oleh

Gugus Tugas Covid-19 NTT Minta Kebijakan Bupati Ende Dikomunikasikan dengan Baik

KUPANG, TIMORline.com-Banyak cara dilakukan setiap pemimpin untuk menekan laju penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Salah satu contohnya adalah kebijakan Bupati Ende Drs. H. Haji Djafar Achmad menutup jalur darat, laut dan udara di Kabupaten Ende. Kebijakan ini berlaku hingga 31 Mei 2020 yang akan datang.

Untuk itulah, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Propinsi NTT yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Propinsi (Setprop) NTT Dr. Jelamu Ardu Marius, MSi meminta kebijakan Bupati Ende tersebut dikomunikasikan dengan baik.

“Kebijakan itu baik. Namun harus dikomunikasikan secara baik dengan semua pihak termasuk para bupati sedaratan Flores,” kata Marius kepada pers di Kupang, Rabu (29/04/2020) siang.

Dia menegaskan, prinsipnya kebijakan yang dikeluarkan Bupati Ende itu sangat baik. “Perlu komunikasi. Apalagi di wilayah Flores kan kita saling tergantung soal logistik dan sembilan bahan pokok (sembako),” tandas Marius sambil menambahkan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ternyata cukup efektif dalam memperlambat penyebaran virus corona.

Dengan kebijakan itu, Bupati Ende Djafar Achmad melarang orang masuk dan keluar wilayah Ende melalui transportasi darat, laut dan udara. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Ende Nomor: BU.550/DISHUB.12/231/IV/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Lebaran Idul Fitri 1441 H.

Untuk jalur darat, Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19 Ende telah menyiapkan petugas di perbatasan Kabupaten Ende-Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende-Kabupaten Nagekeo.

Marius sendiri mendukung upaya Pemkab Ende menempatkan tenaga medis di setiap pintu perbatasan.

“Saya pikir perlu ada petugas medis di setiap pintu perbatasan untuk memastikan agar setiap orang yang lewat atau masuk-keluar Ende dalam keadaan sehat. Semua ini demi kebaikan seluruh masyarakat, tidak hanya di wilayah Flores tetapi seluruh NTT,” tandas Marius.

Baca Juga:  Gubernur VBL Berharap NTT Negatif Covid-19

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dalam pasal 2 ditegaskan bahwa untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah propinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah;
2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Marius menegaskan, dalam situasi dan kondisi seperti saat ini dibutuhkan kepatuhan dan disiplin dari warga masyarakat NTT untuk selalu mengikuti protokol-protokol kesehatan sebagaimana yang disampaikan WHO dan otoritas pemerintah.

“Selalu mencuci tangan dengan deterjen di air yang mengalir, social distancing dan physical distancing serta menggunakan masker jika berada di area publik. Semua ini untuk kebaikan bersama dan mempertahankan NTT tetap berada di zona hijau,” demikian Marius.

Editor: Cyriakus Kiik (valeri guru/kasubag pers dan pengelolaan pendapat umum biro humas dan protokol setprop ntt)

Komentar