oleh

PADMA Indonesia Minta Polres Alor Hindari Kriminalisasi dan Diskriminasi Pers

JAKARTA, TIMORline.com-Lembaga Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian) Indonesia meminta pihak Polres Alor tidak mengkriminalisasi dan bertindak diskriminatif terhadap pers.

Sebab, tindakan-tindakan itu merupakan upaya membungkam perjuangan dan pengawasan media terhadap berbagai kejahatan dan pelanggaran HAM di negeri ini.

Permintaan itu disampaikan Kepala Divisi Hukum PADMA Indonesia
Paulus G . Kune, SH dalam rilis yang diterima TIMORline.com, Minggu (09/08/2020) pagi.

Rilis ini dikeluarkan menyusul adanya panggilan pihak Polres Alor terhadap Pemimpin Redaksi Tribuana Pos Dematrius Mesak Mautuka.

Panggilan itu termuat dalam surat panggilan Polisi No. B/451/VIII/Res. 2.5/2020 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Alor.

Dalam surat panggilan berperihal Undangan Klarifikasi itu disebutkan, pemanggilan Dematrius Mesak Mautuka itu terkait pemberitaan media online Tribuana Pos yang dipimpinnya.

Dalam media tersebut terdapat pemberitaan, Kepala BMKG Alor Dilaporkan ke Polisi soal Dugaan Setubuhi 3 Gadis di Bawah Umur.

Merespon panggilan tersebut, Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Pertama, mendesak Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Alor untuk taat pada Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri No. 2/DP/MOU/11/2017. Dalam Pasal 4 MOU tersebut dijelaskan, yang berselisih/bersengketa dan/atau Pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, Pengaduan ke Pihak Kesatu (Dewan Pers) maupun proses perdata.

“Jadi, Polres Alor wajib untuk tidak memroses hukum Laporan Pengadu. Jika Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Alor tetap memroses hukum maka Kapolri u.p Kapolda NTT langsung mencopot jabatan masing-masing karena tidak taat pada Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri.

Kedua, mendesak Mabes Polri dan Dewan Pers untuk melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman terkait Pers di NTT karena banyak Polres di NTT belum tahu atau pura-pura tidak tahu soal Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri terkait Pers dan pemberitaannya.

Ketiga, mengajak Solidaritas Pers dan Masyarakat melawan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap insan pers yang menjadi korban kejahatan dari oknum pelaku kejahatan di NTT.

“Kami terpanggil untuk membantu dan mencegah terjadinya kriminalisasi dan diskriminasi terhadap pers di Alor”, tandas Paulus.

Menurut Paulus, perjuangan pers untuk mengungkap dan membongkar kejahatan apa pun wajib dihargai dan dihormati, bukan dikriminalisasi dan didiskriminasi.

Sebab, pers tentu bekerja selalu taat pada Kode Etik Jurnalistik, dilindungi UU Pers dan UU HAM.

“Fakta di Indonesia membuktikan, pers seringkali dikriminalisasi dan didiskriminasi karena pemberitaannya membongkar kejahatan yang dilakukan kaum kuat kuasa dan kuat modal”, demikian Paulus.

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar