oleh

Advertorial: Pjs. Bupati Belu dan Pentingnya Informasi dalam Tata Kelolah Pemerintahan di Kabupaten Belu

DUA bulan ke depan, Kabupaten Belu yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipimpin seorang Penjabat Sementara atau Pjs. Bupati.

Sejak 26 September 2020, Drs Zakarias Moruk, MM selaku Pjs. Bupati telah bertugas di daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu.

Kepemimpinan Zakarias diawali rapat perdana dengan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat dan kepala desa.

Dalam hitungan waktu hanya beda jam, Zakarias langsung tancap gas melakukan pertemuan dengan para pemburu berita yang bertugas di Kabupaten Belu.

Pjs. Bupati bersama Pimpinan OPD dan para pemburu berita adalah mitra kerja. Sebagai mitra kerja, Pemerintah Kabupaten Belu yang dikendalikan Pjs. Bupati Zakarias Moruk diharapkan selalu menjalin kerjasama baik dengan para jurnalis. Dengan demikian, Pemkab Belu selalu mendapat informasi tentang tata kelolah pemerintahan yang ada. Baik penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanàan pembangunan, pelayanan sosial kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat.

Saat ini, Kabupaten Belu sendiri terdiri dari 12 kecamatan, 12 kelurahan dan 69 desa. Sedangkan jurnalisnya terdiri dari jurnalis media cetak, elektronik dan online. Jumlahnya belasan orang.

Sebagai catatan awal, selama ini dari kepemimpinan bupati yang satu ke kepemimpinan bupati berikut atau bupati ‘antara’, jurnalis selalu mendapat perhatian ekstra. Para jurnalis selalu dilibatkan dalam semua kegiatan pemerintah. Pelibatan mereka dibuktikan dengan penyampaian informasi sejak dini dari Bagian Hubungan Masyarakat Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Kabupaten (Setkab) Belu.

Suasana di Bagian Humas dan Protokol Komunikasi Pimpinan pada Setkab Belu. Di latar belakang, terdapat papan informasi kegiatan-kegiatan pemerintahan terutama kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Belu setiap hari. (Foto: Michael Tae/Humas dan PKP Belu).

Di bagian ini, terdapat sebuah papan informasi penting tentang semua kegiatan pemerintahan setiap hari. Kegiatan-kegiatan bupati, wakil bupati, OPD dan lembaga termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) disampaikan di sini.

Saban hari, para staf selalu menginformasikan dengan menuliskan kegiatan-kegiatan pemerintahan itu di papan ini. Informasi kegiatan-kegiatan pemerintahan ini bahkan sudah untuk satu pekan ke depan. Paling lambat, kegiatan-kegiatan itu diinformasikan kepada wartawan 1-3 hari.

Selain Papan informasi, ada pula akun WhatsApp Group Info Rai Belu, laman facebook Dinas Kominfo Kab Belu dan website Pemkab Belu: protokol.belukab.go.id.

Bagi saya, informasi-informasi awal kegiatan pemerintahan itu menunjukkan adanya keterbukaan informasi publik Pemkab Belu. Sebab, informasi-informasi awal itu akan menjadi petunjuk bagi para jurnalis untuk melakukan peliputan.

Pimpinan OPD juga bisa memastikan kegiatan bupati, wakil bupati dan kegiatan lainnya. Ini berbeda dengan pengalaman saya di daerah lain yang babatu mangan menginformasikan kegiatan bupati, wakil bupati dan kegiatan lainnya kepada jurnalis. Sehingga, jurnalis tidak punya akses informasi awal tentang kegiatan pemerintah.

Yang menarik dan luar biasa di lingkup internal Pemkab Belu adalah para staf Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setkab Belu, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu tampil dan terjun langsung ke lapangan sebagai jurnalis.

Dalam koridor kemitraan seperti yang saya singgung di awal tulisan ini, para jurnalis sangat terbantu dengan berita-berita para staf Bagian Humas dan Protokol Komunikasi Pimpinan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu. Sebab, jurnalis juga punya keterbatasan. Sehingga, tidak semua informasi atau kegiatannpemerintah diketahuinya. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mendapat informasi dari jurnalis berupa berita-berita yang dimuat atau disiarkannya.

Lebih dari itu, berita para staf Humas dan Dinas bahkan menembus batas-batas kemitraan Pemkab Belu dengan jurnalis. Sebab, berita-berita mereka langsung diakses publik melalui media sosial seperti akun facebook Dinas Kominfo Kab Belu dan website protokol.belukab.go.id.

Kadang, jurnalis harus bertaruh pena, ketinggalan informasi. Karena itu, kemitraan Pemkab Belu dengan jurnalis harus dipertahankan. Kalau ada yang salah dibenahi bersama dengan duduk bersama pula.

Dengan informasi-informasi itu, Pemkab Belu dapat menata jalannya roda pemerintahan yang ada.

Pjs. Bupati Belu Zakarias Moruk (kiri) dan Kadis Kominfo Kabupaten Belu Johanes Andes Prihatin (kanan). (Foto: Dinas Kominfo Kabupaten Belu).

Langkah Pjs. Bupati Belu Zakarias Moruk melakukan konferensi pers di hari pertama bertugas di Kabupaten Belu pada Senin (28/09/2020), menunjukkan kemitraan itu masih langgeng.

Sebagai pamongpraja senior dan anak tanah Rai Belu, Zakarias tahu bagaimana mengelolah tata pemerintahan di era digital seperti saat ini. Apalagi, Kabupaten Belu adalah daerah perbatasan.

Siapa pun, mungkin termasuk Pjs. Bupati Zakarias, tidak menginginkan informasi menjadi kerikil kecil dalam sepatu selama beberapa bulan ke depan memimpin Kabupaten Belu.

Karena itulah, informasi apa pun harus dikelolah secara baik sehingga kemasan dan kontennya menyejukkan dan memberi rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Belu termasuk para elit.

Informasi apa pun harus mendamaikan dan terus membangun rekonsiliasi dalam kemajemukan untuk sehati membangun persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Belu.

Memasuki tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020, tampil dua pasangan calon (paslon), yakni Willybrodus Lay-Drs. J.T. Ose Luan dengan Nomor Urut 1 dan dr. Agustinus Taolin-Drs. Aloysius Haleserens dengan Nomor Urut 2.

Jurnalis di Kabupaten Belu saat konferensi pers dengan Pjs. Bupati Belu Zakarias Moruk di Lt. 2 Kantor Bupati Belu, Atambua, Senin (28/09/2020). (Foto: Diskominfo Kabupaten Belu).

Salah satu tanggungjawab Pjs. Bupati Zakarias adalah menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ini. Untuk sukses itulah upaya-upaya rekonsiliatif dan damai dalam peradaban persaudaraan dan kebersamaan harus dijamin. Sehingga, Pilkada Damai yang sudah menjadi ikrar bersama kedua paslon tidak ternoda.

Momen Pilkada juga tidak dimanfaatkan secara salah untuk kepentingan lain yang memecah-belah persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Belu yang sudah terbangun dan terpelihara baik selama ini.

Di depan wartawan, Pjs. Bupati Zakarias bertekad tetap menjaga komunikasi dengan siapa saja, termasuk wartawan.

Baginya, pers adalah pilar demokrasi keempat. Sebagai pilar demokrasi, pers memiliki peran penting untuk membantu pemerintah dalam hal publikasi kebijakan strategis pemerintah dan hasil pembangunan pemerintah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan dan kemajuan yang ada di Kabupaten Belu dapat diketahui masyarakat luas di tempat lain. Untuk itulah, jurnalis diharapkan kerja tetap profesional dan menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang.

Dalam konteks ini, jurnalis diharapkan menjadi juru damai dan juru informasi bagi semua elemen masyarakat yang kepentingannya berbeda satu sama lain di Kabupaten Belu. Sehingga, semua sehati untuk membangun Kabupaten Belu dalam semangat persaudaraan.

Penulis: Cyriakus Kiik (Layanan Publik ini terselenggara atas kerjasama TIMORline.com dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu).

 

Komentar