oleh

Anomali UU Terorisme, TPDI Minta DPR RI Tolak Rancangan Perpres Peran dan Fungsi TNI

-Nusantara-54 views

JAKARTA, TIMORline.com-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan, TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri secara tegas telah memisahkan peran TNI dan Polri dengan UU tersendiri. Pemisahan ini untuk memenuhi agenda reformasi.

Hal ini ditegaskan Petrus dalam rilisnya yang diterima TIMORline.com, Minggu (09/08/2020) sore.

Menurut Petrus, peran TNI itu belakangan diatur dalam Pasal 43i  UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Ini merupakan sebuah anomali dalam pembentukan UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, tandas Petrus.

Advokat senior Peradi ini menilai, anomali paling serius dan masih berlanjut terjadi adalah pada saat ini. Ini terbukti dengan disiapkannya Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Peran dan Fungsi TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

“Rancangan Perpres ini saat ini sedang dalam proses disahkan menjadi Perpres oleh DPR sebagai turunan dari Pasal 43i UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, katanya.

Dikatakannya, terorisme telah menjadi konsensus nasional sebagai suatu Tindak Pidana sebagaimana rumusannya telah diatur di dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Mantan kuasa hukum Megawati Soekarnoputri di awal era reformasi ini bahkan mempertanyakan niat baik pemerintah mensahkan Perpres Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Bagaimana jadinya jika TNI ditarik masuk ke dalam aksi penegakkan hukum yang merupakan domain Polri dengan pijakan hukum acaranya adalah KUHA. Ini tentu tidak boleh dan tidak pada tempatnya TNI ditarik ke dalam ranah Polri”, tandas Petrus.

Koordinator Forum Advokat Pengawal Pancasila itu mengatakan, peran dan fungsi TNI dalam menanggulangi aksi terorisme yang mengancam kedaulatan negara dan merongrong kehormatan negara pada bagian hulunya perlu diatur dengan UU tersendiri, bukan dengan Perpres.

Hal ini untuk mengcegah terjadinya penyalahgunaan wewenang berupa tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang yang menunjukan supremasi TNI dalam tugas-tugas sipil.

Perpres Tidak Cukup Legitimate Power
Menurut Petrus, Perpres tidak cukup memberikan dasar legitimasi yang kuat. Sebab, peran strategis TNI dalam menindak aksi terorisme pada bagian hulu memerlukan dukungan publik yang luas.

Selain itu, harus memenuhi aspek sosiologis, yuridis dan filosofis dalam suatu UU tersendiri. Peran strategis TNI tidak boleh dicampuradukan dengan peran strategis Polri dalam tugas pro justitia, yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar