oleh

Mendikbud Melanjutkan POP (?)

PROGRAM Organisasi Penggerak (POP) dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) pada Maret 2020. Kehadiran program ini menuai protes. Protes ini disusul mundurnya dua organisasi benar nasional Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadyah.

Selain protes berbagai kalangan, masuknya perusahaan besar yang bergerak di bidang pendidikan juga proses rekrutmen berbagai organisasi lolos dinilai tidak independen.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Diksus Kemendibud Praptono dalam acara sebuah televisi swasta menjelaskan, POP diluncurkan Kemendikbud 9 Maret disusul dengan pendaftaran peserta POP yang mencapai 4.464 lembaga/organisasi. Jumlah peserta itu semakin berkurang karena tidak lolos dalam berbagai persyaratan sehingga jumlahnya menjadi 3.010 lembaga.

Program ini sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh lembaga atau institusi yang bergerak di bidang pendidikan. Program ini sangat terbuka atau transparan sehingga bisa dikawal siapapun.

Pengurus Besar PBNU Marsudi Suhud menilai program yang mau dilaksanakan Kemendikbud ini tidak indenpenden karena sejumlah lembaga bergerak di bidang pendidikan tiba-tiba lolos. Padahal, dilihat dari usia lembaga itu tidak seumur dengan lembaga pendidikan yang dikelola NU.

“Sehingga, kami menilai proses seleksi penerimaan lembaga POP ini seperti ada kongkalikong”, kata Marsudi.

Pemerhati pendidikan Azhumardi Azra menilai POP yang dicanangkan Mendikbud memiliki empat kelemahan, yakni: tidak tepat waktu karena peluncuran POP saat situasi Pandemi Covid-19 melanda negeri ini, POP belum disetujui Komisi X DPR RI, lemahnya kompetensi tim seleksi terhadap lembaga yang masuk dalam POP, kompetensi lembaga yang lolos dalam seleksi yang telah dilakukan.

‘’Sebaiknya Kemendibud memikirkan kesulitan di bidang pendidikan saat ini bersamaan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dikeluhkan masyarakat pendidikan kota maupun pedesaan,’’ katanya.

Sependapat dengan Azra, Pengurus Besar PGRI Husaifa Dadang mengatakan, Kemendikbud seharusnya peka terhadap situasi yang saat ini sedang melanda dunia pendidikan Indonesia. Yang perlu dipikirkan adalah PJJ yang sedang dihadapi para pendidik dan peserta didik di Indonesia karena meskipun berada di perkotaan, keluhan internet, memiliki fasilitas handphone saat ini menjadi kendala terbesar bagi guru dan murid.

“PGRI mulai dari PB Pusat sampai dengan pengurus daerah sudah menyatakan tidak ikut bergabung dalam POP,’’ katanya.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengungkapkan, program ini menandakan Mendikbud tidak paham banyak mengenai sejarah keterlibatan lembaga NU dan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Bahkan program yang dicanangkan ini sarat “dikomoditikan’.

Ia juga sepakat dan menyarankan Kemedikbud sebaiknya lebih fokus kepada penyederhanaan kurikulum di masa Covid-19 daripada mengurus POP.

Dirjen GTK Diksus, Kemendikbud, Praptono tetap mengatakan, program ini dilahirkan dengan semangat gotong royong, artinya pendidikan melibatkan semua pihak, berdasarkan bukti, apa yang telah dilakukan lembaga-lembaga yang telah berkarya di bidang pendidikan.

Soal tidak independen, yang dialamatkan terhadap program ini ia pun membantahnya. Semua proses mulai dari rekrutmen organisasi, semua dilakukan dengan transparan, oleh tim yang kredibel dan ini telah dilakukan sosialisasi.

Program Organisasi Penggerak atau POP merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program itu bertujuan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program ini, Kemendikbud melibatkan organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai kapasitas meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.

Untuk itulah Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.

Organisasi yang terpilih dibagi tiga kategori, yakni Gajah, Macan dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar/tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp 1 miliar per tahun.

Akankah program ini direalisasikan, kita tunggu.

Penulis: Konradus Rupa Mangu
Editor: Cyriakus Kiik

 

 

Komentar