Keuskupan Maumere Berpeluang Mendiskualifikasi PT YKI

Catatan: Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia

BUPATI Sikka Robby Idong menyatakan, PT. Yasoonus Komunikatama Indonesia (PT YKI) adalah Investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Sikka dengan Proyek Penyediaan Manara Base Transceiver Station (BTS) atau Stasiun Pemancar (Provider) di lingkungan gereja dan telah memiliki kerjasama dengan Operator Seluler serta mempunyai hubungan baik dengan Pemerintah.

Ada empat point pernyataan Bupati Robby Idong tentang  PT YKI, yakni Investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Sikka; Proyeknya Penyediaan Menara BTS di bangunan Gereja; Memiliki Kerjasama dengan Operator Seluler; dan mempunyai hubungan baik dengan pemeritah.

Pernyataan ini harus diperjelas, terutama kualifikasi apakah sebagai investor PT YKI cukup kredible dan kompeten, apakah Menara Kamuflase merupakan kebutuhan mendesak di Sikka, benarkah PT YKI sudah memiliki Kerjasama dengan Operator Seluler, dan apa parameter hubungan baik PT YKI dengan Pemerintah.

Bukti tentang Kerjasama PT YKI dengan Operator Seluler harus diperjelas agar Gereja, Pemkab Sikka dan Masyarakat Sikka tidak membeli kucing dalam karung. Hal yang paling utama adalah tidak boleh ada tipu muslihat dan itikad tidak baik dalam hubungan “Kerjasama” antara PT YKI dengan Operator Seluler, apakah melalui Penunjukkan Langsung (PL) atau melalui Tender dari Operator Seluler di satu pihak dan antara PT YKI dengan Gereja di pihak yang lain.

Dari berbagai informasi dan data yang ada, PT YKI tidak berada dalam posisi yang layak untuk disebut investor, karena ia tidak kapabel, tidak kompeten dan tidak kredible.

Syarat untuk dikatakan Investor yang kapable, kredible dan kompeten, tidak cukup hanya memiliki legalitas status Badan Hukum dan Izin Usaha, tetapi lebih dari itu, harus memiliki kompetensi (permodalan, integritas moral dan SDM), yang dibuktikan dengan merealisasikan janji-janji PT YKI.

Adakah Kerjasama PT YKI dengan Operator Seluler?
Dari berbagai sumber terpercaya, diinformasikan kalau PT YKI belum memiliki legal standing yang cukup untuk bertindak sebagai Investor Proyek apapun termasuk proyek Penyediaan Menara BTS, mengingat status Badan Hukum PT YKI dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) baru diperoleh pada 1 Juni 2019, belum memiliki modal kerja, Izin-izin, dan lainnya. Sehingga, mustahil Operator Seluler (Telkomsel, Indosat, XL dll.) memberikan kepercayaan untuk membangun Menara BTS.

Yang mengherankan adalah Perjanjian Kerjasama Pemasangan Menara Kamuflase di sejumlah titik bangunan gereja di Maumere tidak mempertimbangkan bahaya “radiasi medan elektromagnet” di Menara Kamuflasi karena mendekatkan ancaman bahaya medan elektromagnet dengan korban yaitu umat pada saat beribadah, jika dibandingkan dengan Menara BTS 4 kaki di lapangan luas di luar, serta faktor tumpang tindih fungsi Menara Konvensional BTS  4 kaki di seluruh Sikka yang masa kontraknya masih berlaku.

Umat mulai curiga dengan klaim  PT YKI bahwa pihaknya telah memiliki Kerjasama dengan Keuskupan Maumere sejak Agustus 2019 lalu dan sebagai langkah awal PT YKI berjanji akan membangun Menara Kamuflase percontohan di depan Stadion Samador model “Olimpic” dan di Bundaran Bandara Waioti berbentuk “Pohon Lampu Hias” pada September 2019, namun hingga saat ini tidak tampak menara yang dijanjikan itu.

Perlu Perda Sikka
Pemkab Sikka nampaknya belum memiliki Perda tentang mekanisme, prosedur, standar dan norma tentang syarat-syarat Penyediaan Menara BTS dan/atau Menara Kamuflase di bangunan Gereja, Mesjid dan bangunan  lainnya, sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti wewenang Pemda memberikan Izin Mendirikan Menara, Sanksi dari Pemda, soal Interkoneksi, jarak persebaran atau zonasi-zonasi antarmenara, dan lainnya.

Perda Tentang Penyediaan Menara BTS, seharusnya disediakan sejak hadirnya penyediaan jaringan Menara Pemancar di Kabupaten Sikka yang sudah berumur di atas 10 atau 20 tahun, karena ada banyak hal yang harus diatur dengan Perda, terutama menyangkut kepentingan umum yang harus dilindungi (Penerbangan, Keamanan Negara, Radio, Kesehatan, Penataan Kota), dan lainnya.

Bagaimana dengan Menara Pemancar berbentuk Tower 4 kaki atau Tower 3 kaki di Sikka yang sudah berjalan puluhan tahun apakah akan dialihfungsikan ke Menara Kamuflase, bagaimana bangkai-bangkai menara 4 kaki, karena fungsinya dialihkan apakah dibongkar atau tidak, siapa yang harus membongkar, dan lainnya. Ini semua memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Perda.

Permasalahan sekarang  adalah PT YKI sudah mempublish rencana pembangunan Proyek Penyediaan BTS berupa Pemasangan Menara Kamuflase di Gereja-Gereja dengan iming-iming uang ratusan juta dan dana-dana lainnya yang bakal diperoleh pihak Gereja dengan angka menggiurkan, sementara Perda untuk melindungi kepentingan publik Sikka terkait Menara Kamuflase belum tersedia. Karena itulah PT YKI dapat didiskualifikasi atas alasan belum ada Perda. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *