Menkeu Tunda Salurkan DAU Kabupaten Malaka 35 Persen

JAKARTA, TIMORline.com-Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malaka sebesar 35 persen.

Selain Kabupaten Malaka, tindakan serupa dilakukan Menkeu terhadap 15 kabupaten lainnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penundaan penyaluran DAU tersebut sebagaimana diberitakan radamuhu.com, merupakan sanksi Kementerian Keuangan Terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Penundaan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Keputusan itu dikeluarkan pada 29 April 2020 lalu.

Dalam salinan surat itu menyebutkan, 16 kabupaten yang ditunda penyaluran DAU-nya adalah Kabupaten Malaka, Ende, Kupang, Lembata, Manggarai, Ngada, Sikka, Sumba Barat, Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Alor, Flores Timur, Manggarai Barat dan Sabu Raijua.

Ada pun enam kabupaten lainnya yang tidak termasuk dalam daftar tersebut, yakni Kabupaten Nagekeo, Belu, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur dan Manggarai Timur.

Bupati Malaka Stefanus Bria Seran yang dihubungi melalui jaringan WhatsApp-nya, Jumat (08/05/2020) malam, menjelaskan, Pemkab Malaka sendiri sudah melaporkan penyesuaian APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020 sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat 23 April 2020.

Sementara Kepala Badan Keuangan Pemprop NTT Zakarias Moruk
sebagaimana diberitakan tribunnews.com, mengatakan, kondisi itu  terjadi karena sebelum batas akhir penyampaian 23 April Pemprop dan 16 kabupaten di NTT belum selesai melakukan realokasi dan refocussing (pemfokusan ulang) APBD sesuai instruksi pemerintah pusat.

Disebutkan, sesuai SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/2020, realokasi dan refocussing APBD minimal 50 persen.

Namun, Zakarias memastikan, sebelum batas akhir penyampaian laporan 10 Mei 2020, laporan tersebut sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

“Antara 8 dan 9 Mei, sudah bisa dikirim ke kementerian,” demikian Zakarias.

Editor: Cyriakus Kiik
Sumber: tribunnews.com/radamuhu.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: bisa copy