oleh

Fitnah Wartawan dan Organisasi Pers, Dewan Pers Diperkarakan PPWI dan FPII

-Nusantara-21 views

JAKARTA, TIMORline.com-Dewan Pers diduga kuat telah menyebarkan informasi yang bersifat fitnah, pelecehan dan penghinaan terhadap wartawan dan organisasi-organisasi pers non konstituen Dewan Pers.

Dua organisasi pers non konstituen Dewan Pers yang menyatakan difitnah, dilecehkan dan dihina adalah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Forum Pers Independent Indonesia (FPII).

Dugaan tindakan Dewan Pers itu telah dilaporkan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke dan Ketua Presidium FPII Bunda Kasihhati ke Polres Metro Jakarta Barat pada 08 Agustus 2018, dua tahun lalu.

Setelah mendapat laporan itu, pihak Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, antara lain Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke selaku Pelapor dan Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo waktu itu sebagai Terlapor.

Setelah berproses dua tahun, pada Senin, 20 Juli 2020, Polres Metro Jakarta Barat mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor Wilson Lalengke.

Surat yang ditandatangani Wakil Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Herjon Silaban tersebut adalah SP2HP yang ke-3 atas kasus yang dilaporkan pada 08 Agustus 2018 lalu.

“Saya sudah menerima SP2HP yang ke-3 dari Polres atas laporan PPWI terkait surat edaran yang berisi fitnah, pencemaran nama baik, pelecehan, dan penghinaan wartawan dan organisasi-organisasi pers non konstituen Dewan Pers yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pers (kini mantan, red) Yoseph Adi Prasetyo, dua tahun lalu,” ungkap Wilson melalui pesan WhatsApp-nya sebagaimana dicitat media BISKOM, Senin (20/7/2020).

Dalam SP2HP tersebut, lanjut Wilson, penyidik kasus ini menjelaskan bahwa beberapa tahapan sudah dilakukan dalam rangka menyelesaikan proses kasus tersebut.

“Selain melengkapi administrasi penyelidikan, penyidik juga sudah memeriksa Berita Acara Wawancara terhadap tiga orang saksi, yakni Wilson Lalengke sebagai pelapor, Heince Mandagi dan Kasihati dalam kapasitas sebagai saksi,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Pihak penyidik, tambah Wilson, juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Yoseph Adi Prasetyo sebagai Terlapor, yang pada saat kejadian menjabat sebagai Ketua Dewan Pers, yang bertanggungjawab atas penerbitan dan penyebarluasan surat edaran yang dikasuskan itu.

“Dalam SP2HP yang ke-3 ini juga disebutkan bahwa polisi telah memeriksa Yoseph Adi Prasetyo, dan juga telah berkoordinasi dengan Dewan Pers,” kata Wilson.

Wilson juga menjelaskan, dalam SP2HP itu dinyatakan kalau dalam waktu dekat polisi akan melakukan pemeriksaan Berita Acara Wawancara atau BAW Tambahan Pelapor atas nama Wilson Lalengke. Setelah itu, penyidik akan memeriksa BAW Ahli Dewan Pers.

“Setelah semua tahapan itu dilakukan, Polres Metro Jakarta Barat akan mengadakan Gelar Perkara atas kasus yang menyangkut hajat hidup kalangan jurnalis di tanah air ini”, kata Wilson.

Senator DPD RI Fachrul Razi yang sejak awal memonitor perkembangan dan mengawal kasus ini berharap Polri bekerja secara profesional, cepat dan transparan.

Dia menerangkan, masalah yang diperkarakan organisasi pers, dalam hal ini PPWI dan FPII, terkait perilaku lembaga Dewan Pers yang menzolimi puluhan ribu wartawan se-Indonesia itu harus diusut tuntas dan menyeret penanggungjawab lembaga itu ke meja hijau.

Wilson berharap Polisi melanjutkan pengusutan kasus ini secara profesional dan transparan, secepatnya melakukan gelar perkara dan meningkatkan status si terlapor dari terperiksa menjadi tersangka.

“Kasus ini sangat mendasar bagi puluhan, bahkan ratusan ribu wartawan se-Indonesia. Fitnah dan pelecehan terhadap profesi yang mereka jalani di bawah payung organisasi pers masing-masing tidak boleh dibiarkan. Dewan Pers bukan sebuah lembaga regulator yang boleh seenaknya membuat aturan-aturan untuk rakyat yang kebetulan berprofesi sebagai wartawan. Apalagi memberi cap dan stigma-stigma negatif tehadap wartawan dan organisasi pers. Itu sangat tidak pantas dilakukan Dewan Pers”, demikian tegas Senator DPD RI dari Aceh itu.

Editor: Cyriakus Kiik
Sumber: FPII/PPWI/BISKOM/MATANEWS.CO

Komentar