oleh

TPDI Pertanyakan Pemberian Tanda Kehormatan kepada Gatot Nurmantyo dkk

-Nasional, Polkam-103 views

JAKARTA, TIMORline.com-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mempertanyakan pemberian Tanda Kehormatan kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, dan kawan-kawan.

Petrus mempertanyakan hal itu dalam rilisnya yang diterima redaksi TIMORline.com, Selasa (10/11/2020) malam. Ini merupakan respon TPDI terhadap pengagendaan penganugerahan Tanda Penghargaan  kepada beberapa tokoh Indonesia bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember.

Antara lain, Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.

Agenda penganugerahan ini, menurut Petrus,  memantik beragam reaksi pro, kontra dan resistensi  terhadap figur/sosok calon penerima Gatot Nurmantyo. Hal ini  berkaitan dengan aktivitas sosial politik dan kemasyarakatan serta sikap kritisnya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, pasca yang bersangkutan pensiun dari dinas militer dan Panglima TNI. Beberapa aktivitas politiknya malahan terkesan kebablasan dan tidak elok.

Menurut Petrus, persyaratan pemberian Tanda Kehormatan menurut Pasal 28 UU No. 20 Tahun 2009 sangat berat. Sehingga,  TPDI yang dikoordinirnya patut mempertanyakan dasar pertimbangan  dan metode yang digunakan  Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan,  mengusulkan Gatot Nurmantyo dkk sebagai Penerima Tanda Kehormatan.

“Mengapa Presiden Jokowi menerima usulan itu begitu saja”, tanya Petrus.

Petrus menilai, Presiden Jokowi dan publik tahu rekam jejak Penerima Tanda Kehormatan, terutama Gatot Nurmantyo. Sebab, rekam jejaknya  sangat jauh dari kriteria Pasal 28 UU No. 20 Tahun 2009. Karena itulah,  Presiden seharusnya tidak menerima usulan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

“Sangat disayangkan karena Presiden Jokowi tanpa reserve menganugerahkan Tanda Kehormatan kepada Gatot Nurmantyo dkk. Ini menjadi preseden buruk dalam ketatanegaraan”, demikian Petrus, sambil menambahkan, seharusnya Gatot Nurmantyo dkk tahu diri dan secara ksatria menolak Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra dengan alasan dirinya tidak memenuhi kriteria UU.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar