oleh

Perusahaan Migas Asal Singapura Diduga Bebankan Hutang kepada Pemkot Bekasi

JAKARTA, TIMORline.com-Perusahaan Minyak dan Gas (Migas) asal Singapura Foster Oil & Energy Pte.Ltd diduga kuat sangat membebankan hutang kepada Pemerintah Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat.

Sebab, dalam praktiknya, walau hanya sebagai operator lapangan, Foster Oil & Energy justru bertindak melampaui kewenangannya. Bahkan, menyimpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Sebab, baik manajemen, keuangan maupun pemasaran dikuasai Foster Oil & Energy secara mutlak. Tidak ada ruang kontrol dan tidak mau diawasi Pemkot Bekasi.

Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia dalam siaran pers yang diterima redaksi TIMORline.com, Rabu (21/10/2020), menjelaskan, Foster Oil dan Energy Pte.Ltd adalah sebuah perusahaan migas yang terdaftar dan berbadan hukum di Singapura. Perusahaan ini terlibat mengelola Lapangan Gas Jatinegara di Pemkot Bekasi, Jawa Barat.

KOMPAK Indonesia menduga Foster Oil & Energy ini hanya sebuah perusahaan cangkang yang dimiliki orang-orang Indonesia yang terlibat sedemikian rupa dalam proses kebijakan sehingga sepintas tampak legal secara hukum.

KOMPAK Indonesia menduga Foster Oil & Energy memiliki hubungan bisnis yang erat dengan Cresswell Internasional Ltd. dan Aries Capital Holdings Ltd. Muhamed Riza Chalid, Mohammad Kerry Adrianto Riza dan Isani Isa bahkan diduga kuat tercatat sebagai shareholder dari Cresswell International Ltd.

Karena itulah, menurut KOMPAK Indonesia, Foster Oil & Energy, Pte. Ltd kemudian masuk ke Indonesia dan bertindak sebagai co-operator pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas (PD. Migas) milik Pemkot Bekasi, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membangun Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT. Pertamina EP.

Sehingga, Foster Oil & Energy sesungguhnya adalah mitra KSO antara PD. Migas Pemkot Bekasi dan PT. Pertamina EP, atau hanya sebagai Operator Lapangan. Tetapi, dalam praktiknya, Foster Oil & Energy justru banyak menyimpang.

Penyimpangan itu tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor: SR-188/D5/02/2020 yang ditujukan kepada Walikota Bekasi. Surat dengan perihal Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Proses Penetapan Foster Oil & Energy itu sebagai perusahaan asing pendukung PD. Migas Kota Bekasi dalam KSO dengan PT. Pertamina EP periode 2009-2019.

Surat BPKP lainnya, ber-Nomor: LHAI-7/D502/2/2020 tertanggal 14 Februari 2020, ditujukan kepada Walikota Bekasi. Dalam surat itu terdapat kesimpulan: “PD. Migas Bekasi sama sekali tidak memiliki kendali operasional dan pengelolaan keuangan atas Lapangan Migas Jatinegara”.

Ada pula Surat Wali Kota Bekasi Nomor: 539/2094/Setda.Ek. Perihal: Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Negosiasi Ulang Joint Operation Agreement (JOA) antara PD. Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil & Energy Pte., tanggal 17 Maret 2020.

Dalam surat ini, Walikota Bekasi menjelaskan, sejak KSO antara PT. Pertamina EP dan PD. Migas Kota Bekasi ditandatangani sampai saat ini, PD. Migas belum dapat berkontribusi terhadap PAD Kota Bekasi. Bahkan sampai Laporan Keuangan Tahun 2019, PD. Migas Kota Bekasi masih harus menanggung biaya hutang operasional yang cukup besar kepada Foster Oil & Energy sebagai mitra.

Menurut KOMPAK Indonesia, Foster Oil & Energy Pte.Ltd sebagai perusahaan asing, posisinya dalam Joint Operation Agreement (JOA) bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2007. Ketentuan ini menegaskan, Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

“JOA yang dibuat antara Foster Oil & Energy dengan PD. Migas Bekasi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (19) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengamanatkan bahwa kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil atau kontrak kerjasama dalam kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi yang harus menguntungkan negara dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat”, demikian tulis KOMPAK Indonesia.

KOMPAK Indonesia mrncatat, kekayaan alam Lapangan Migas Blok Jatinegara sudah menghasilkan produksi gas yang lebih cari cukup dengan keuntungan yang besar tapi tidak memberikan kontribusi positif bagi Pemkot Bekasi.

Sebaliknya, keuntungan justru diambil Foster Oil & Energy. Foster Oil & Energy bahkan memiliki secara mayoritas mutlak Interest Participation sebesar 90%. Sedangkan PD. Migas BUMD Pemkot Bekasi sebagai pemilik Lapangan Migas Blok Jatinegara hanya memiliki Interest Partisipation sekedar 10%.

Dalam penghitungan yang dilakukan KOMPAK Indonesia terungkap kalau nilai yang diterima PD. Migas BUMD Pemkot Bekasi sebagai pemilik Lapangan Gas Jatinegara tidak cukup untuk membiayai operasional KSO. Padahal, jika dibaca lebih jauh, penghasilan yang bisa dihitung setiap bulannya mencapai 348.000 US Dollar atau setara Rp5.150.400.00, per bulan. Angka ini di luar cost recovery.

Jika diakumulasi dalam masa produksi 54 bulan terhitung April 2016 sampai dengan Oktober 2020, keuntungan yang diperoleh telah mencapai kurang lebih 18.792.000 US Dollar atau setara Rp278.121.600.000 atau Rp278,1 miliar. Penghasilan sebesar ini terhitung sebagai kerugian negara yang dilakukan Foster Oil & Energy dalam pengelolaan Lapangan Gas Jatinegara Kota Bekasi Jawa Barat.

“Jelas di sini, kekayaan alam bangsa ini dikuras habis para mafia migas dari perusahaan asing yang mengambil keuntungan besar tapi hutang justru dibebankan kepada Pemerintah Kota Bekasi”, tandas KOMPAK Indonesia.

Atas kerugian yang dialami Pemkot Bekasi sejak terjadi KSO dengan Foster Oil & Energy Pte.Ltd, KOMPAK Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera memeriksa dan memroses hukum Muhamed Riza Chalid karena diduga kuat berperan besar dalam penyimpangan dana/ korupsi dana Blok Migas Jatinegara.

Selain itu, KPK didesak segera memanggil dan memeriksa Izman A. Bursman (Managing Director Foster Oil & Energy Pte. Ltd) dan Dhan Akbar Siregar (mantan GM KSO) atas dugaan kuat tindak pidana korupsi dana KSO PD. Migas BUMD Kota Bekasi dalam pengelolaan keuangan Lapangan Migas Jatinegara.

KPK juga didesak segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam Joint Operation Agreement (JOA) yang merugikan negara dan bangsa Indonesia khususnya masyarakat Kota Bekasi.

Siaran pers tertanggal 21 Oktober 2020 ini ditandatangani Koordinator KOMPAK Indonesia Wilfrid Yons Ebiet dan Epi Fina selaku Sekretaris.

Editor: Cyriakus Kiik

 

 

Komentar