oleh

Advertorial: Kabupaten Nagekeo Belajar Pelayanan Publik di Kabupaten Belu

Pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo bersama Kadis PMPTSP Kabupaten Belu Eda Fahik melakukan peninjauan di ruang pelayanan publik Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua, Senin (28/09/2020). (Foto: Dinas Kominfo Kabupaten Belu)

PELAYANAN Publik yang baik, transparan, kreatif, inspiratif dan inovatif, cepat dan mudah merupakan tuntutan masyarakat saat ini.

Negara kemudian merespon tuntutan itu dengan perundangan dan kebijakan. Untuk memastikan kualitas pelayanan publik pemerintah, negara membentuk Ombudsmen RI. Lembaga ini diberi kewenangan untuk mengawasi pelayanan pemerintah.

Telah lama, pelayanan publik sangat tercecer. Berjalan sendiri-sendiri. Tidak terpusat. Tidak terintegrasi. Belakangan, dikenal adanya pelayanan publik satu pintu.

Pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo bersama Kadis PMPTSP Kabupaten Belu Eda Fahik melakukan peninjauan di Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua, Senin (28/09/2020). (Foto: Dinas Kominfo Kabupaten Belu)

Di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di era kepemimpinan Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati J.T. Ose Luan terbentuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebagian besar urusan pelayanan publik dilakukan di sini.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah ini, Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati J.T. Ose Luan membangun Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua.

Di kantor ini, bergabung puluhan dinas, badan dan kantor baik daerah maupun vertikal. Perizinan yang ditangani pun mencapai hampir ratusan. Semuanya terintegrasi.

Meski baru, Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua ini mulai menjadi tempat belajar, studi banding, kaji banding atau apalah namanya.

Terkini, DPRD Kabupaten Nagekeo melakukan kunjungan di dinas ini, Senin (28/09/2020). Yang datang adalah Wakil Ketua DPRD Nagekeo Yosefus Dhenga, AMd. Dia datang bersama Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nagekeo Sarif Karangaseng, SE.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo Yosefus Dhenga dan Kadis PMPTSP Kabupaten Belu Eda Fahik. (Foto: Dinas Kominfo Kabupaten Belu).

Mereka melakukan pertemuan bersama Kepala DPMPTSP Eda Fahik dan seluruh jajaran. Dari Kadis Eda dan jajarannya, Yosefus dan Sarif mendapat banyak informasi tentang pelayanan publik terintegrasi di Kabupaten Belu.

Sesuai data yang dimiliki TIMORline.com, saat ini ada 23 dinas/badan/kantor yang memberikan pelayanan publiknya melalui Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua. Sedangkan izin yang dilayaninya sekira 63 izin. Dinas/badan/kantor lainnya sementara diidentifikasi dan diinventarisir untuk diproses lebih lanjut kerja-kerja pelayanan publiknya dilakukan secara terintegrasi di plaza ini.

Beberapa dinas/badan/kantor dan instansi vertikal yang tergabung dalam Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua ini adalah:
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Peternakan
5. Dinas Sosial
6. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Badan Pendapatan Daerah
12. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu
15. PT (Persero) PLN
16. Polres/Samsat
17. Kantor Imigrasi Kelas II Atambua
18. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua
19. Balai Karantina
20. Bea dan Cukai
21. BPJS Kesehatan
22. BPJS Ketenagakerjaan
23. Badan Pertanahan Nasional

Kadis PMPTSP Kabupaten Belu Eda Fahik. (Foto: Diskominfo Kabupaten Belu).

Ada pun 63 izin yang dilayani di sini, antara lain Izin Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Usaha Penanaman Modal, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Industri, Pendaftaran Gudang, Izin Mendirikan Pangkalan Minyak, Izin Pembukaan Kantor Usaha Simpan Pinjam, Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Limbah, Izin Penelitian, Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini, Izin Rumah Potong Hewan, Izin Depot Air Isi Ulang, Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang, Izin Penyelenggaran Parkir Kendaraan, Izin Pendirian Usaha Laundry.

Momitmen Kadis PMPTSP Eda Fahik adalah terus melakukan penertiban izin–izin yang sudah ada dan ke depan segera melakukan penyerahan seluruh izin ke Dinas PMPTSP.

Bagi Kadis Eda, menyatukan atau mengintegrasikan kerja-kerja banyak dinas/kantor/badan di bawah satu dinas secara terintegrasi tidak mudah. Tetapi, manfaatnya besar sekali.

Sebab, prinsip pelayanannya adalah gratis, cepat dan mudah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo Yosefus Dhenga. (Foto: Diskominfo Kabupaten Nagekeo).

Hal ini membuat Wakil Ketua DPRD Nagekeo Yosefus dan Ketua Komisi II DPRD Nagekeo Sarif terkagum-kagum. Karena itu, keduanya berjanji untuk mendesak pihak Pemerintah Kabupaten Nagekeo guna menyiapkan semua prasarana, sumber daya manusia dan intervensi anggaran yang memadai untuk menerapkan sistem pelayanan terintegrasi ini di Kabupaten Nagekeo.

“Sistem pelayanan publik terintegrasi di Kabupaten Belu akan menjadi referensi di Kabupaten Nagekeo”, kata Wakil Ketua DPRD Yosefus.

Di titik ini, semua mata tertuju ke Dinas PMPTSP Kabupaten Belu. Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua sebagai tempat pelayanan publik DPMPTSP menjadi tempat belajar orang dan daerah lain.

Tak salah kalau dikatakan, Kabupaten Nagekeo belajar pelayanan publik di Kabupaten Belu.

Editor: Cyriakus Kiik (Layanan Publik ini terselenggara atas kerjasama TIMORline.com dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu).

 

Komentar