oleh

TPDI: Pemprop NTT dan TNI-Polri Salahgunakan Kekuasaan dalam Sengketa Lahan Besipae

JAKARTA, TIMORline.com-Berbagai bentuk tindak kekerasan berupa teror, intimidasi, pengusiran dan pengrusakkan barang-barang warga Dusun Pubabu Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat reaksi Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).

Reaksi itu muncul menyusul adanya aksi cowboy yang dipertontonkan Pemprop NTT dengan menghadirkan oknum anggota TNI, Polri dan Sat Pol PP di Pubabu yang lebih populer disebut Besipae.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan, persoalan hak kepemilikan hutan adat Pubabu atau Besipae antara masyarakat Pubabu sebagai pemegang Hak Ulayat dengan Pemprop NTT secara hukum berada dalam ruang lingkup hubungan hukum keperdataan antara dua subjek hukum, yaitu Pemprop NTT dan masyarakat adat Besipae.

Sebagai badan hukum publik, kata Petrus, Pemprop NTT tidak dibenarkan menggunakan wewenang badan hukum publiknya ketika hendak bertindak dalam ruang lingkup keperdataan untuk mengklaim pemilikan atas tanah hak ulayat Besipae.

Tindakan demikian jelas-jelas mencampuradukan wewenang Pemprop NTT sebagai badan hukum publik dalam ruang lingkup keperdataan, yaitu sebagai para pihak yang sedang bersengketa.

Apalagi, penggunaan wewenang Pemprop NTT sebagai badan hukum publik disertai pengerahan Satpol PP dan TNI-Polri untuk mengusir, mengintimidasi dan mengosongkan secara paksa menggunakan bunyi-bunyi tembakan senjata di hadapan warga Besipae.

“Pendekatan seperti itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, bukan saja oleh Pemprop NTT tetapi juga oleh TNI-Polri”, demikian pernyataan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam rilisnya yang diterima TIMORline.com, Jumat (21/08/2020) malam.

Menurut Petrus, Pemprop NTT seharusnya menyadari bahwa ketika pihaknya hendak bertindak dalam mempertahankan hak-haknya atas tanah, seketika itu ia menjadi ‘Subjek Hukum Perdata’ yang tunduk kepada ‘Hukum Perdata’. Sebab, klaim “Hak” atas tanah Besipae oleh Pemprop NTT diperoleh berdasarkan mekanisme Perdata, sehinggga klaim untuk mendapatkan kembali haknya pun harus tunduk dan melalui mekanisme Hukum Acara Perdata.

Menurut Advokat Peradi ini, dalam bertindak mempertahankan hak-haknya atas tanah Besipae, Pemprop NTT tidak punya pilihan lain selain harus tunduk pada mekanisme Hukum Keperdataan, karena kedudukan Pemprop NTT sebagai Subyek Hukum Perdata, yang prosedur dan syarat-syarat mempertahankan hak-hak keperdataannya berlaku sama dengan hak-hak keperdataan warga Besipae, yaitu melakukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri atau melaporkan kepada Polisi, bukan mengerahkan Polri-TNI untuk mengusir warga.

Mantan Pengacara Megawati Soekarnoputri di awal masa transisi pemerintahan reformasi di Indonesia itu menyatakan, Pemprop NTT sekonyong-konyong menggunakan cara-cara menyimpang dari hukum, mengabaikan hak-hak hukum warga Besipae dan menggunakan kekerasan untuk menggusur warga dari penguasaan, pemilikan dan pengelolaan lahan.

“Pengelolaan lahan sejak awal malahan sudah ada sengketa pemilikan. Sebab, warga Besipae secara terbuka menolak upaya Pemprop NTT mengambil paksa lahan Besipae yang sangat melekat Hak Ulayat warga Besipae”, katanya.

Petrus lebih jauh mengingatkan Pemprop NTT membudayakan pendekatan adat dalam sengketa perdata antara warga masyarakat adat Besipae dengan Pemprop NTT.

Langkah ini dinilainya sebagai wujud sikap hormat terhadap kesatuan Hukum  Adat setempat. Sebab, dalam konstitusi pun ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, berupa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

“Tragedi Besipae harus menjadi peristiwa pertama dan terakhir di NTT. Sebab, pada dasarnya, posisi pemerintah adalah melindungi seluruh warganya, sekaligus melindungi, mengakui dan menghormati hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari pendidikan politik yang baik.

Di mata warga, Pemprop NTT harus menunjukkan sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi hukum, HAM dan azas-azas umum pemerintahan yang baik”, demikian Petrus.

Editor: Cyriakus Kiik

 

 

Komentar