oleh

Anggota DPRD Kabupaten Kupang Belajar ‘Masalah Perbatasan’ di Kabupaten Malaka

BETUN, TIMORline.com-Kabupaten Malaka sebagai wilayah Indonesia di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang letaknya berbatasan darat langsung dengan negara Timor Leste dan batas laut dengan negara Australia punya manfaat lebih dalam persahabatan antardaerah.

Sebab, daerah atau kabupaten lain di sepanjang kawasan Perbatasan Timor, berpeluang belajar banyak tentang masalah perbatasan.

Hal ini terbukti dengan kunjungan anggota DPRD Kabupaten Kupang di Betun, ibukota Kabupaten Malaka pada Senin (26/10/2020).

Mereka datang untuk belajar secara khusus mengenai Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2020 dan saling belajar tentang pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Perbatasan terutama menyangkut perbatasan antarkabupaten.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Sofia Malelak-de Haan di sela-sela kunjungan tersebut sangat mengapresiasi penerimaan mereka di Malaka.

Sebab, di Kabupaten Malaka, mereka bisa mendapatkan ilmu dengan cara belajar dari pengalaman bagaimana mendorong kemajuan di Kabupaten Malaka.

“Ini sebagai bahan motivasi untuk majunya Kabupaten Kupang. Apa yang sudah dihasilkan DPRD Kabupaten Malaka bakal menjadi pelajaran untuk kami yang berada Di DPRD Kabupaten Kupang”, tandas Sofia, anggota DPRD dari Partai NasDem tersebut.

Yakobus Klau, anggota DPRD Kabupaten Kupang lainnya, menjelaskan, kehadiran mereka di Kabupaten Malaka untuk belajar bagaimana menangani konflik yang terjadi di perbatasan. Sebab, di Kabupaten Kupang banyak terjadi konflik batas wilayah sehingga hasil studi banding ini bisa menjadi masukan bagi Kabupaten Kupang untuk menyelesaikan konflik di perbatasan termasuk membuat Perda pendukung.

”Kami datang di Malaka karena dulu Malaka masih bergabung dengan Kabupaten Belu sering terdengar konflik horizontal di batas. Tetapi, ketika sudah mekar menjadi kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Malaka ternyata hembusan konflik malah sama sekali tidak terdengar”, puji Yakobus.

Menurut Yakobus, Pemerintah Kabupaten Malaka yang sekarang lebih serius mencegah terjadinya konflik horizontal terkait batas wilayah. Karena itu, mereka senang sekali bisa sharing informasi terkait beberapa penyampaian yang sudah dipaparkan pihak Pemerintah Kabupaten Malaka.

“Paparan Pemerintah Kabupaten Malaka itu akan kami bawa ke Kupang sebagai bahan kajian”, demikian mantan aktivis lembaga swadaya masyarakat ini.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka Devi Hermin Ndolu mengatakan, kehadiran rombongan DPRD Kabupaten Kupang untuk belajar pembuatan Prolegda dan Perda tentang perbatasan antarkabupaten.

Devi juga mengungkap adanya berbagai keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Malaka. Hal ini terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Malaka. Antara lain yaitu Program Revolusi Pertanian Malaka (RPM), pengobatan gratis yang menggunakan KTP-e dan keberhasilan penanganan banjir.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

 

 

 

Komentar