oleh

TPDI Tantang Konsistensi KPU Manggarai Barat Ungkap Persyaratan Balon Bupati Edistasius

Catatan: Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia

KPU Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) telah mengeluarkan Pengumuman Nomor : 274.a/PL.02. 2-Pu/5315/KPU-Kab/IX/2020 tentang Masukan Dan Tanggapan Masyarakat atas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, sebagai pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 91 PKPU No. 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dstnya.

Dalam Pengumuman itu, KPU Mabar menegaskan, Bakal Calon Bupati Edistasius Endi, SE, sesuai dokumen syarat calon BB.1-KWK, berstatus mantan terpidana yang diancam kurang dari 5 (lima) tahun penjara, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. : 45/Pid.B/2016/PN.Lbj.

Ini artinya KPU memberi warning kepada Bakal Calon Bupati Edistasius Endi, SE bahwa Catatan Kriminal Kepolisian yang dimilikinya, yaitu “pernah melakukan perbuatan tercela” berupa judi, akan menjadi halangan baginya dalam pencalonannya.

Masyarakat Mabar sendiri antusias merespons dan mencermati Pengumuman KPU tersebut terkait amar putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 45/Pid.B/2016/ PN.LBJ. tanggal 10 Agustus 2016 dan SKCK Polres Mabar tanggal 19 Agustus 2020. Hal ini terbukti dari membanjirnya saran dan tanggapan masyarakat menyusul Pengumuman KPU tersebut.

Yang menjadi masalah dan mencurigakan  adalah sikap KPU Mabar yang sejak awal tidak menganulir dokumen SKCK atas nama Calon Edistasius Endi, SE, Nomor : SKCK/YANMAS/1198/VIII/YAN 2.3/2020/ SAT INTELKAM Polres Mangarai Barat tanggal 19 Agustus 2020.

Padahal, dalam SKCK itu menerangkan kalau Edistasius Endi, SE pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 ke 2 KUHP,  yaitu kejahatan judi yang terjadi tanggal 15 April 2016.

Perbuatan Tercela
Dokumen persyaratan calon berupa SKCK Nomor : SKCK/YANMAS/ 1198/VIII/YAN 2.3/2020 /SAT INTELKAM, tanggal 19 Agustus 2020 itu, memiliki legitimasi kuat karena didukung putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. : 45/Pid.B/2016 /PN.LBJ. tanggal 10 Agustus 2016, yang berkekuayan hukum tetap, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk mengakomodir Edistasius Endi, SE sebagai Calon Bupati Mabar 2020.

Dokumen SKCK dan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dimaksud, secara kasat mata mengungkap “perbuatan tercela” yang pernah dilakukan Edistasius Endi, SE (Bakal Calon Bupati Mabar) dan sekaligus menempatkan Bakal Calon Bupati Edistasius Endi, SE berada dalam posisi cacat hukum karenanya tidak memenuhi salah satu persyaratan yang diwajibkan UU dan PKPU, yaitu “tidak pernah melakukan perbuatan tercela”, karenanya harus didiskualifikasi.

Mengapa harus didiskualifikasi, karena salah satu persyaratan calon yang wajib disampaikan Bakal Calon Edistasius Endi, SE kepada KPU sesuai perintah UU No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 1 Tahun 2020, telah tidak dipenuhi. SKCK yang diserahkan Edistasius Endi, SE justru telah memdeligitimasi posisinya sebagai bakal calon, karena berisi keterangan yang menerangkan bahwa Bakal Calon “pernah melakukan perbuatan tercela”.

Dalam SKCK Polres Mabar tertanggal 19 Agustus 2020, disebutkan, setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkan Surat Keterangan ini yang didasarkan kepada Catatan Kepolisian yang ada dan Surat Keterangan dari Kepala Desa.

Di dalam Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Kepala Desa, Sdr. Edistasius Endi, SE pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo. pasal 303 bis ayat 1 ke – 1 ke- 2 KUHP, SKCK mana diberikan berhubungan dengan permohonan melengkapi administrasi calon Bupati Kabupaten Mabar Tahun 2020.

Didiskualifikasi
Dengan demikian dokumen SKCK Polres Mabar dan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. : 45/Pid.B/2016/ PN.LBJ. tertanggal 10 Agustus 2016, yang menghukum Sdr. Edistasius Endi, menjadi bukti terkuat yang menyatakan Sdr. Edistisius Endi, SE pernah melakukan perbuatan tercela, sehingga dengan demikian Edistasius Endi, SE harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Mabar Tahun 2020 dan seterusnya.

Publik ingin melihat apakah KPU Kabupaten Mabar mampu bersikap independen, tidak berada di bawah tekanan atau tidak terlibat dalam KKN, tidak menggadaikan Komitmen Negara dan Pemerintah  untuk menyelenggarakan Pilkada bersih, jujur, sehat dan bermartabat. Namun semua itu akan dibuktikan dari sikap KPU Mabar pada tahap penentuan Bakal Calon apakah KPU Mabar tetap tegak lurus atau terjebak dalam skenario pihak lain.

Masyarakat Mabar sudah cerdas dan kritis, karena itu masyarakat tahu mana sikap jujur dan tidak jujur dari KPU termasuk saat KPU Mabar menerima penyerahan persyaratan Bakal Calon Bupati Edistasius Endi, SE khususnya SKCK yang berisi “pernah terlibat dalam tindak kriminal pasal 303 KUHP alias pernah melakukan perbuatan tercela”, sehingga tidak memenuhi perintah pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (*)

 

Komentar