Menko Polhukam: Pilkada untuk Pilih Pemimpin, Mendagri: Segera Cairkan Anggarannya

ATAMBUA, TIMORline.com-Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) itu untuk memilih pemimpin yang sah. Termasuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Indonesia pada 9 Desember mendatang.

Supaya pilkada bisa berjalan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak para kepala daerah untuk segera mencairkan anggaran pilkada yang sudah disepakati dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masing-masing.

Hal ini disampaikan kedua menteri dalam tatap muka bersama Pemerintah Daerah, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkompimda) Plus, pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) dan pimpinan instansi vertikal di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu, Pemkab Malaka dan Pemkab Timor Tengah Utara (TTU) di Halaman Kantor Bupati Belu, Atambua, Kamis (18/06/2020).

Keberadaan Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian di Atambua dalam rangkaian kunjungan keduanya di Perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL).

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, sejak awal pendirian bangsa Indonesia, para pendiri bangsa sudah menyatakan dan menunjukkan kepada dunia untuk hidup berdemokrasi yang benar.

“Ciri demokrasi itu adalah siapa saja bisa menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih melalui pemilu atau pilkada. Sebab, pemilu atau pilkada itu untuk memilih pemimpin yang sah”, tandas Menko Polhukam Mahfud.

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Mahfud menjelaskan, pemimpin yang sah dapat membuat keputusan-keputusan yang sah untuk mencapai tujuan negara. Antara lain keputusan untuk menggunakan anggaran dan membuat peraturan.

Sedangkan tujuan negara adalah menjaga integritas teritori, ideologi, mencerdaskan bangsa, kesejahteraan umum dan memajukan demokrasi.

Sebagai bangsa yang beradab, kata Mahfud, siapa pun harus menjamin adanya kemajuan demokrasi.

“Kemajuan demokrasi itu ditandai dengan perbedaan pendapat tetapi harus saling menerima dan menghargai. Yang menang silahkan berkuasa karena itu sah. Tetapi, yang kalah harus menerima kekalahan dan mengakui yang menang, jangan anarkis”, tandas Mahfud.

Mahfud menyebut kemajuan demokrasi ditandai pula pencalonan kembali kepala daerah yang masih memimpin.

“Ini ada tiga bupati in cumbent di sini. Silahkah calonkan diri. Ini demokrasi. Kalau menang itu sah. Tapi, kalau kalah harus mengakui yang menang, jangan anarkis”, tandas Mahfud sambil menunjuk Bupati Malaka Stefanus Bria Seran, Bupati Belu Willybrodus Lay dan Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes yang hadir dalam tatap muka tersebut.

Dalam demokrasi, kata Mahfud, kedaulatan ada di tangan rakyat.

“Supaya kedaulatan rakyat bisa berjalan dengan baik perlu ada nomokrasi atau hukum sebagai kekuasaan tertinggi untuk mengawasi sistem demokrasi yang berjalan”, tandas Mahfud.

Mendagri Tito Karnavian (Foto:Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Terkait pilkada, Mendagri Tito Karnavian memastikan kalau pilkada serentak yang semula direncanakan berlangsung pada 23 September 2020 ditunda ke 9 Desember 2020.

Penundaan itu dilakukan bersamaan dengan mewabahnya Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di dunia termasuk di Indonesia.

“Ini sudah disepakati KPU dan Komisi II DPR RI”, tandas Tito.

Untuk memperlancar kerja KPU, Tito mendesak para kepala daerah yang di daerahnya melakukan pilkada supaya segera mencairkan anggaran pilkada yang sudah disepakati dalam NPHD.

“Segera cairkan anggarannya. Sebab, KPU dan Bawaslu harus kerja”, tandas Tito.

Mantan Kapolri itu menjelaskan, ada 15 tahapan pilkada yang harus dilalui untuk memilih kepala daerah. Lima tahapan di antaranya sudah dilewati. Sedangkan 10 tahapan lainnya sudah harus dilanjutkan dalam era normal baru pandemi Covid-19.

Sebab, saat ini di seluruh Indonesia terdapat 270 penjabat kepala daerah baik di propinsi maupun kabupaten.

“Penjabat itu tidak mendapat legitimasi rakyat, sehingga kewenangannya pun terbatas. Jadi, pilkada harus berjalan sehingga kepala daerahnya sah”, kata Tito.

Tetapi, Tito mengingatkan, karena masih dalam suasana pandemi Covid-19, pilkada harus dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Sehingga, meskipun Indonesia saat ini dinyatakan sudah memasuki era normal baru tetapi bila bepergian harus tetap menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak dan tidak berkerumun.

“Kita belum tahu kapan berakhirnya Covid-19. Tetapi, pilkada harus berjalan untuk memastikan keabsahan kepemimpinan di daerah”, demikian Tito.

Seusai tatap muka, Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian melakukan penanaman pohon di halaman Kantor Bupati Belu.

Hal serupa dilakukan keduanya di Wisma Negara Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBNT) Motaain.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *