oleh

TPDI: Presiden Jokowi Jangan Obral Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

-Nasional, Polkam-103 views

JAKARTA, TIMORline.com-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi jangan mengobral Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan seperti membagi-bagi sepeda, sekalipun itu merupakan Hak Prerogatif Presiden. Sebaliknya, penganugerahannya harus sesuai dengan syarat umum dan syarat khusus seperti dimaksud Pasal 24 jo. Pasal 28 UU No. 20 Tahun 2009.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menyampaikan hal itu dalam rilisnya yang diterima redaksi TIMORline.com, Selasa (10/11/2020) malam.

Rilis itu dikeluarkan TPDI merespon rencana Presiden Jokowi dari negara memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh warganegara Indonesia atau yang berjuang di Indonesia, karena dinilai berjasa, mengabdikan diri dalam dharmabakti dan kesetiaannya yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

Menurut Petrus, Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan merupakan pelaksanaan dari kekuasaan pemerintahan negara menurut Pasal 15 UUD 1945 (hak prerogatif) yang  tunduk kepada syarat-syarat yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Dikatakan, ratio Pemberian Tanda Kehormatan Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan didasarkan pertimbangan bahwa setiap warganegara berhak memajukan dan memperoleh kesempatan yang sama, dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap kebanggaan, keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan dharmabakti kepada bangsa dan negara.

“Untuk tiba pada seseorang dianugerahi Tanda Kehormatan, seseorang harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2009”, tandas Petrus.

Advokat Peradi senior itu menyebutkan, sebagai syarat umum antara lain, WNI; memiliki integritas moral dan keteladanan; berjasa terhadap bangsa dan negara dan tidak pernah dipenjara, dan lain-lain.

Sebaliknya, sebagai syarat khusus, si calon Penerima harus berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara; pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara; dan dharmabaktinya diakui secara nasional dan internasional.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

 

 

 

 

Komentar