Jurnalis Warga Berperan Sebarkan Informasi Covid-19 ke Publik

JAKARTA, TIMORline.com-Jurnalis Warga diminta meningkatkan kemampuan menulis, memberitakan dan mengolah informasi serta menggali informasi sekomprehensif mungkin, sehingga apa yang diberitakan seorang Jurnalis Warga benar-benar sesuai dengan kondisi dan fakta di sekitarnya.

Sebab, jurnalisme warga adalah sebuah sistem yang dikembangkan agar warga bisa mendapatkan akses untuk mengendalikan bias-bias informasi yang terjadi di masyarakat.

Permintaan ini disampaikan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke saat bertindak sebagai moderator dialog online yang digelar di Jakarta, Selasa (19/05/2020).

Dalam dialog ini, tampil sebagai narasumber adalah Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fachrul Razi dan praktisi hukum Dolfie Rompas.

Sebagai moderator, Wilson memulai dialog dengan membangkitkan semangat peserta bahwa sejak dunia ada, sebetulnya segala sesuatunya dibentuk oleh informasi. Begitu juga dengan wabah Virus Corona yang saat ini sedang mewabah di dunia.

“Dari awal kemunculannya sudah terjadi pemberitaan yang menakutkan. Virus Corona itu seperti monster maka persepsi masyarakat terhadap Virus Corona itu adalah sesuatu yang menakutkan dan mengancam jiwa. Beda halnya jika dari awal Virus Corona digambarkan sebagai sahabat, maka kita akan bisa hidup berdamai dan berdampingan dengan Virus Corona,” jelas Wilson.

Menurut Wilson, baik buruknya suatu kejadian tergantung informasi yang disampaikan. Jurnalis Warga semestinya berperan dalam menyampaikan informasi terkait peristiwa yang terjadi di sekitar kita.

Wilson bermisal, Covid-19 sebetulnya merupakan produk informasi.

“Apabila kita ingin menyelesaikan Covid-19 sesegera mungkin maka kita perlu membentuk kembali informasi tentang Covid-19 itu sebagai sesuatu yang tidak menakutkan dan berbahaya seperti yang digembar-gemborkan saat ini”, demikian Wilson.

Dari sisi hukum, praktisi hukum Dolfie Rompas mengatakan, di dalam bahasa hukum tidak ada Covid-19. Sebab, di dalam Undang-Undang tidak tercantum satu kata pun yang berhubungan dengan Covid-19.

Menurut Dolfie, wabah Covid-19 diatur dalam UU No. 6 Tahun 1962, UU No. 4 Tahun 1985 dan UU No. 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang wabah dan penyakit menular.

Mengutip Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1962, Dolfie mengatakan, wabah merupakan penjalaran suatu wabah penyakit dengan cepat di suatu daerah tertentu sehingga dalam waktu singkat jumlah penderita meningkat lebih banyak dan harus dibatasi dengan isolasi si penderita dengan orang sekitar.

Menurut Dolfie, yang menjadi persoalan saat ini adalah pemerintah mengambil keputusan karantina atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan begitu, pemerintah harus bertanggungjawab penuh terhadap kebutuhan dasar, baik orang maupun hewan, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 UU No. 8 Tahun 2016.

Ada pula azas ‘Salus Populi Suprema Lex’ atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga, pemerintah wajib all out menyelamatkan hidup setiap orang dari serangan Covid-19.

Menurut Dolfie, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, peran Jurnalis Warga diharapkan selain memberitakan mengenai aspek kesehatan, juga berbicara tentang dampak kesejahteraan yang terjadi akibat Covid-19.

“Para jurnalis harus bisa memberitakan berapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat karantina atau PSBB di berbagai aspek, yakni sosial, ekonomi, budaya dan kesejahteraan,” kata Dolfie.

Pimpinan Komite I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi mengatakan, berdasarkan data Covid-19, saat ini Indonesia sudah menembus angka 1.190 orang yang meninggal.

Artinya, saat ini Indonesia berada di titik kumulatif pasien jumlah tertinggi dengan persentase orang yang sembuh dan yang meninggal masih jauh, hampir 1/3 x lipat yang meninggal dari jumlah yang sembuh. Sedangkan yang terkontaminasi datanya sudah mencapai 18.010 kasus.

Facrul menyebut beberapa negara yang hampir melewati fase tingkat persentasenya menurun, yaitu Malaysia, Italia dan Jerman. Sementara Cina dan Korea merupakan negara yang mencapai fase kemenangan menghadapi Covid-19 dan kehidupan masyarakat sudah kembali normal. Namun Amerika, Singapore dan Indonesia merupakan negara yang mengalami kondisi kritis dalam penyebaran Virus Corona.

Mengutip beberapa penelitian, Fachrul, mengtakan, ada prediksi Covid-19 akan mereda pada Juni 2020, tapi yang dikuatirkan adalah ketika dibuka mall, pasar, bandara dibuka kembali dan masyarakat melakukan mudik maka akan ada potensi terjadi Covid-19 gelombang kedua.

Diungkapkan, negara telah menggelontorkan dana sebesar Rp405 triliun, yang dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT), dana desa, program keluarga harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bantuan Sembako dan tarif gratis.

Tapi, di saat kondisi seperti saat ini, masih ada pihak-pihak yang bermain di balik kebijakan tersebut yang banyak menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

“Agar tidak terjadi indikasi korupsi, pihak terkait seperti KPK dan BPK harus mengawal dana penanganan Covid-19 agar tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19,” demikian Fachrul.

Dialog ini diselenggarakan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Polhumed Center Indonesia menggunakan Zoom, dengan topik: Perspektif Jurnalisme Warga terhadap Pandemi Covid-19

Sedangkan pesertanya dari Sabang sampai Merauke sebanyak 54 orang.

Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: bisa copy