oleh

Cabup Malaka SBS Kritisi Tugas Bawaslu selama Kampanye Pilkada

BETUN, TIMORline.com-Calon Bupati (Cabup)  Malaka Periode 2021-2026 dr Stefanus Bria Seran, MPH dan tim rupanya sudah tidak tahan melihat cara pengawasan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

Sebab, dari pengamatan  Cabup yang dikenal dengan SBS itu, petugas Bawaslu mulai dari kabupaten, kecamatan dan desa, lebih menunjukkan diri sebagai pemeriksa.

Hal ini diungkapkan Cabup SBS mengawali kampanyenya di Sonaf Poni Rafau Desa Bonibais Kecamatan Laenmanen, Kamis (12/11/2020).

Cabup SBS menangkap adanya ketidak-tahuan seluruh jajaran Bawaslu tentang tugasnya saat kampanye pasangan calon (Paslon) dan timnya.

Sehingga, tidak jelas, apakah Bawaslu, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan itu intelijen negara, pemeriksa atau pengawas.

“Memangnya Bawaslu itu intel negara atau pemeriksa kah? Kamu itu pengawas pemilu, bukan pemeriksa atau intel negara”, tandas Cabup SBS disambut tepukan tangan meriah peserta kampanye yang hadir.

Menurut SBS, sebagai pengawas berarti Bawaslu ikut mempersiapkan kegiatan yang sedang berlangsung di tempat tertentu. Bila kegiatannya sudah baik, dilanjutkan. Sebaliknya, bila  belum baik, harus diperbaiki.

“Kalau isi kampanyenya tidak sesuai dengan aturan kampanye maka Paslon atau juru kampanyenya harus ditegur. Kamu bisa tegur kami atau tidak”, tanya Cabup SBS disambut tepukan tangan hadirin sambil menanyakan petugas Bawaslu ada di sekeliling itu.

Suasana kampanye dalam tenda yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19 saat kampanye di Sonaf Poni Rafau Desa Bonibais Kecamatan Laenmanen, Kamis (12/11/2020). (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Ditegaskan pula, petugas Bawaslu dan jajarannya bukan pemeriksa. Sebab, pemeriksa itu bertugas untuk memastikan kegiatan yang sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak dan bagaimana pelaksanaannya.

“Kalau dalam evaluasi  ada temuan  pelaksanaan kegiatan yang tidak baik maka harus diperbaiki”, kata SBS

SBS juga mengingatkan petugas Bawaslu tidak menjadi kameramen atau fotografer saat kampanye.

Sebaliknya, petugas Bawaslu harus ikut mempersiapkan jalannya kampanye apakah jumlah peserta kampanye 50 orang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau tidak.

“Apakah protokol kesehatann Covid-19 seperti jaga jarak  diterapkan dalam kampanye atau tidak, pakai masker atau tidak. Kalau ibu-ibu dan nona-nona yang duduk baku pangku seperti di sana itu, sesuai aturan Covid-19 atau tidak. Jadi, begituuuuuu. Bukan jadi kameramen atau fotografer”, tandas SBS disambut tepukan tangan peserta kampanye untuk kesekian kalinya.

Hal serupa disampaikan Ketua Tim Pemenangan Paslon SBS-WT Devi Ndolu.

Devi bahkan mengingatkan, bila Bawaslu dan seluruh jajarannya tidak netral dalam kampanye akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sikap kritis serupa diungkapkan SBS dan Devi sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2020), saat kampanye di Desa Kusa dan Desa Raiulun.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar