oleh

Forum Wartawan NTT Tuntut Penyidikan Pemred BeritaNTT dan Tribuana Pos Dihentikan

-SEPUTAR NTT-110 views

KUPANG, TIMORline.com-Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (31/08/2020), melakukan aksi protes di Kupang.

Aksi protes itu dilakukan terkait proses penyidikan pihak Polres Rote Ndao terhadap Pemimpin Redaksi (Pemred) BeritaNTT Hendrik Geli dan Pemred Tribuana Pos Demas Mautuka di Polres Alor.

Forum Wartawan NTT berpendapat, penyidikan terhadap kedua pimpinan media online itu menunjukkan jajaran kepolisian di NTT belum mematuhi regulasi dan konstitusi serta MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri.

Sebab, forum tersebut menduga penanganan pengaduan atas karya jurnalisitik kedua media itu tanpa menggunakan UU Pers.

Atas alasan itu, para wartawan tersebut menuntut:
1. Hentikan Penyidikan terhadap Pemred BeritaNTT.com atas Nama Henderik Geli yang saat ini sedang diproses di Polres Rote Ndao, dan selesaikan masalah itu sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1990 tentang Pers dan mekanisme yang berlaku.
2. Hentikan penyidikan terhadap Pemred Tribuana Pos atas nama Demas Mautuka yang saat ini sedang ditangani di Polres Alor.
3. Mendesak Penyidik Kepolisian untuk Tidak Menggunakan Undang-Undang ITE maupun KUHP dalam menyelesaikan sengketa Pers.
4. Mendesak Penydik Polri untuk taat pada MoU yang dilakukan antara Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Dewan Pers terkait Penyelesaian Sengketa Pers.
5. Mendesak Polda NTT berlaku Adil terhadap Wartawan dalam mendapatkan Informasi di lingkup Polda NTT.
6. Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), kami mendesak Pemkab Rote Ndao untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada publik untuk mengakses informasi, terutama Wartawan yang melakukam tugas jurnalistik di wilayah Pemkab Rote Ndao.

Joy Rihi Ga selaku Koordinator Aksi mengatakan, dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, pekerja pers dilindungi konstitusi negara, yaitu UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dalam pelaksanaannya, kata Joy, UU Pers dijabarkan dengan MoU antara Dewan Pers dan Polri Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Mengutip Pasal 4 ayat (2) MoU tersebut, Joy menegaskan, apabila Kepolisian menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers maupun proses perdata.

MoU tersebut juga mengatur tentang penanganan laporan masyarakat terkait pers. Apabila Dewan Pers menemukan dan/atau menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers perlu melakukan koordinasi bersama Kepolisian RI.

Editor: Cyriakus Kiik/Forum Wartawan NTT

 

 

 

Komentar