oleh

Walikota Beri Hak Atas Tanah Bagi Warga Kota Kupang itu Tindakan Administrasi Negara

KUPANG, TIMORline.com-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan, pemberian hak atas tanah bagi 40 warga Kota Kupang oleh Walikota Kupang Jonas Salean pada 2016 merupakan tindakan administrasi pemerintahan.

“Tindakan Walikota itu merupakan fungsi representasi negara kepada warga Kota Kupang yang telah memenuhi syarat formil-materiil Hukum Administrasi Negara”, tandas Petrus dalam rilis yang diterima redaksi TIMORline.com di Kupang, Selasa (27/10/2020).

Menurut Petrus, menjadi janggal bahkan prematur jika Kejaksaan Tinggi NTT mendahulukan proses pidananya tanpa terlebih dahulu memberikan kepastian hukum melalui mekanisme Administrasi Negara berupa pencabutan hak oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang dan/atau Walikota Kupang atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Putusan Pengadilan Perdata melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

“Jika Kejaksaan tetap mengejar proses pidana, kemudian status pemilikan tanah yang hak-haknya sudah melekat pada 40 orang penerima hak secara hukum tidak dicabut atau dibatalkan terlebih dahulu maka apapun alasannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tidak berwenang menilai dan memutuskan untuk membatalkan SK Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud kepada 40 warga Kota Kupang penerima Hak yang sudah mengikat”, kata Petrus.

Petrus menilai, terdapat inkonsistensi sikap di mana di satu pihak ada upaya keras Kejaksaan secara pidana untuk mengejar pembuktian bahwa telah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum yang merugikan negara, tetapi pada waktu yang bersamaan Kejaksaan Tinggi NTT membiarkan status Hak Atas Tanah yang diproteksi dengan SK Pemberian Hak dan Sertifikat Hak tetap melekat bahkan mengikat, karena tidak dibatalkan Pengadilan yang berwewenang.

Representasi Fungsi Mengatur Negara
Advokat Peradi itu mebgatakan, sebagai organ Pemerintah dalam Muspida (sekarang Forkompimda) NTT, Kejaksaan Tinggi NTT selaku Pengacara Negara seharusnya tahu (tetapi pura-pura tidak tahu) ketika proses Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud terjadi pada 2016, di mana Johanes Salean dkk sesungguhnya tengah melaksanakan fungsi mengatur dll dari Negara.

Namun, Kejaksaan Tinggi NTT tidak mengambil langkah-langkah hukum apa pun untuk mencegah/membatalkan proses pemberian Hak dimaksud, jika terjadi pelanggaran prosedur.

Karena itu, menurut Petrus, menjadi aneh bin ajaib tindakan Kejaksaan Tinggi NTT, karena setelah empat tahun kemudian baru ujug-ujug getol menuduh mantan pejabat Walikota Kupang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menyalahgunakan wewenang atau melanggar hukum, ketika kebijakan pemberian Hak Atas Tanah kepada 40 orang warga Kota Kupang dimaksud bersifat final, kemudian diproses pidana dengan dalih tindak pidana korupsi.

Petrus menjelaskan, di dalam proses pemberian Hak Atas Tanah terdapat Hak Pemerintah untuk mencabut kembali Hak Atas Tanah yang sudah diberikan sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN.

Dengan demikian, posisi Johanes Salean dkk jelas, selaku pemegang Hak Menguasai dari Negara, yang diberi wewenang berdasarkan pendelegasian Menteri Agraria kepada Daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, mengatur hubungan hukum antara warga masyarakat dengan pemerintah dalam pemberian Hak Atas Tanah.

Uji Keabsahan Wewenang Walikota
Petrus menjelaskan, sebetulnya proses Administrasi Pemerintahan sudah berlangsung, di mana Walikota Kupang dan Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah organ negara yang mengambil kebijakan memberikan Hak Atas Tanah hingga lahirnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi 40 orang warga pemegang hak berupa SK Pemberian Hak Atas Tanah dalam bentuk Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai bukti Hak yang hingga saat ini berlaku dan mengikat termasuk mengikat Kejaksaan Tinggi NTT.

Bagi Petrus, untuk menilai apakah tindakan Walikota Kupang dan Kepala Kantor Pertanahan ketika mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud sebagai Keputusan TUN dan bersifat Perdata atau bukan, apakah merupakan keputusan yang bertentangan dengan Hukum dan AUPB atau tidak, dan apakah kebijakan pemberian Hak dimaksud terjadi tindakan yang melampaui wewenang atau mencampuradukan wewenang atau bertindak sewenang-wenang, inilah yang harus diuji terlebih dahulu, melalui Peradilan TUN atau Peradilan Perdata, bukan Kejaksaan dan bukan Pengadilan Tipikor.

“Jika upaya Adminsitrasi dan upaya Hukum melalui Gugatan ke PTUN atau Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri secara Perdata diabaikan oleh Pemkot Kupang atau Kejaksaan Tinggi NTT selaku Pengacara Negara, dan Pemerintah lebih memilih penyelesian melalui proses pidana korupsi, maka Pemerintah dan Kejaksaan Tinggi NTT, dilihat dari sudut Hukum Administrasi Pemerintahan, dapat dinilai sedang melanggar larangan menyalahgunakan wewenang, yang meliputi larangan (melampaui wewenang atau mencampuradukan wewenang atau bertindak sewenang-wenang) sekalipun atas nama penegakkan hukum”, tandas Petrus.

Mantan pengacara Megawati Soekarnoputri di masa-masa transisi pemerintahan Indonesia itu lebih jauh meminta Kejaksaan Tinggi NTT menangguhkan seluruh proses pidana yang sedang berjalan dan menangguhkan penahanan atas diri Jonas Salean dkk karena ada dasar hukum dan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tempuhlah upaya Administrasi melalui Pembatalan SK Pemberian Hak, Gugatan TUN atau Gugatan Perdata terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam Pemberian Hak Atas Tanah yang diklaim sebagai milik Pemda, untuk memastikan terlebih dahulu, sah tidaknya kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud. Ini negara hukum Bung Jaksa”, demikian Petrus.

Editor: Cyriakus Kiik

 

Komentar