oleh

Dua Presiden Indonesia yang Terlupakan

PADA 17 Agustus 2020, Indonesia  tepat berusia 75 tahun. Sepanjang 75 tahun berjalan, semua anak bangsa negeri ini melupakan dua Presiden Indonesia. Nama mereka ada dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tetapi dilupakan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Secara de jure dan de facto, kedua presiden itu memimpin Indonesia di masa-masa sulit.

Sjafruddin  Prawiranegara dengan masa jabatan hanya kurang lebih tujuh bulan terhitung 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949 menjadikan Indonesia tetap tegak berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain di dunia. Tiga hari setelah menjabat presiden, tepatnya 22 Desember 1948, dia memproklamirkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan pusat pemerintahan di Payakumbuh, Bukit Tinggi-Sumatera Barat.

Pengambil-alihan kekuasaan pemerintahan  itu bersamaan dengan masuknya Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Dalam pertempuran waktu itu, Belanda menyerang dan menguasai ibukota Republik Indonesia yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Pasukan Belanda berhasil menangkap dan menahan Presiden Soekarno, Moh. Hatta, dan para pemimpin Indonesia lainnya.

Para pemimpin Indonesia kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. Kabar penangkapan itu didengar Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran dan sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatra Barat.

Untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Sjafruddin mengusulkan dibentuknya PDRI untuk meneruskan Pemerintah RI. Padahal, pada saat bersamaan, Soekarno-Hatta mengirimkan telegram berbunyi, “Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu Kota Jogjakarta. Djika dalam keadaan pemerintah tidak dapat mendjalankan kewajibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra”.

Tetapi, telegram ini tidak sampai di Bukit Tinggi. Tanpa bermaksud  merampas kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno-Hatta, Sjafruddin telah berinisiatif mengambil-alih Pemerintahan RI. Dalam rapat di sebuah rumah Ngarai Sihanok di Bukit Tinggi-Sumatera pada 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government).

Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hasan menyetujui usul itu, “demi menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan, yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara”.

Pada 22 Desember 1948, di Halaban, sekira 15 km dari Payakumbuh, PDRI diproklamasikan. Sjafruddin duduk sebagai ketua/presiden merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri. Kabinetnya dibantu Mr. T.M. Hasan, Mr. S.M. Rasjid, Mr. Lukman Hakim, Ir. Mananti Sitompul, Ir. Indracahya, dan Marjono Danubroto. Sedangkan Jenderal Sudirman tetap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.

Sjafruddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Sejak itu, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi Pemerintah RI.

Dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani di Belanda pada 27 Desember 1949 diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan menetapkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Perdana Menteri yang saat itu masih menjabat Presiden dan Wakil Presiden RI.

RIS terdiri dari 16 negara bagian, salah satunya adalah Republik Indonesia, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lain-lain. Karena Soekarno dan Moh. Hatta telah ditetapkan menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, berarti terjadi kekosongan pimpinan pada pemerintahan Republik Indonesia. Lalu Mr Assaat diangkat menjadi Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI selama sekira 3,5 bulan terhitung 15 Agustus sampai dengan 1 Desember 1950.

Di sinilah peran penting Assaat dalam perjalanan pembentukan Negara Indonesia. Sebab, jika saat itu tidak ada yang menjadi Pejabat Presiden RI, akan terjadi kekosongan pemerintahan dalam sejarah Indonesia. Namun, dengan mengakui keberadaan Pemerintah RI dalam RIS yang hanya beberapa bulan, sejarah RI sejak 1945 tidak pernah terputus sampai saat ini.

 Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar