Antara BLT-DD dengan Maladministrasi dan Peluang Korupsi

Oleh : Dolvianus Nana, SH, Advokat Pada YBBH VERITAS, Jakarta

PANDEMI Covid-19 datang dengan membawa berbagai macam dampak baik dampak kesehatan, sosial maupum ekonomi. Pemerintah telah mengupayakan
beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini.

Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada
masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam kebijakan ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah
mengucurkan dana sebanyak Rp22,4 triliun dari total Dana Desa Tahun 2020 sebanyak Rp72 triliun untuk 12.487.646 keluarga miskin di seluruh Indonesia.

Tindak lanjut dari penyaluran BLT, Kemendes PDTT telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sasaran, Mekanisme Pendataan, Mekanisme Penyaluran dan Jangka Waktu Penyaluran BLT-DD
Sebelum BLT-DD diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19, Pemerintah menghimpun data terlebih dahulu terhadap masyarakat mana saja yang masuk dalam prioritas penerima BLT-DD, mekanisme penyaluran BLT-DD, dan jangka waktu penyaluran BLT-DD.

Sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH/Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) antara lain :
1. Kehilangan mata pencaharian;
2. Belum terdata (exclusion eror);
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Mekanisme Pendataan BLT-DD:
1. Pendataan BLT-DD dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19;
2. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
3. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dimusyawarahkan melalui musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil yang
dilaksanakan dengan agenda tunggal yakni validasi dan finalisasi data;
4. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa;
5. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa oleh Kepala Desa
dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat
dilaksanakan kegiatan-kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di
kecamatan;

Mekanisme Penyaluran BLT-DD:
1. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-DD mengikuti rumus :
a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000,- (delapan rutus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa
maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000,- (satu miliyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000,- (satu miliyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
d. Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;

Jangka Waktu dan Besaran Pemberian BLT-DD:
1) Masa penyaluran BLT-DD 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020;
2) Besaran BLT-DD per bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga;

Potensi Maladministrasi BLT-DD
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tatacara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian
Laporan, menyatakan : “Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum , melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan negara dan
pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”.

Ada beberapa potensi yang dapat menyebabkan maladministrasi dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD :
1) Penyimpangan Prosedur
Penyaluran BLT-DD terkait pandemi Covid 19 menimbulkan banyak permasalahan dari segi prosedur. Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan prosedur dalam penyaluran BLT-DD yakni : penerima manfaat tidak tepat, pendataan tidak menyeluruh dan sarat KKN, integritas pendata dan orang yang didata diragukan serta terdapat pendobelan penerima BLT-DD juga menerima bantuan sosial lainnya dari Pemerintah.

Perilaku KKN masih tetap dan tidak hilang apabila RT, RW, Dusun dan Perangkat Desa masih mencantumkan keluarga mereka sebagai penerima walaupun tidak sesuai kriteria.

Selain itu, banyak penerima BLT-DD dari keluarga yang mampu secara
ekonomi. Oleh karena itu kesadaran dari masyarakat juga sangat diharapkan untuk mengatasi masalah tidak tepat sasaran penerima manfaat tersebut, selain kesadaran dari penyelengara itu sendiri;

2) Permintaan Imbalan
Penyaluran BLT-DD terkait pandemi Covid-19 juga berpotensi memunculkan perilaku “sunat” sehingga penerima manfaat tidak
menerima bantuan secara utuh. Perilaku “sunat” ini biasanya dilakukan oknum perangkat desa. Beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan seperti adanya kesepakatan pemotongan uang BLT-DD dari penerima dengan oknum aparat desa.

3) Penyalahgunaan Wewenang
Penyalahgunaan wewenang ini sering terjadi dalam penyaluran bantuan Pemerintah. Menurut Menteri Desa dan PDTT, penerima BLT-DD diberikan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk sembako.Hal ini menjadi cacatan penting apabila ditemukan Penerima BLT-DD menerima dalam bentuk sembako maka hal itu dikategorikan maladministrasi.

4) Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan yang sering dijumpai dalam penyaluran bantuan pemerintah adalah kecemburuan sosial. Oleh karena itu diharapkan bagi penyelenggara (Pemerintah Desa) agar dalam penyaluran BLT-DD harus tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan good governance dan clean governance dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Sanksi Pidana Mati
Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT telah mengucurkan anggaran Rp22,4 triliun dari Rp72 triliun anggaran Dana Desa 2020 digunakan untuk BLT-DD kepada masyarakat Indonesia yang terdampak Covid-19. Atas dana yang dikeluarkan tersebut timbul
kekuatiran apabila ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan besarnya.

BLT-DD ini untuk kepentingan pribadi semata. Itu sebabnya sejak awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan warning kepada penyelenggara agar BLT-DD dapat tersalurkan sesuai peruntukannya, yakni untuk mereka yang benar-benar membutuhkan.

Hal ini harus sesui dengan data penerima yang sah dan layak yakni dengan menyesuaikan skala prioritas penerima BLT-DD. Jangan sampai menjadi salah sasaran atau memberikan kepada mereka yang tidak berhak atau lebih parah lagi BLT-DD ini diselewengkan oknum yang tidak bertanggungjawab.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :
Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai
pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Presiden Joko Widodo secara resmi telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Artinya apabila ada oknum-oknum yang menyelewengkan BLT-DD maka siap-siap untuk berurusan dengan hukum.

Ada beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan BLT-DD :
1. Komunikasi antar stake holders atau pemangku kepentingan mulai dari Desa, Camat, Bupati/Walikota dan pihak yang terkait;
2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)sebagai lembaga kontrol tingkat Desa sangat diharapkan;
3. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyaluran BLT Dana
Desa;
4. Optimalisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya ada keberimbangan dalam mengontrol penyaluran BLT Dana Desa ini;

Dari penjelasan di atas diperlukan partisipasi masyarakat dan semua pemangku kepentingan untuk mengawasi penyaluran BLT-DD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, tepat sasaran dan tidak ada yang
mempermainkan BLT-DD.

Selain itu, melaporkan oknum aparat mulai dari tingkat Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang melakukan maladministrasi kepada instansi terkait dalam hal ini Ombudsman baik di daerah maupun di pusat.

Apabila dalam penyaluran BLT-DD ditemukan oknum-oknum yang
menyelewengkan BLT-DD agar melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum terutama kepada Komisi Pemberantasan Korupsii (KPK) sebagai lembaga
anti rasuah di Negara Republik Indonesia. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *