Gaji ke-13 dan THR Tidak Dibayar, Pejabat Malaka Kirim Surat Terbuka kepada Presiden Joko Widodo

MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani memutuskan tidak memberikan gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 kepada pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara Eselon I dan II.

Keputusan tersebut dinilai diskriminatif dan mencederai hak azasi orang atas gaji dan THR. Sebagai respon atas keputusan tersebut, salah satu pejabat Eselon II di Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dr Yohanes Bernando Seran, SH, MHum mengirim Surat Terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo.

Berikut isi surat tersebut yang diterima TIMORline.com, Kamis (23/07/2020) sore pukul 18:30 Wita :

1. Mohon Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan segera meninjau kembali keputusan tidak memberikan gaji ke-14 atau THR dan gaji ke-13 kepada pejabat negara dan ASN Eselon I dan II karena keputusan tersebut telah melanggar UU tentang APBN. Selain itu, krputusan tersebut mencederai Hak Asasi Manusia dengan meniadakan hak orang akan gaji dan THR. Alasan Menkeu karena Covid-19 adalah tidak benar karena memotong hak orang akan gaji dan THR justru kontraproduktif karena pejabat dan ASN Eselon I dan II juga manusia yang butuh makan dan minum di era Covid-19.

2. Meminta DPR RI segera memanggil Menteri Keuangan untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang diskriminatif tersebut dan mendesak agar direvisi kembali keputusan yang tidak bernilai filosofis dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

3. Memohon kepada Bapak Presiden untuk membatalkan keputusan Menteri Keuangan yang tidak bernilai kemanusiaan tersebut dan memerintahkam pembayaran gaji 13 dan THR bagi pejabat dan ASN Eselon I dan II agar biaya anak sekolah dapat diatasi di semua level pendidikan karena pejabat negara dan ASN Eselon I dan II juga manusia yang harus dihargai hak-haknya.

4. Mengimbau semua pejabat negara dan ASN Eselon I dan II untuk terus memperjuangkan hak-haknya yang dicederai dengan keputusan yang diskriminatif dari Menteri Keuangan tersebut.

Betun, 23 Juli 2020

Dr Yohanes Bernando Seran, SH, MHum
Salah Satu Pejabat Eselon II di Kabupaten Malaka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *