebih jauh menantang Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian untuk konsisten melaksanakan Pasal 81  UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sebab,  Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020 dimaksud merupakan kebijakan politik negara untuk memberhentikan Kepala Daerah.

“Saat ini publik Indonesia sementara menunggu apakah Presiden Jokowi dan Mendagri Tito  konsisten untuk memberhentikan Kepala Daerah atau tidak”, tanya Petrus.

Menurut Petrus, Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020 Tentang Penegakkan Protokol Covid-19 yang dihasilkan dari Rapat Kabinet Terbatas dan Arahan Presiden Jokowi harus dipandang sebagai langkah awal Presiden menegakkan disiplin Gubernur DKI Anies Baswedan dalam memenuhi kewajiban dan menaati  larangan sesuai Pasal 67 dan sanksi pemberhentian Kepala Daerah sesuai Pasal 78 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Advokat nasional senior ini mengatakan, ketentuan Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014 mengatur tentang kewajiban Kepala Daerah, terkait dengan kepentingan strategis nasional dan program strategis nasional.

“Kepentingan strategis nasional itu menjaga keutuhan, kesatuan bangsa dan kedaulatan  NKRI. Sedangkan   program strategis nasional itu  meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan, menjaga pertahanan dan keamanan dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, katanya.

Contohi Menag
Lebih jauh Petrus meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mencontohi konsistensi Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Sebab, tanpa didahului Instruksi, Menteri Agama telah membebastugaskan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang Sukana dari jabatan KUA Tanah Abang.

“Sukana mengabaikan Protokol Kesehatan Covid-19 ketika proses Pencatatan Pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, beberapa waktu lalu”, tandas Petrus.

Petrus mengatakan, Instruksi Mendagri Tito Karnavian jangan sekedar gagah gagahan, rendah komitmen, tumpul implentasi dan konsistensi serta eksekusi di lapangan. Lalu,  semua bentuk pelanggaran terhadap protokol Covid-19 dialihkan penanganannya ke Kepolisian.

Baca Juga:  Bupati Belu Minta di Setiap Dusun ada PAUD

Sementara Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan menegakkan disiplin dan kepatuhan Kepala Daerah seperti dimaksud dalam Pasal 67, 78 dan 81 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, justru sering diabaikan.

Padahal, menurut Petrus, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kapolri, Panglima TNI dan  Ketua Satgas Penanganan Covid-19 untuk menindak tegas siapa pun yang melanggar pembatasan-pembatasan sosial (Protokol Covid-19), sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Petrus mencontohkan, saat ini Gubernur DKI Anies Baswedan telah diperiksa Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran pidana terhadap Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar