oleh

Advertorial: Mencari Pemimpin Kabupaten Belu Lima Tahun Mendatang di Masa Pandemi Covid-19

SAAT ini, di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ada sembilan kabupaten yang sedang mempersiapkan diri menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 mendatang.

Penetapan 9 Desember ini mengalami perubahan dari jadwal sebelumnya 23 September menyusul mewabahnya Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di seluruh dunia. Kabupaten Belu juga mengalami wabah serupa. Pilkada juga molor.

Pilkada ini adalah pilkada serentak. Bersama delapan kabupaten lain, Kabupaten Belu menyelenggarakan pilkada bersamaan.

Sebagai momen politik lima tahunan, penyelenggaraan Pilkada Belu ini membutuhkan biaya miliar. Selain sebagai biaya politik penyelenggara, juga untuk pengamanan.

Untuk itulah, pada 18 Pebruari 2020 lalu telah dilakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Belu Willybrodus Lay dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu Mikhael Manek, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Andre Parera, Kapolres Belu AKBP Cliffry Steiny Lapian dan Dandim 1605/Belu Letkol Ari Dwi Nugroho.

Tetapi, anggaran yang dihibahkan itu besarannya bervariasi dengan total anggaran sekira Rp30,5 miliar. Anggaran ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2020.

Dari total anggaran yang ada, Polres Belu dijatahkan Rp4,2 miliar, Kodim 1605/Belu Rp800 juta, KPU Belu Rp18 miliar dan Bawaslu Belu Rp7,5 miliar.

Dari 15 tahapan Pilkada yang direncanakan, lima tahapan di antaranya sudah dilewati. Sedangkan 10 tahapan lainnya sesegeranya dilanjutkan di masa era normal baru Covid-19 saat ini.

Mengawali era normal baru Covid-19 di Kabupaten Belu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam kunjungannya di Atambua, ibukota Kabupaten Belu, Kamis (18/06/2020), nengingatkan Bupati Belu Willybrodus Lay untuk segera mencairkan anggaran Pilkada 2020 yang sudah disepakati bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Belu dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Mendagri Tito menyebut sekira 10 tahapan pilkada belum dilakukan sebagai dampak dari mewabahnya Covid-19. Tetapi, dengan memasuki era normal baru terhitung 15 Juni, 10 tahapan itu sudah bisa dilanjutkan.

Namun Mendagri Tito mengingatkan, pilkada lanjutan ini harus terlaksana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Peringatan Mendagri Tito ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Belu. Termasuk para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada Kabupaten Belu saat ini.

Pertanyaannya, apakah masa pandemi Covid-19 ini merupakan masa sulit atau mudah bagi masyarakat Belu untuk menentukan pemimpin Kabupaten Belu lima tahun mendatang?

Jawabannya, tergantung sudut pandang masyarakat Belu dan para calon pemimpin Kabupaten Belu lima tahun mendatang dalam Pilkada Belu 2020 saat ini.

Bagi saya, pertanyaan ini penting diajukan. Sebab, dalam penelisikan di berbagai sumber media, beberapa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Belu periode 2020-2024 saat ini sedang bergerilya di panggung politik besar masyarakat Kabupaten Belu.

Pasangan-pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu disebut-sebut antara lain Willybrodus Lay-J.T. Ose Luan, Agustinus Taolin-Aloysius Haleserens, Marsianus Loe-Apolinario da Silva dan Vinsensius Loe-Arnaldo da Silva Tavares.

Dari empat pasangan calon ini, pasangan calon Willybrodus Lay-J.T. Ose Luan adalah pasangan calon petahana, pasangan calon yang sedang memimpin. Sedangkan tiga pasangan calon lainnya adalah pasangan pendatang baru.

Masyarakat Kabupaten Belu banyak berharap pemimpin Kabupaten Belu lima tahun mendatang membawa banyak perubahan.

Pertanyaan kecil yang wajar diajukan di sini adalah apakah Kabupaten Belu belum berubah? Apakah para pemimpin sebelumnya dan saat ini dalam masa kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Willybrodus Lay-J.T. Ose Luan tidak ada perubahan di Kabupaten Belu?

Sebagai petahana, pasangan Bupati-Wakil Bupati Willybrodus Lay-J.T. Ose Luan sekecil apa pun yang mereka lakukan untuk Kabupaten Belu selama ini, itulah yang sudah mereka berani lakukan.

Sehingga, bila kembali ke pertanyaan awal di atas, apakah masyarakat Kabupaten Belu sulit atau mudah menentukan calon pemimpin Kabupaten Belu dalam pandemi Covid-19 saat ini, bagi pasangan calon Willybrodus Lay-J.T. Ose Luan sedikit mudah.

Sedikit mudah karena mereka sudah berbuat sedikit bagi masyarakat Kabupaten Belu. Apa saja yang dibuat, silahkan hitung.

Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini pun pasangan Willybrodus Lay-J.T. Ose Luan tetap aman. Masyarakat umum Kabupaten Belu tahu itu. Sebab, sedikit yang sudah dilakukan keduanya itulah yang menjadi alasan ‘tetap aman’ bagi masyarakat umum.

Lalu, bagaimana dengan pasangan calon pendatang baru seperti Agustinus Taolin-Aloysius Haleserens, Marsianus Loe-Apolinario da Silva dan Vinsensius Loe-Arnaldo da Silva Tavares?

Mereka butuh waktu sosialisasi diri yang panjang. Sosialisasi ini butuh kejujuran hati untuk menangkap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Belu. Kebutuhan masyarakat dimaksud tidak hanya di mulut, tidak berakhir di omongan, tetapi harus mampu merealisasikannya.

Bagaimana meyakinkan masyarakat Belu akan komitmen itu, sekali lagi butuh waktu panjang sosialisasi.

Dalam kondisi bangsa terkini saat ini, masa sosialisasi yang panjang itu telah ‘dipotong’ pandemi Covid-19. Sebab, pandemi Covid-19 melarang orang berkerumun, sedangkan sosialisasi butuh orang berkerumun.

Pandemi Covid-19 menganjurkan orang jaga jarak, sedangkan sosialisasi butuh orang berdekatan.

Bila anjuran pandemi Covid-19 seperti itu, pasangan calon perlu mencari dan menggunakan strategi sosialisasi yang tepat. Strategi sosialisasi yang tepat dapat menaklukkan hati masyarakat untuk menjatuhkan pilihan politik yang tepat pula.

Melalui sosialisasi dan strateginya yang tepat itu pula anggaran pilkada yang dianggarkan pemerintah dalam jumlah miliaran rupiah tidak sia-sia. Ditambah biaya politik yang dikeluarkan para pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Setidaknya ada catatan politik bahwa pilkada Belu berkualitas, demokratis dan damai di masa pandemi Covid-19.

Bupati Belu Willybrodus Lay saat penandatanganan NPHD Pilkada Belu bersama Ketua KPU Belu Mikhael Nahak, Ketua Bawaslu Belu Andre Parera, Kapolres Belu AKBP Cliffry Steiny Lapian dan Dandim 1605/Belu Letkol Ari Dwi Nugroho mengingatkan agar anggaran Pilkada Belu yang sudah disepakati itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan penyelenggaraan, pengawasan dan pengamanan Pilkada.

Pasangan mana dari empat pasangan calon itu yang akan dipilih rakyat Kabupaten Belu menjadi pemimpin Kabupaten Belu lima tahun mendatang, kita tunggu hari ‘H’ Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI Mahfud MD bersama Mendagri Tito Karnavian dalam kunjungannya di Atambua, Kamis (18/06/2020), mengatakan, pemilu atau pilkada itu untuk memilih pemimpin yang sah.

Menurut Mahfud, pemimpin yang sah dapat membuat keputusan-keputusan yang sah untuk mencapai tujuan negara. Antara lain keputusan untuk menggunakan anggaran dan membuat peraturan.

Sedangkan tujuan negara adalah menjaga integritas teritori, ideologi, mencerdaskan bangsa, kesejahteraan umum dan memajukan demokrasi.

Sebagai bangsa yang beradab, kata Mahfud, siapa pun harus menjamin adanya kemajuan demokrasi.

“Kemajuan demokrasi itu ditandai dengan perbedaan pendapat tetapi harus saling menerima dan menghargai. Yang menang silahkan berkuasa karena itu sah. Tetapi, yang kalah harus menerima kekalahan dan mengakui yang menang, jangan mengamuk, jangan anarkis”, tandas Mahfud.

Dalam demokrasi, kata Mahfud, kedaulatan ada di tangan rakyat.

“Supaya kedaulatan rakyat bisa berjalan dengan baik perlu ada nomokrasi atau hukum sebagai kekuasaan tertinggi untuk mengawasi sistem demokrasi yang berjalan”, tandas Mahfud.

Kini, masyarakat Belu sedang mencari pemimpinnya lima tahun mendatang melalui Pilkada Serentak 2020.

Dalam kondisi bangsa terkini saat ini dalam pandemi Covid-19, Pilkada kali ini dan seluruh tahapannya harus terlaksana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yakni jaga jarak, tidak berkerumun dan pakai masker.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik (Layanan Publik ini terselenggara atas kerjasama TIMORline.com dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Belu).

Komentar