oleh

117 Jenis Perizinan di Kabupaten Belu segera Dialihkan ke Dinas PMPTSP

ATAMBUA, TIMORline.com-Sekira 117 jenis perizinan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam waktu dekat akan dialihkan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) setempat.

Tetapi, izin satu pintu ini perlu diatur melalui Peraturan Bupati. Dengan demikian, seluruh proses perizinan harus dilakukan melalui satu pintu dan tempatnya hanya di Dinas PMPTSP Kabupaten Belu.

Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Belu J.T. Ose Luan saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan Dinas PMPTSP Kabupaten Belu di Plaza Pelayanan Perizinan Timor Atambua, Kamis (06/08/2020).

Wabup Ose mengatakan, dalam Rakor itu, para peserta yang berasal dari beberapa OPD diminta untuk merumuskan sekaligus melakukan finalisasi draft Peraturan Bupati tentang izin berusaha integrasi.

“Jika Peraturan Bupati ini sudah terbit, semua proses perizinan akan dilaksanakan di Dinas PMPTSP. Semua izin itu harus dialihkan karena tidak boleh ada OPD lain yang mengurus perizinan”, tandas Wabup mantan Sekretaris Kabupaten Belu itu.

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Belu Dra. Maria Kornelia Eda Fahik menjelaskan, Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2017 baru mengakomodir 20 kewenangan yang dilimpahkan ke Dinas PMPTSP.

Peraturan Bupati ini kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur 63 izin.

Kadis Eda mengatakan, setelah keluarnya Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi, ada perizinan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 sehingga perlu disesuaikan kembali karena masih tercecer di beberapa OPD.

“Dalam Rakor hari ini, kami melakukan pembagian tugas sesuai tugas masing-masing untuk membahas lebih teknis bagaimana tindaklanjutnya setelah beberapa izin berusaha itu dilimpahkan ke Dinas PMPTSP Kabupaten Belu,” ujar Kadis Eda.

Mantan Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belu itu menegaskan, setelah Rakor, paling lambat satu minggu ke depan desk beberapa OPD yang masih mengurus perizinan supaya segera diselesaikan dan dilimpahkan kewenangannya ke Dinas PMPTSP Kabupaten Belu.

“Bila desknya sudah diurus dan final, kita harap Peraturan Bupati-nya segera ditandatangani Bupati Belu”, demikian Kadis Eda.

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar