oleh

Komisi Informasi NTT dan Diskominfo Belu Sosialisasi UU KIP

ATAMBUA, TIMORline.com-Komisi Informasi Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Belu menggelar Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Atambua, ibukota Kabupaten Belu, Jumat (02/10/2020).

Sosialisasi itu berthema: Keterbukaan Informasi Publik dan Optimalisasi Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sebagai narasumber adalah Ketua Komisi Informasi Propinsi NTT Maryanti H. Adoe dan Koordinator Bidang Sengketa Informasi Publik Agustinus L. Bole Baja.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Belu Frans Manafe, SPi dalam sambutannya saat membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan, Sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan pemerintah.

Asisten Ekonomi Sekda Belu Stefanus Manafe (kiri) dan Agustinus Bole Baja (kanan).

Keterbukaan Informasi juga merupakan satu pilar dalam negara demokrasi karena setiap keputusan harus dapat di pertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat.

‘’Jadi, intinya kita pemerintah, apa saja yang kita lakukan pasti dikontrol masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pemerintah kita harus membuka diri untuk memberikan informasi yang baik dan benar terkait apa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan,’’ katanya.

Menurut Asisten Stefanus, siapa pun tidak boleh alergi terhadap keterbukaan informasi. Apabila ada kritik-kritik dan usul saran dari masyarakat harus kita terima, kita kaji dengan baik dan kita memberikan informasi yang baik dan benar sehingga kita betul-betul didukung masyarakat dalam setiap proses pembangunan maupun kemasyarakatan,’’ jelasnya.

Suasana peserta Sosialisasi UU KIP di Lt. 1 Aula Kantor Bupati Belu, Jumat (02/10/2020).

Ketua Komisi Informasi Propinsi NTT Maryanti H. Adoe mengatakan, sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008, tugas Komisi Informasi antara lain menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik tapi tidak terlepas dari tugas dan tanggungjawab komisi informasi untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan juga advokasi baik kepada badan publik maupun kepada masyarakat.

“Kami bersyukur meskipun pembentukannya terlambat tetapi sudah terbentuk, sehingga kami bisa melakukan sosialisasi kepada badan-badan publik untuk bagaimana mengoptimalkan peran setiap PPID yang sudah dibentuk di setiap badan publik atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar benar-benar bisa mengelolah, menyiapkan kemudian melayani masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat,’’ ungkap mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT itu.

Kegiatan sosialisasi itu ditutup Kadis Kominfo Kabupaten Belu Johanes Andes Prihatin, SE, MSi dengan pesan penutup agar Kabupaten Belu menjadi Kabupaten Informatif yang membutuhkan peran serta semua pihak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut para pimpinan dan perwakilan OPD se-Kabupaten Belu.

Editor: Cyriakus Kiik

 

 

Komentar