oleh

Presiden Jokowi Diminta Ksatria Tarik Rancangan Perpres Peran dan Fungsi TNI

-Nusantara-75 views

JAKARTA, TIMORline.com-Presiden RI Joko Widodo diminta segera secara ksatria menarik kembali Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) RI tentang Peran dan Fungsi TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Permintaan itu disampaikan Koordinator Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus melalui rilis yang diterima TIMORline.com, Minggu (09/08/2020) sore.

Menurut Petrus, tentu sangat disayangkan jika peran strategis TNI hanya diatur sebagai kebijakan dan keputusan politik negara yang bersifat temporer dan kasuistis.

“Peran strategis TNI menegakkan kedaulatan negara dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidak bisa diatur hanya melalui sebuah Perpres”, katanya.

Bagi Petrus, sangat tepat bila Presiden Jokowi secara ksatria menarik kembali R-Perpres Tentang Peran dan Fungsi TNI sebagai kebijakan politik negara. Sebaliknya, segera menggantinya dengan usul RUU Tentang Peran TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Dengan demikian, tandas Petrus, posisi TNI dalam melaksanakan peran dan fungsi mengatasi Aksi Terorisme tidak tumpang tindih dan tidak mengganggu kohesivitas kerja Polri. Sebab, keduanya terpisah  secara organisatoris, operasional dan profesional sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.

Disebutkan, TNI sebagai alat pertahanan negara mengemban tiga fungsi, yakni fungsi Penangkalan, Penindakan dan Pemulihan. Tiga fungsi ini dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

“Peran mengatasi aksi terorisme sebagai Operasi Militer selain Perang tidak bisa lain selain harus diatur dengan UU. Sebab, cakupan tugasnya sangat berat dan luas menyangkut keselamatan NKRI”, tandas Petrus.

Menurut dia, tindakan hukum berupa Penangkalan, Penindakan dan Pemulihan Aksi Terorisme yang pada tataran tertentu mengancam kedaulatan dan kehormatan negara dan bangsa, menjadi tugas mulia TNI sebagai sebuah organ negara.

Tetapi, Advokat senior ini menegaskan, perlu diperinci batasan-batasan operasionalnya, syarat-syarat formil dan materil serta pelaksanaannya dengan UU tersendiri atau merevisi UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Sebab, peran strategis itu belum diatur secara komprehensif.

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar