oleh

KRF dan Setara Institut Desak Mabes Polri segera Sita dan Musnahkan 563 SHM Tanah di Manggarai Barat

KUPANG, TIMORline.com-Kongres Rakyat Flores (KRF)  dan Setara Institut  mendesak Mabes Polri melalui Bareskrim Polri segera memblokir 563 Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah di Kantor BPN Manggarai Barat, Kecamatan dan Kelurahan setempat.

Selanjutnya, Mabes Polri didesak segera menyita dan memusnahkan 563 Sertifikat Hak Milik SHM) Tanah tersebut.

Desakan itu tertuang dalam rilis KRF dan Setara Institut yang diterima redaksi TIMORline.com di Kupang, Rabu (18/11/2020) malam.

Selain Mabes Polri, KRF dan Setara Institut mendesak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat  untuk membatalkan secara administratif 563 SHM tanah tersebut. Sebab, ke-563 SHM tanah itu telah mencaplok tidak kurang dari 700 Ha luas  tanah dari keseluruhan hak ulayat masyarakat Manggarai Barat.

Selanjutnya,  Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat didesak segera mengembalikan status tanah  ke Hak Ulayat Masyarakat Adat Sepang Nggieng.

Desakan KRF dan Setara Institut itu dilakukan menyusul adanya laporan para pemangku hak ulayat masyarakat Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Bareskrim Polri, beberapa waktu lalu.

Disebutkan, dalam laporan para pemangku hak ulayat itu terungkap kalau telah terjadi dugaan tindak pidana penyerobotan, penggelapan dan pemalsuan surat-surat tanah.

Laporan para pemangku hak ulayat itu tertuang dalam LP/B/0100/II/2020/Bareskrim, tanggal 20 Februari 2020. Laporan Polisi  ini  telah ditingkatkan ke tahap Penyidikan berdasarkan Sprindik No. SP.Sidik/606.2a/ VI/2020/ Ditpidum, tanggal 4 Juni 2020.

Atas laporan itu, Bareskrim Polri telah  menetapkan sejumlah orang termasuk oknum pejabat BPN Manggarai Barat sebagai tersangka.

KRF dan Setara Institut bersama para tua golo dan seluruh Pemangku Hak Ulayat Sepang Nggieng Manggarai Barat menilai, proses hukum yang dilakukan Mabes Polri melalui Bareskrim cq. Dirtipidum Brigjen Ferdy Sambo, SH. SIK.MH merupakan prestasi Polri dalam membongkar jaringan mafia tanah ulayat Labuan Bajo dengan motif politik, ekonomi dan budaya.

“Mafia tanah ulayat ini  menghancurkan ekonomi dan budaya lokal dengan tujuan tertentu, termasuk untuk menjebol bank sebagai jaminan hutang. Karena itu, kita minta Mabes Polri proses hukum lebih lanjut  sejumlah orang dan pejabat Kantor BPN Manggarai Barat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka”, demikian rilis KRF dan Setara Institut.

Rilis itu ditandatangani Petrus Selestinus selaku Ketua Presidium KRF dan Benny Susatyo dari Dewan Nasional Setara Institut.

Menurut Petrus dan Beny, kedudukan Hak Ulayat mendapat legitimasi yang kuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu hak menguasai dari Negara, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan Masyarakat-Masyarakat Hukum Adat.

“Artinya Negara mengakui Hak Ulayat dengan memberikan kedudukan yang setara dengan daerah Swatantra (sekarang: daerah Kabupaten), untuk melaksanakan fungsi Hak Menguasai dari Negara dengan cara dikuasakan pelaksanaanya kepada Masyarakat-Masyarajat Hukum Adat dan Daerah Swatantra. Jadi, ada kesetaraan wewenang”, tandas Petrus dan Beny.

Petrus dan Benny menduga, aktivitas jaringan mafia tanah yang terorganisir bekerjasama dengan oknum pejabat Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat semakin hari semakin meresahkan.

Kondisi ini semakin parah   terlebih-lebih setelah terbitnya tidak kurang dari 563 buku Sertifikat Hak Milik (SHM) setara dengan 700 Ha tanah di atas sebagian tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Sepang Nggieng Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.

Menurut Petrus dan Beny, para pemangku adat dan pemangku hak ulayat bersama masyarakat di daerah itu sangat resah. Sebab, diduga peralihan Hak dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik ke atas nama pihak ketiga, tanpa proses jual beli dengan Pemangku Hak Ulayat Sepang Nggieng dan tanpa disaksikan Pemangku Hak Ulayat.

Dugaan lainnya, peralihan hak dan penerbitan sertifikat hak milik tersebut  tanpa didukung data fisik dan data yuridis yang sah sesuai ketentuan UU dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Diungkapkan, modus yang digunakan para mafia tanah itu berupa memanipulasi data fisik dan data yuridis. Misalnya, data fisik objek tanah yang hendak disertifikatkan terletak di Desa Tanjung Boleng, tetapi data yuridisnya diterbitkan  otoritas desa lain, yaitu Desa Batu Tiga yang terletak di Pulau Boleng (di luar Pulau Flores).

“Di sini terdapat mata rantai kerjasama  mafia tanah dengan Pihak Ketiga.  Sehingga, BPN Manggarai Barat tanpa ragu menerbitkan 563 SHM. Dari 563 SHM itu terdapat satu nama dengan kepemilikan sebanyak 53 SHM dengan luas bervariasi tetapi ditotal keseluruhan seluas 100 Ha”, demikian Petrus dan Beny.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar