oleh

Lagi Viral! Oknum Anggota TNI, Brimob dan Pol PP Teror Masyarakat Adat Besipae-NTT

-TELUSUR-416 views

INILAH tindakan oknum anggota TNI, Polisi Brimob dan Pol PP terhadap masyarakat adat Pubabu Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Mereka melakukan kekerasan, intimidasi dan teror berupa ancaman dan tembakan senjata terhadap masyarakat adat yang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia mendiami hutan adat Pubabu.

Hal ini terekam dalam video amatir yang lagi viral saat ini. Video itu diambil pada Selasa (18/08/2020).

Mirisnya, video yang mempertontonkan tindakan oknum anggota TNI, Polisi Brimob dan Pol PP itu justru terjadi hanya selang sehari setelah Presiden RI Joko Widodo tampil mengenakan pakaian adat Timor Tengah Selatan saat Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75 di Jakarta.

Dari berbagai sumber diketahui kalau Pubabu itu adalah sebuah hutan adat atau hutan larangan. Hutan adat bagi masyarakat adat Pubabu disebut Kio atau Nais Kio. Sebagai hutan larangan, kawasan itu merupakan tempat konservasi flora dan fauna yang ada di dalamnya.

Sedangkan nama Pubabu itu sendiri berarti batang pohon tali hutan yang menghasilkan air. Masyarakat adat memaknainya merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sebagai ruang yang mengandung nilai-nilai spritualitas yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat adat Pubabu.

Bagi masyarakat adat Pubabu, kehilangan hutan bukan hanya sekedar kehilangan penyangga kehidupan. Tetapi, juga berdampak pada hilangnya jati diri, budaya luhur, dan hilangnya nilai-nilai spritualitas yang selama ini menghubungkan mereka dengan tuhan dan leluhur.

Kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan larangan melalui kesepakatan tokoh-tokoh adat seperti Amaf Lopo-Puay, Amaf Nau-Tunliu (Usif Besi), Usif Pae dengan amaf-amaf Tefu, Manao, Biaf dan Kabnani dan Meo Nabuasa, Meo Sayuna, Meo Selan, Meo Sopaba serta Usif Nabuasa.

Mereka berkumpul dan mengadakan upacara adat guna menetapkan hutan tersebut dan melarang hutan tersebut untuk tidak dikelola oleh siapa pun bahkan untuk berburu binatang liar sekali pun.

Hutan Pubabu-Besipae juga banyak ditumbuhi pohon kayu yang bernilai tinggi seperti pohon kanunak, manufunu, jati, niko, kayu merah dan kayu kabesak dengan ketinggian sampai 4 meter. Juga ditumbuhi bambu-bambu yang mencapai tinggi 20-25 meter. Banyak di antara pohon bambu ini yang ditemukan dalam keadaan terbakar.

Saat ini ada delapan kelompok masyarakat di areal hutan Pubabu-Besipae yang melakukan usaha pertanian dan perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Pada 1982, hutan Pubabu berganti nama menjadi Besipae melalui pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan kerjasama Pemerintah Prolinsi Nusa Tenggara Timur dengan Australia. Besipae adalah gabungan dari nama dua orang usif, yakni Besi dan Pa’e.

Kio atau hutan Pubabu adalah hutan adat yang dimiliki masyarakat adat di Desa Oe Ekam, Desa Mio, Desa Polo dan Desa Linamnutu.

Oleh masyarakat adat, hutan tersebut adalah hutan yang harus dilindungi dan tidak boleh dikelolah oleh masyarakat atau siapa pun termasuk berburu binatang liar kecuali melalui kesepakatan yang disetujui bersama masyarakat.

Kio atau Nais Kio bertujuan untuk:
1. Menyediakan tempat tinggal bagi margasatwa baik yang liar maupun yang digembalakan (He muittan haket tan tainina)
2. Menjaga kelestarian hewan atau binatang yang ada di dalamnya. Karena itu tidak diperbolehkan berburu di dalam hutan. Diperbolehkan menangkap binatang liar yang keluar dari hutan dan masuk kampung, tapi kalau binatang tersebut lari dan masuk kembali ke hutan maka tidak boleh ditangkap lagi.
3. Menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dengan membiarkan pohon tumbuh, menjadi besar dan rimbun serta lebat atau (Haut nam nasimma makona, Nonoh nam nais).
4. Sebagai penyangga kehidupan masyarakat yang hidup di sekitar hutan, terutama untuk menjaga sumber air agar tidak kering. Kio atau larangan ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
5. Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman adat dengan membayar denda berupa sejumlah uang, binatang, beras atau jagung.

Nais Kio baru akan dibuka pada masa-masa tertentu untuk memberi kesempatan pada masyarakat berburu dan mengambil hasil hutan dan kayu untuk membangun rumah sesuai kebutuhan.

Nais Kio dibuka selama 2-3 bulan dalam setahun dan waktunya disepakati bersama, tetapi biasanya disesuaikan saat musim panen madu hutan.

Pada 1982 terjadi kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Pubabu-Besipae. Kesepakatan itu dituangkan dalam surat pernyataan kesepakataan yang ditandantangani tua-tua adat di Desa Mio pada 13 April 1982.

Kesepakatan ini bertujuan untuk Pelaksanaan Proyek Percontohan Intensifikasi Peternakan di Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelaksanaan proyek tersebut melibatkan Desa Oe Ekam, Mio, Polo dan Linamnutu yang memakai lahan dan hutan masyarakat dengan luas wilayah ± 6.000 Ha.

Ternyata, dalam kurun waktu lima tahun (1982-1987), Proyek Intensifikasi Peternakan tersebut tidak berjalan baik. Lahan tersebut dialihkan kepada Dinas Kehutanan.

Di kawasan itu, Dinas Kehutanan melaksanakan Program GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan) pada 1987 yang meliputi empat desa, yaitu Desa Polo, Desa Mio, Desa Oe Ekam, dan Desa Eno Neten Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas areal mencapai ± 6.000 ha.

Melalui program ini kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budidaya untuk tanaman komoditas seperti jati dan mahoni dengan skema Hak Guna Usaha (HGU) terhitung 1988 hingga 2008. Namun program ini dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari masyarakat.

Pada 1995, Dinas Kehutanan mengeluarkan Register Tanah Kehutanan (NTK) Nomor 29 yang ditandatangani Gubernur NTT dr Hendrikus Fernanndez dan termuat dalam Berita Tata Batas Negara yang memasukkan kawasan hutan Pubabu-Besipae dalam kawasan hutan negara (fungsi hutan lindung) seluas ± 2.900 Ha

Pada 2003 sampai 2008 Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan (TTS) melakukan pembabatan dan pembakaran hutan adat Pubabu-Besipae seluas ± 1.050 Ha yang mengakibatkan hutan gundul.

Editor: Cyriakus Kiik/dari berbagai sumber.

Komentar