oleh

FAPP: Polri Tidak Konsisten Tindak Pelaku Intoleransi

JAKARTA, TIMORline.com-Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus menilai Polri selama ini tidak konsisten menindak para pelaku intoleransi.

“Penindakan yang dilakukan selama ini hanya menjerat para pelaku dengan hukuman ringan atau menyelesaikannya secara damai di luar pengadilan. Seharusnya mereka diberikan hukuman berat”, tandas Petrus melalui akun WhatsApp-nya kepada TIMORline.com, Jumat (14/08/2020) pagi.

Menurut Petrus, penindakan Polri selama ini justru menegasikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 59 dan 82A UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas.

“Pasal-pasal undang-undang Ormas ini memastikan bahwa intoleransi merupakan kejahatan berat dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Jika pelaku intoleransi dihukum ringan, mereka tidak jerah”, tandas Petrus.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini menjelaskan, banyak kasus intoleransi dan radikalisme di Indonesia yang diselesaikan secara damai antara para pelaku dengan korban. Kalau pun ditindak, pasal-pasal yang dikenakan bagi para pelaku itu ancaman hukumannya ringan.

“Hukuman ringan atau penyelesaian damai sebagai penindakan kejahatan intoleransi seperti yang terjadi selama ini tidak linear dengan semangat dan cita-cita Presiden Joko Widodo dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia”, kata Petrus.

Petrus menyebut banyak kasus intoleransi dan radikalisme yang penindakannya seperti itu.

Padahal, publik sangat menuntut konsistensi Polri dalam menindak para pelaku intoleransi. Semangat itu diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas yang kemudian direvisi melalui Perpu No. 2 Tahun 2017 dan disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas.

Kasus intoleransi terkini adalah persekusi keluarga Habib Assegaf Al Jufri di Solo pada 8 Agustus 2020. Para pelakunya menamakan diri Laskar Solo.

Saat itu, keluarga almarhum Habib Segaf Al-Jufri sedang menggelar acara Midodareni (doa malam sebelum akad nikah), tepatnya di Jln. Cempaka No. 81 Kp. Mertodranan Rt 1/1 Kel/Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.

Setiba di rumah keluarga almarhum ini, gerombolan itu mempertanyakan kegiatan yang sedang berlangsung di dalam rumah. Mereka curiga tuan rumah menyelenggarakan acara keagamaan. Gerombolan itu lalu berteriak-teriak, “Allahuakbar, Bubar, Kafir. Bahkan ada yang mengatakan, “Syiah bukan Islam, Syiah musuh Islam, darah kalian halal, Bunuh”, dan lain sebagainya.

“Perilaku intoleran seperti itu tidak cukup hanya dijerat dengan Pasal 160, 170, 335 jo Pasal 55 KUHP. Tetapu, harus dijerat dengan Pasal 59 dan 82A UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, yang sanksi pidananya lebih berat yaitu penjara 5 sampai dengan 20 tahun atau seumur hidup. Sebab, kasus-kasus intoleransi, radikalisme, persekusi dan SARA sangat mengancam integrasi bangsa”, demikian Petrus.

Editor: Cyriakus Kiik

 

 

Komentar