oleh

Pernyataan Alfred Baun Tidak Mendidik Masyarakat

Paulus Seran Tahu, SH, MHum (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

BETUN, TIMORline.com-Pengacara dan Advokat Nusa Tenggara Timur (NTT) Paulus Seran Tahu, SH, MHum menilai pernyataan-pernyataan Alfred Baun belakangan tidak mendidik masyarakat. Sehingga, cenderung membingungkan masyarakat.

Pernyataan-pernyataan itu terutama terkait langkah-langkah pemeriksaan terhadap Bupati Malaka dr Stefanus Bria Seran, MPH dan Ketua DPRD Malaka Adrianus Bria Seran. Keduanya disebut-sebut Alfred Baun terlibat dalam kasus proyek bawang merah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2018 senilai Rp10,9 miliar.

Polce, begitu akrabnya Paulus Seran Tahu, menilai pernyataan-pernyataan Alfred Baun tidak mendidik masyarakat karena saat ini kasus bawang merah sedang berproses di Polda dan Kejati NTT. Sebab, bila Alfred Baun mengerti hukum maka pernyataan-pernyataannya harus selalu memberikan pencerahan hukum yang benar kepada masyarakat NTT pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Malaka pada khususnya. Hal ini penting agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan akurat sejauh mana proses hukum kasus bawang merah.

Menurut Polce, proses hukum kasus bawang merah Kabupaten Malaka sangat serius ditangani penyidik Polda dan Kejati NTT. Hal itu terbukti dengan penetapan sembilan tersangka terkait kasus tersebut. Mereka terdiri dari pejabat teknis dan kontraktor. Oleh penyidik, kesembilan tersangka itu saat ini status hukum mereka dilepas demi hukum. Sebab, masa penahanan mereka 150 hari sudah selesai.

Penyidik kepolisian di Polda dan Kejati NTT terus berkoordinasi.

“Penyidik Polda dan Kejati terus berkoordinasi untuk memroses kasus bawang merah. Pemeriksaan sembilan tersangka itu sudah P-19. Kita ikuti saja proses, jangan intervensi penyidik”, tandas Polce.

Polce yang anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) itu pun menegaskan, tidak ada alasan apa pun bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil-alih kasus bawang merah Kabupaten Malaka.

Pun tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menekan atau mengintervensi negara agar polisi, jaksa atau hakim KPK berkantor di Mapolda atau Kejati NTT.

Bila mau jujur, kata Polce, sebetulnya Alfred Baun terlalu jauh membuat pernyataan seolah-olah KPK bisa diintimidasi atau ditekan untuk mengikuti kemauan orang per orang atau kelompok dan/atau lembaga apa pun, termasuk maunya Alfred Baun dan lembaga yang dipimpinnya, ARAKSI.

Untuk mengambil-alih kasus bawang merah pun Polce yakin KPK tidak akan melakukannya. Sebab, KPK maupun Kepolisian dan Kejaksaan kerja secara profesional dan independen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kerja-kerja KPK, Polisi dan Jaksa tidak bisa diintervensi siapa pun dengan alasan apa pun. Sekali lagi, sangat menyesatkan dan lucu kalau Alfred Baun dan ARAKSI-nya mengintervensi kerja-kerja KPK, Polisi dan Jaksa”, demikian Polce.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

 

 

 

 

 

 

Komentar