Pemerintah Siap Dana, Masyarakat Terdampak Covid-19 Tak Perlu Kuatir

KUPANG, TIMORline.com-Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Propinsi (Setprop) NTT yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Propinsi NTT Dr. Jelamu Ardu Marius, MSi mengatakan, Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT telah bersepakat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyediakan dana bagi masyarakat terdampak Covid-19.

“Anggaran yang disiapkan sebesar Rp272 miliar untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Propinsi NTT. Benar dana itu,” tandas Marius saat menjawab pertanyaan reporter RRI Ende dan RRI Kupang melalui telpon selular, Jumat (03/04/2020).

Marius merincikan, bila anggaran itu dirata-ratakan, setiap kabupaten/kota sebesar Rp 12.380.000.000,00.

“Jadi, penanggulangan Covid-19 itu kerjasama kita semua mulai dari propinsi sampai kabupaten/kota se-NTT. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga masyarakat kita terutama dalam hal ketahanan pangan dan daya beli masyarakat kita. Hal ini sesuai dengan isi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Revisi Anggaran Tahun Berjalan,” tegas Marius.

Diungkapkan, saat ini total anggaran yang dibebankan 5 persen kepada Pemprop NTT yaitu Rp272 miliar lebih. Anggaran yang sudah tersedia sebesar Rp150 miliar melalui APBD Propinsi NTT.

“Melalui komunikasi Bapak Gubernur dengan Pimpinan DPRD NTT, kita merevisi APBD 2020 dan sisa anggaran yang kita sudah siapkan sebesar Rp 150miliar. Sisa di pihak lain sebesar Rp 123 miliar,” paparnya.

Menurut dia, Pemprop NTT mangajukan sejumlah skenario berdasarkan data-data faktual yang dialami atau dimiliki propinsi dan kabupaten/kota seluruh NTT.

Yang perlu diketahui adalah total rumah tangga miskin yaitu sebanyak 480.505 kepala keluarga (KK). Itu rumah tangga miskin. Kemudian total rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai sebanyak 101 ribu lebih KK.

Skenarionya adalah penanggulangan ekonomi akibat Covid-19 ini yaitu bantuan langsung tunai 144 ribu lebih KK x Rp 150 ribu x 6 bulan. Berarti Rp 129.600.900.000,00 dengan bantuan pangan non tunai beras yaitu 196 ribu KK lebih x Rp 350 ribu x 6 bulan ke depan berarti Rp 412.248.900.000,00 lebih dan jumlah bantuan bagi anggota pihak teridentifikasi positif covid-19 sebanyak 1000 lebih x Rp500.000 x 3 miliar.

“Jadi, social net akibat covid-19 ini sebesar Rp544 miliar lebih,” ucap mantan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

Menjawab pertanyaan apakah dana tersebut sudah termasuk pengadaan fasilitas kesehatan seperti APD (Alat Pelindung Diri) dan tenaga medis, Marius menegaskan, “Tidak termasuk.”

Mengutip arahan dalam video conference bersama seluruh Gubernur se-Indonesia, Marius bilang, Presiden Joko Widodo mengharapkan para Gubernur, para Bupati dan Walikota untuk fokus kepada tiga hal.

Ketiga hal itu adalah kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 dalam bentuk bantuan sosial (social safety net); kesiapan dalam menyediakan pangan dan menjamin kesiapan bahan pokok; dan mengedepankan daya beli masyarakat.

“Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Gubernur, para Bupati dan Walikota memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBD dan dialihkan untuk keperluan masyarakat terdampak virus corona,” demikian Marius.

Editor: Cyriakus Kiik (valeri guru/kasubag pers dan pengelolaan pendapat umum biro jumas dan protokol setprop ntt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: bisa copy