oleh

Geliat Politik 2019 dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten Belu

SIANG itu, cuaca di langit Kota Atambua cukup terik. Ibukota Kabupaten Belu di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu masih terlihat ceria dengan wajah perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-75.

Warga lalu-lalang di jalanan. Aktivitas warga berlangsung seperti biasa. Baik di kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Kendaraan juga hilir mudik.

Kebanyakan warga baik di perkotaan maupun perdesaan tidak tahu kalau ada keputusan-keputusan penting dan strategis menyangkut hajat hidup orang banyak di daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu.

Nasib masyarakat dan wajah Kabupaten Belu sedang dibahas. Antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belu.

Pemerintahan Kabupaten Belu di bawah kepemimpinan Bupati Willybrodus Lay dan Ketua DPRD Jeremias Manek Seran Jr ini berkumpul di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Belu, Selasa (18/08/2020), untuk Penutupan Sidang DPRD Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.

Suasana Penutupan Sidang DPRD Belu yang dipimpin Ketua DPRD Belu Jeremias Manek Seran Jr di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Belu, Selasa (18/08/2020). (Foto: Diskominfo Kabupaten Belu).

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Belu Jeremias Manek Seran Jr.

Dalam Sidang Penutupan ini terungkap kalau selama masa sidang, ada agenda-agenda pokok yang dibahas. Antara lain, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu yang diajukan Eksekutif serta penyerahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021. Semuanya telah dilaksanakan DPRD bersama Eksekutif secara baik.

Berkaitan dengan fungsi legislasi DPRD, menurut Jeremias, selama masa sidang berhasil membuat tiga Peraturan Daerah (Perda), yakni Perda Kabupaten Belu Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019; Perda Kabupaten Belu Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan Perda Kabupaten Belu Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Keputusan-keputusan ini penting dan strategis. Sebab, dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat diketahui antara lain berapa anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan di Kabupaten Belu. Apa saja yang dilakukan pemerintah. Capaiannya seperti apa. Apa saja yang belum dicapai.

Apa yang sudah dicapai dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan yang belum dicapai supaya dituntaskan. Yang kurang disempurnakan.

Ketua DPRD Belu Jeremias Manek Seran Jr. (Foto: Diskominfo Kabupaten Belu).

Paling tidak, ada aba-aba dari Ketua DPRD Jeremias. Intinya adalah adanya pendekatan pelayanan yang tepat melalui pelayanan yang sederhana kepada masyarakat.

“Semuanya demi kesejahteraan rakyat. Tetapi, birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Semua pihak ikut bertanggungjawab dalam segala aspek pembangunan”, kata Jeremias.

Dalam hal pelayanan sosial kemasyarakatan, Pemerintahan Kabupaten Belu menyediakan bantuan keuangan kepada partai politik. Dalam bahasa pergaulan dikenal dengan sebutan uang pembinaan partai.

Hal ini diatur dalam Perda Kabupaten Belu Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Bantuan keuangan ini tidak lalu serta-merta dimaknai sebagai campur tangan atau intervensi kepemimpinan Bupati Belu Willybrodus Lay terhadap keberadaan partai politik di Kabupaten Belu.

Sebaliknya, bantuan keuangan itu adalah pengakuan negara dan Pemkab Belu di bawah kepemimpinan Bupati Willy, begitu akrabnya Bupati Willybrodus Lay.

Bupati Belu Willybrodus Lay. (Foto: Diskominfo Kabupaten Belu).

Itu berarti partai politik tidak bisa berjalan sendiri. Partai politik merupakan mitra permanen Pemkab Belu. Caranya dengan menempatkan wakil-wakil partai politik dalam pemerintahan. Oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan DPRD. Karena itulah, hubungan politis dalam tata kelolah pemerintahan itu adalah hubungan kemitraan.

Dalam sistem kekuasaan, hubungan kemitraan itu dikenal dengan sistem pembagian kekuasaan. Sistem ini menjamin adanya kelanggengan pemerintahan. Sebab, bupati tidak bisa menjatuhkan DPRD atau sebaliknya. Hubungan kemitraan itu malahan menjamin adanya hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam tata kelolah pemerintahan.

Hal ini bisa dilihat, bahkan dialami, dalam praktik tata kelolah pemerintahan yang ada. Bupati bersama perangkatnya merencanakan program plus anggaran kegiatannya. Rencana program dan anggaran itu kemudian diajukan ke DPRD. DPRD lalu membahasnya dalam rapat fraksi-fraksi dan rapat komisi-komisi kemudian dibawakan ke rapat pleno.

Dalam rapat pleno, DPRD dan Bupati membahasnya bersama untuk mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD itu ditandai dengan penandatanganan APBD oleh Ketua DPRD. Ketua DPRD atau pimpinan DPRD kemudian menyerahkan Dokumen APBD itu kepada Bupati untuk dilaksanakan.

Proses itu pula yang terjadi dengan tiga Perda yang dihasilkan selama Sidang DPRD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2020. Ketiga Perda itu adalah Perda Kabupaten Belu Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019; Perda Kabupaten Belu Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan Perda Kabupaten Belu Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bupati Willy berharap, keputusan yang telah diambil dan ditetapkan harus menjawab tuntutan, aspirasi dan kebutuhan daerah khususnya masyarakat Kabupaten Belu.

Bupati yang pengusaha sukses ini berharap tiga produk hukum berupa Perda itu disosialisasikan kepada masyarakat Belu. Sehingga, tiga Perda itu menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

Pembuangan sampah sembarangan pada salah satu titik di ruas jalan Perbatasan Timor bagian utara di Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat. (Foto: Diskominfo Kabupaten Belu).

Secara khusus, Bupati Willy menyentil adanya Perda Kabupaten Belu Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Melalui Perda ini, setidaknya Bupati Willy mengisyaratkan kalau tata kelolah sampah merupakan tanggungjawab bersama. Bukan tanggungjawab pemerintah semata.

Sebagai tanggungjawab bersama, tata kelolah sampah tidak hanya berupa deretan kata-kata mati berupa Perda tetapi yang paling penting adalah pelaksanaannya.

Riilnya seperti apa, beberapa instansi teknis terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, harus bisa mendesain action-nya.

Peringatan dini Bupati Willy supaya Perda Pengelolaan Sampah itu disosialisasikan patut diperhatikan. Sebab, semua masyarakat Belu wajib tahu Perda itu. Baik masyarakat umum maupun para elit.

Masyarakat tidak hanya dilarang membuang sampah sembarangan atau diwajibkan pungut sampah, lalu buang sampah pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tetapi, sampah yang ada, paling tidak, diolah menggunakan sentuhan teknologi yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah bisa saja menyediakan tempat sampah di tempat-tempat umum dan strategis. Termasuk kantor-kantor pemerintah. Bahkan, mungkin juga di depan rumah warga. Termasuk rumah para pengusaha. Tetapi, pemanfaatan tempat-tempat sampah ini harus dioptimalkan, termasuk merawatnya.

Pembersihan sampah di jalur Perbatasan Timor bagian utara Kabupaten Belu. (Foto: Diskominfo Kabupaten Belu).

Sebagai partisipasi masyarakat, warga wajib menyediakan tempat sampah di depan atau halaman rumahnya. Dalam banyak kenyataan, betul banyak warga Kota Atambua yang menyediakan tempat sampah di depan atau halaman rumahnya. Tetapi, lebih banyak tidak dirawat. Kadang, daya tampung tempat sampah tidak memadai.

Ada yang miris sekali. Sampah tidak dibuang dalam tempat sampah tapi di sekelilingnya. Sampah kemudian berhamburan di sekitarnya. Dibiarkan beterbangan kian kemari. Lingkungan sekitar kelihatan jadi kumuh. Jorok. Bau menusuk hidung. Belum lagi di fasilitas umum seperti pasar.

Tindakan buang sampah di sembarang tempat bisa dilihat di sepanjang ruas jalan Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat dan Desa Fatuketi Kecamatan Kamuluk Mesak menuju Motaain di Perbatasan Timor bagian utara.

Tumpukan sampah malahan membukit. Kenyataan ini ketahuan saat seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu melakukan kerja bakti di ruas jalan tersebut, awal pekan ini.

Sampah-sampah itu kebanyakan berupa sampah rumah tangga dan sejenisnya. Bahkan, ada yang berupa bekas-bekas bongkaran rumah.

“Ini sangat disayangkan. Sebab, membuang sampah tidak pada tempatnya sangat merusak lingkungan, estetika, keindahan, dan lingkungan. Secara medis, sampah termasuk salah satu sumber penyakit. Secara hukum, membuang sampah sembarangan itu ada sanksinya” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Johanes Andes Prihatin.

Atas kenyataan itu, Plt. Kadis Johanes mengimbau masyarakat Belu tidak membuang sampah sembarangan, terutama di tepi jalan umum, sungai atau di tempat-tempat yang bukan peruntukannya untuk pembuangan sampah.

Plt. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Johanes Andes Prihatin. (Foto: Diskominfo Kabupaten Belu).

Kadis Johanes beralasan, saat ini pemerintah telah menyiapkan fasilitas berupa tempat pembuangan sementara (TPS) sampah yang tersebar secara merata di 12 kelurahan dan beberapa kecamatan sekitar Kota Atambua.

Selain itu, ada pula satu tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Lelowai Desa Derokfaturene Kecamatan Tasifeto Barat.

Dalam banyak hal, Bupati Willy berharap adanya jalinan kerjasama yang baik dengan DPRD Belu sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demi Belu yang berkualitas, maju, mandiri, berbudaya dan demokratis.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik (Layanan Publik ini terselenggara atas kerjasama TIMORline.com dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu).

 

 

Komentar